Friday, October 30, 2015

Rhys Marmara Luthfi



Anak keduaku, Rhys Maramara Luthfi, 21 Oktober 2015

Menyaksikan Sakura Mekar di Istanbul

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono,


Mengawali musim semi yang sudah di depan mata, Indonesia-Turkey Research Community (ITRC) melakukan berbagai kunjungan budaya ke berbagai taman yang ada di Istanbul Turki. Salah satu taman terbaik yang sempat ditapaki pada Sabtu, 4 April 2015 adalah Baltalimanı Japon Bahçesi (Taman Jepang Baltalimanı) yang masih menyisakan beberapa pohon sakura yang sungguh indah terlihat di berbagai sudutnya.

Berada di Distrik Baltalimanı Istanbul, tak jauh dari Selat Bhosporus, Taman Jepang tersebut merupakan simbol hubungan kedekatan Turki dan Jepang, khususnya bagi Kota Istanbul dan Kota Shimonoseki yang terikat pada program “sister city”. Baltalimanı Japon Bahçesi tampak sangat serius ditata dengan berbagai kelengkapan suasana negeri matahari terbit.

Berada di balik pintu kayu yang jadi seperti pembatas dunia dan negara, memasuki taman merupakan suatu pengalaman tersendiri bagi siapapun, yang menyenangkan, karena akan langsung disuguhi pemandangan asia timur jauh. Selain bunga Sakura, terlihat air terjun dan aliran sungai buatan lengkap dengan bebatuan yang tersusun teratur, serta adanya jembatan kayu akan mampu memunculkan harmoni yang menjadi ikon negeri samurai. Tak ayal taman tersebut kerap dijadikan lokasi bagi para calon pengantin Turki untuk menghasilkan foto pre-wedding mereka sebagaimana kami saksikan.

Terdapat pula bangunan kayu yang kerap dijadikan acara minum teh dan tempat peristirahatan di tengah taman bagi siapapun yang ingin menikmati suasana negeri di ufuk timur. Bagi kami, lokasi yang sempurna adalah duduk di batu pinggir sungai sambil menikmati percikan air dan derasnya arus sungai yang mengalir cepat dan teratur.

Tak kalah menariknya adalah bebatuan yang disusun sedemikian rupa sehingga terlihat seperti bebatuan sungai alami yang menjadi injakan kaki bila ingin menyusuri sungai atau menyeberang sungai kecil di sana. Kondisi tersebut merupakan impian warga kota besar yang ingin menikmati keserderhanaan hidup dan menghindar sejenak dari ramainya kota.


Masuk tanpa dipungut biaya, anak-anak dan keluarga juga dapat bermain alami dengan gembira di taman tersebut hingga pukul 7 malam. Sungguh merupakan penetrasi budaya dan kesan baik dari negara Jepang kepada masyarakat Turki. Hal ini patut ditiru oleh negara manapun karena taman kota seperti itu merupakan pelipur lara kota besar seperti Istanbul.

Mohammad Natsir: Sang Penggagas “Negara Demokrasi Islam”

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Luthfi Assyaukanie dalam buku Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia (2011) menyebutkan paling tidak secara umum, terdapat tiga model pemerintahan yang dibayangkan dan didukung oleh tiga generasi Muslim Indonesia, yaitu pertama, Negara Demokrasi Islam yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara, serta mendorong kaum Muslim mengambil peran utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Kedua, Negara Demokrasi Agama, yakni model yang menekankan pentingnya kehidupan pluralis di Indonesia dan bertujuan menjadikan negara pengawal semua agama. Ketiga, Negara Demokrasi Liberal, yang dapat juga disebut Negara Demokrasi Sekular yang bertujuan membebaskan agama dari dominasi negara (seperti yang diusung model kedua) dan mengusung sekularisasi sebagai fondasi negara.
Terkait dengan itu, menurut Assyaukanie, Mohammad Natsir (1908-1993) adalah tokoh penting baik dalam wacana intelektual tentang Islam maupun dalam sejarah politik di Indonesia pada umumnya. Bahkan istilah “Negara Demokrasi Islam” pada awalnya dikemukakan olehnya dalam pernyataan, “negara yang berdasarkan Islam bukanlah teokrasi. Ia adalah Negara Demokrasi. Ia bukan juga negara sekular. Ia adalah Negara Demokrasi Islam”.
Tulisan “Jejak Konstitusi” kali akan membahas mengenai Natsir, seorang tokoh islam yang tidak hanya memperkenalkan istilah “Negara Demokrasi Islam”, tapi juga pemimpin yang paling konsisten mendukung gagasan itu. Menurut Assyaukanie dalam buku yang mulanya merupakan karya Disertasi Ph.D di Universitas Melbourne, Natsir sejak awal telah berkontribusi pada perdebatan seputar isu-isu Islam sejak masa prakemerdekaan, ketika dia dan Soekarno mendiskusikan isu Islam dan nasionalisme.
Lahir di Alahan Panjang yang dahulu disebut Lembah Gumanti, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908, Mohammad Natsir sempat bersekolah di Holland Inlander School (HIS) Adabyah, HIS Solok, dan HIS Padang hingga lanjut pada Meer Uitgebreid Loger Onderwijs (MULO) Padang yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Saat di MULO, Natsir muda belajar bermain biola dan mengikuti Jong Islamiten Bond (JIB).
Lulus dari MULO, Natsir hijrah ke Pulau Jawa menuju Algemeene Middelbare School (AMS) Bandung, sekolah menengah atas Belanda. Di sana Natsir masuk jurusan AMS Afdeling A-II yang khusus mempelajari sastra dan humaniora barat sehingga Natsir dapat belajar bahasa latin, kebudayaan, dan filsafat yunani. Natsir pernah menjadi juara 1 lomba Deklamasi Bahasa Belanda dengan menggunakan satu syair karangan Multatuli berjudul “De Bandjir” dan mendapat hadiah buku karangan Westenenk, Waar Mensen Tigger Buren Ziyn (Manusia dan Harimau Hidup Sejiran). 
Saat di AMS, Natsir bergabung dengan JIB cabang Bandung yang didirikan oleh Haji Agus Salim dan Wiwoho Purbohadijoyo. Di sana pula Natsir berkenalan dengan Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito dan Kasman Singodimedjo para kolega yang kelak menjadi tokoh penting Masyumi, partai yang didirikannya nanti. Natsir kerap pula bergaul dengan tokoh pergerakan waktu itu. Natsir bahkan pernah mendengarkan pidato Soekarno dalam Rapat Umum Partai Nasional Indonesia, 17 Oktober 1929.
Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada diri Natsir muda adalah Ahmad Hassan (1887-1962), pemimpin karismatik Persatuan Islam (Persis) seorang pria keturunan India asal Singapura yang mengajari Natsir pelajaran agama secara informal. Dari Hassan pula, Natsir mendapat terjamahan Al-Quran dalam bahasa Inggris oleh Muhammad Ali dan Tafsir Al-Furqan karya Hassan. Selain Hassan, pemikiran Natsir juga dipengaruhi Haji Agus Salim dan Ahmad Sjoorkati, seorang ulama asal Sudan pendiri Al-Irsyad.
Pada usia 23 tahun, dia mendirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang menggabungkan pendidikan islam dengan pengetahuan umum. Di sekolah itu, Natsir memberikan keleluasaan pemikiran bagi murid-muridnya degan mengurangi hafalan, berkebun, belajar piano bahkan mementaskan lagu, sandiwara musik, dan kerajinan tangan. Selain itu, Natsir juga aktif pada Majalah Pembela Islam. Dalam salah satu tulisan awalnya, menurut Assyaukanie, Natsir sebenarnya dengan sangat hati-hati menerima demokrasi. Dia berargumen bahwa ada beberapa hal dalam Islam yang dianggap final, sehingga tidak ada ruang bagi orang untuk membahasnya. Baginya, isu-isu seperti pelarangan perjudian dan pornografi tidak bisa dibahas atau di-vote di dalam parlemen. DPR tidak punya hak membahas hal-hal itu.  Pada 1930, Natsir juga terlibat dalam perdebatan tentang Nasionalisme di mana dia berpihak kepada gurunya, A. Hassan, menentang Soekarno. Pada 1939, juga kerap Natsir menulis serangkaian artikel tentang Islam dan Nasionalisme di Pandji Islam dan Pedoman Masjarakat.
Dari 1949-1958, Natsir mengetuai Partai Masyumi dan pada 1950 menjadi Perdana Menteri. Kepiawaian Natsir dalam berpolitik terlihat ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi yang mengajukan Mosi Integrasi di parlemen Republik Indonesia Serikat. Lobi dilakukan berbulan-bulan hingga Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Usulan tersebut diterima pemimpin fraksi lain. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia.
Karena kejadian politik di masa itu, Natsir kemudian melibatkan diri pada gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sehingga Natsir bersama keluarga ikut hijrah dan bergerilya ke Sumatera Barat. Setelah tiga tahun meninggalkan Jakarta, pada tahun 1961 mereka menyerah dan Natsir menjadi tahanan politik. Setelah Orde Lama berganti menjadi Orde Baru, Natsir pun dibebaskan dan menyingkir dari dunia politik, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada Mei 1967. Walau demikian, Natsir ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang mengakibatkan dirinya dicekal oleh pemerintahan Orde Baru.
Pengaruh pandangan Natsir tentang islam sangat terasa di masa itu. Dalam pidato yang dia sampaikan di Pakistan Institute of World Affairs pada 1952, dia sempat berkata, “Sebagian besar orang Amerika, dan maksud saya Amerika Serikat,menganggap negeri mereka dan bangsa mereka Kristen. Almarhum presiden mereka, Franklin Delano Roosevelt, secara terbuka sangat Kristen dan selama perang dunia lalu jarang tidak menyebut-nyebut Kekristenan dalam seruannya terhadap bangsa-bangsa di dunia…. Tapi begitu kita, setelah berhasil mendapatkan kemerdekaan kita, menyatakan diri kita sebagai bangsa Islam, langsung saja keprihatinan dinyatakan tentang kita “menuju teokratis”. Ada orang yang menerimanya begitu saja, misalnya oleh James A. Michener. Dalam bukunya Voice of Asia dia mengutip pembicaraannya dengan yang mulia Miss Jinnah. Mr. Michener mengatakan bahwa “mengherankan bahwa Mr. Jinnah, yang bukan orang yang sangat beragama, ternyata mendirikan teokrasi”. Putri terhormat itu, saudara perempuan Qa’id-a-Adzam yang agung itu  (semoga rahmat Allah ada di atasnya), membalas, “apa maksudmu, teokrasi! Kami adalah Negara Muslim. Itu tidak berarti negara agama. Itu berarti negara untuk Muslim…” dan lagi: “Kami bukan negara yang diselenggarakan imam atau hierarki. Kami adalah negara yang diatur menurut prinsip-prinsip Muslim. Dan bisa saya katakan itulah prinsip-prinsip yang baik untuk mengatur sebuah negara.” (Assyaukanie: 2011).
Dalam tulisan dan kajian Assyaukanie, bagi Natsir negara bukanlah tujuan akhir bagi Muslim. Ia adalah “alat”—menurut istilah Natsir sendiri—yang bisa dipakai Muslim untuk memelihara kewajiban agamawi dan duniawi mereka. Sebagai alat, negara harus fleksibel dan harus bisa mencapai tujuan tertinggi Islam, yakni, penerapan syariat, sehingga dilihat dari sudut pandang pemikiran politik Islam klasik, menurut Assyaukanie, konsep Natsir akan negara sangatlah progresif.  Natsir menulis, “Dengan atau tidak dengan Islam, negara memang bisa berdiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, di mana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Pada zaman onta dan pohon korma ada negara, pada zaman kapal terbang ada negara. Negara pada zaman onta, sebagaimana yang munasabah dengan zaman itu dan negara pada zaman kapal terbang, sebagaimana yang munasabah dengan zaman kapal terbang pula.” (Assyaukanie: 2011).
Walaupun hanya lulusan AMS, Mohammad Natsir adalah otodidak pandai. Dia mempelajari dan mampu menggunakan enam bahasa asing: Latin, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, dan Arab. Walau demikian, Natsir tidak pernah menulis buku, akan tetapi artikel-artikelnya telah dihimpun ke dalam beberapa buku seperti Capita Selecta. Bandung: W. van Hoeve, 1954; Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs; an Address Originally Made before the Pakistan Institute of World Affairs with Subsequent Elucidatory Additions. Ithaca: Southeast Asia Program Dept. of Far Eastern Studies Cornell University, 1954; Persatuan Agama dengan Negara. Padang: Jajasan Pendidikan Islam, 1968; Islam dan Kristen di Indonesia. Bandung: Peladjar dan Bulan Sabit, 1969; Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah: Kumpulan Karangan. Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988. Islam Sebagai Dasar Negara. Jakarta: DDII, 2000; dan Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Jakarta: Media Da’wah, 2001. 

Sumber Bacaan:

Luthfi Assyaukanie. Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia, Freedom Institute (2011).


http://serbasejarah.wordpress.com yang mengutip Majalah Tempo Edisi “Politik Natsir Di Tengah Dua Rezim”.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Januari 2015.

H.R. Rasuna Said: Tokoh Perempuan dan Orator Pergerakan

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Salah satu nama jalan protokol terkemuka di Jakarta adalah Jalan H.R. Rasuna Said. Jalan yang sangat dikenal di kawasan Kuningan Jakarta tersebut merupakan kawasan bisnis mewah, sekaligus sumber kemacetan pada jam sibuk Jakarta. Tidak hanya karena banyak pengguna mobil yang lalu lalang, tetapi juga karena di wilayah itu kerap dijadikan wilayah demonstrasi mengingat di sana terdapat sebuah kantor lembaga negara yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Siapa H.R. Rasuna Said? Tulisan “Jejak Konstitusi” kali ini akan mengupas salah seorang perempuan hebat pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga penerima gelar Pahlawan Nasional sejak tahun 1974.
Hajjah Rangkayo (H.R.) Rasuna Said lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 15 September 1910. Ayahnya bernama Muhamad Said, keturunan bangsawan Minang, seorang pengusaha dan aktivis pergerakan juga. Seusai menamatkan pendidikan dasarnya, Rasuna Said belajar di Pesantren Ar-Rasyidiyah. Beliau merupakan sebagai satu-satunya santri perempuan kala itu.
Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah School Putri di Padang Panjang. Di sinilah ia bertemu dengan seorang guru bernama Zainuddin Labai el-Junusiah, seorang tokoh gerakan Thawalib. Menurut Rudi Hartono dalam laman berdikarionline.com, Gerakan Thawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis islam di Sumatera Barat. Banyak pemimpin gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran nasionalis-islam Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Akhirnya di Diniyah School Putri Rasuna Said menjadi pengajar.
Dalam artikel republika.co.id, dikatakan Rasuna Said memiliki pandangan yang sangat maju. Ia meyakini bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, tapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said sebenarnya sempat berusaha memasukan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri, tapi ditolak.
Setelah usahanya memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri ditolak, Rasuna Said pun memutuskan untuk mendalami agama pada Haji Rasul atau H. Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah Buya Hamka. Haji Rasul ini yang kerap mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir. Hal inilah yang memengaruhi padangan Rasuna Said mengenai islam, perempuan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Rasuna Said pun bergabung dengan Sarekat Rakyat dan menjadi Sekretaris Cabang. Kemudian Rasuna Said bergabung dengan Soematra Thawalib dan ikut mendirikan Persatoean Moeslimin Indonesia (PERMI) di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said masuk di seksi propaganda dan rutin menyebarkan ilmu dan pandangannya pada sekolah-sekolah yang didirikan PERMI. Rasuna Said juga mendirikan Sekolah Thawalib di Padang, dan memimpin Kursus Putri dan Normal Kursus di Bukit Tinggi. Melalui bidang pendidikan beliau ingin menguatkan kesadaran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik.

Perempuan Pertama Yang Terkena Speek Delict
Rasuna Said dikenal sebagai orator yang handal dan pandai berpidato. Menurut Rudi Hartono, seorang tokoh islam, H. Hasymi, pernah menggambarkan kemampuan pidato Rasuna sebagai berikut: “pidato-pidato Rasuna laksana petir di siang hari. Kata-katanya tajam membahana.” Beliau sangat kritis mengecam pemerintahan Belanda yang dianggapnya menciptakan ketidakadilan. Karenanya, Rasuna Said pernah terkena Speek Delict, hukum pidana kolonial yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang pemerintahan Belanda (delik mimbar). Beliau tercatat sebagai perempuan pertama yang terkena Speek Delict dan ditangkap di Payakumbuh, serta dipenjara pada 1932 di Semarang, Jawa Tengah.

Jurnalis dan Politisi Handal
Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan K.H. Mochtar Jahja dan Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna Said sempat pula memimpin sebuah koran bernama “Raya” pada tahun 1935. Menurut Rudi Hartono, koran ini sangat nasionalis dan radikal. Koran ini bahkan menjadi obor perlawanan bagi kebangkitan gerakan nasionalis di Sumatera Barat, sehingga Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—polisi rahasia Belanda mempersempit ruang gerak media itu.
Akhirnya Rasuna Said pindah ke Medan. Menurut tulisan republika.co.id, Rasuna Said kemudian mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita Perguruan Putri dan juga menerbitkan Majalah Menara Poeteri, yang khusus membahas seputar pentingnya peran wanita, kesetaraan antara pria wanita dan keislaman. Menurut Rudi Hartono, Majalah mingguan bernama “Menara Poeteri” itu memiliki slogan mirip dengan slogan Bung Karno: “Ini dadaku, mana dadamu”. Rasuna Said pun mengasuh rubrik “Pojok”. Ia sering menggunakan nama samaran: Seliguri.
Dalam artikel Rudi Hartono, disebutkan tulisan-tulisan Rasuna Said dikenal tajam, kupasannya mengenai sasaran, dan selalu mengambil sikap lantang anti-kolonial. Sebuah koran di Surabaya, Penyebar Semangat, pernah menulis perihal Menara Poetri ini: “Di Medan ada sebuah surat kabar bernama Menara Poetri; isinya dimaksudkan untuk jagad keputrian. Bahasanya bagus, dipimpin oleh Rangkayo Rasuna Said, seorang putri yang pernah masuk penjara karena berkorban untuk pergerakan nasional.” Karena kondisi keuangan dan pendanaan akhirnya Menara Poeteri ditutup.
Setelah Jepang datang ke Indonesia, Rasuna Said ikut serta dalam organisasi pemuda di Padang yang kemudian malah dibubarkan oleh Pemerintah Jepang. Rasuna bergabung dengan Gyu Gun Ko En Kai. Menurut Rudi Hartono, meski bekerja di organisasi massa yang dibuat Jepang, bukan berarti Rasuna melemah di hadapan fasis itu. Pada suatu hari, kepada seorang perwira Jepang yang menegur aktivitasnya, Rasuna berkata begini: “Boleh tuan menyebut Asia Raya, karena tuan menang perang. Tetapi di sini (sambil menunjuk dadanya), tertanam pula Indonesia Raya.”
Setelah proklamasi kemerdekaan, Rasuna Said ikut bergabung dengan Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI). Ia juga sempat menjadi anggota Front Pertahanan Nasional di Bukit Tinggi. Pada saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)-parlemen sementara Indonesia-di Malang, Jawa Tengah, Rasuna terpilih sebagai wakil Sumatera. Ia juga sempat ditunjuk sebagai Badan Pekerja KNIP. Rasuna Said juga sempat duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah Proklamasi Kemerdekaan dan diangkat sebagai anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).
RIS saat itu kemudian dibubarkan berkat kepiawaian Mohammad Natsir dalam berpolitik ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi yang mengajukan Mosi Integrasi di parlemen Republik Indonesia Serikat. Setelah Lobi dilakukan berbulan-bulan, Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Usulan tersebut diterima pemimpin fraksi dan anggota DPR RIS lain termasuk Rasuna Said. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia.
Menurut Rudi Hartono, Rasuna Said adalah pendukung setia Bung Karno. Pada saat pemberontakan PRRI-Permesta meletus, yang juga dimotori oleh Mohammad Natsir, Rasuna Said merupakan salah satu tokoh pejuang Sumatera Barat yang memihak NKRI. Hal ini yang membuat Bung Karno kagum pada pejuang dari Sumatera Barat ini. Dalam sebuah pidato di Bandung, 18 Maret 1958, di hadapan puluhan ribu massa, Bung Karno memuji kegigihan perjuangan Rasuna Said.
Rasuna Said kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya pada tanggal 2 November 1965. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Hajjah Rangkayo Rasuna Said dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 084/TK/Tahun 1974, bertanggal 13 Desember 1974. 

Sumber Bacaan:
Rudi Hartono, “Rasuna Said, Nasionalis Dari Tanah Minang” [http://m.berdikarionline.com/tokoh/20120226/rasuna-said-nasionalis-dari-tanah-minang.html], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdf58x-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-1], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdfb00-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-2], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdfb4r-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-3habis], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.merdeka.com/profil/indonesia/r/rasuna-said/], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
Luthfi Widagdo Eddyono, “Mohammad Natsir: Sang Penggagas ‘Negara Demokrasi Islam’”, Majalah Konstitusi, Januari 2015.
 [http://pramadtsaneg.blogspot.com.tr/2013/09/biografi-rasuna-said.html?m=1], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://profil-biodata.blogspot.com.tr/2013/01/biografi-hr-rasuna-said.html?m=1], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://buchyar.pelaminanminang.com/tokoh/rasuna_said.html], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.

 #Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Februari 2015










Syafruddin Prawiranegara: Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia



Oleh  Luthfi Widagdo Eddyono

Syafruddin Prawiranegara kerap disebut sebagai Presiden juga, karena pria yang lahir di Serang pada 28 Februari 1911 ini pernah menjabat Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang terbentuk karena Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Syafruddin Prawiranegara pernah menempuh pendidikan ELS (1925), MULO Madiun (1928), dan AMS Bandung (1931). Selanjutnya beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Pada tahun 1939-1940, beliau pernah menjadi pegawai Siaran Radio Swasta. Kemudian sempat menjadi Petugas Departemen Keuangan Belanda (1940-1942) dan Pegawai Departemen Keuangan Jepang ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda.

Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Anggota Badan Pekerja KNIP setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Aktif pada Partai Masyumi, pada tahun 1946 beliau menjadi Wakil Menteri Keuangan/Menteri Muda Keuangan Kabinet Sjahrir II dan Menteri Kemakmuran Kabinet Hatta I pada tahun 1947.

Pada tahun 1948 terjadi serangan Belanda ke Yogyakarta yang saat itu merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Mohammad Hatta tertangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Di saat itulah Presiden Soekarno mengeluarkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera dan bila pemerintahan tidak dapat berfungsi, maka pemerintahan dikuasakan kepada A. A. Maramis Duta Besar Indonesia di New Delhi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara hukum Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang sah, yaitu Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat. “Dalam sistem UUD 1945, kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia itu tiada lain adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” menurut Jimly Asshidiqie.

Dalam percakapan antara Kamil Koto dengan Syafruddin Prawiranegara dalam buku Akmal Nasery Basral, Presiden Prawiranegara yang dikutip sindonews.com, Syafruddin tetap ingin disebut Ketua PDRI saja. "Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno,? " tanya Kamil Koto. "Tidak persis begitu. Secara tugas memang iya, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI," kata Syafruddin Prawiranegara, menjawab pertanyaan Kamil Koto.
Syafruddin dalam mendirikan dan menjalankan PDRI dibantu oleh pejuang lainnya, seperti Teuku Hasan yang kemudian menjabat Wakil Ketua PDRI, Lukman Hakim, Sulaiman Effendi, Mananti Sitompul, Indracahya, Kolonel Hidayat dan Muhamad Nasrun. Paling tidak 207 hari PDRI dijalankan hingga pemerintahan RIS dijalankan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peralihan kembali mandat pemerintahan dari Syafruddin Prawiranegara kepada Presiden Soekarno memerlukan rapat khusus yang dipimpin Soekarno yang di dalamnya secara resmi diadakan upacara resmi penyerahan kembali kekuasaan pemerintahan dari Syafruddin Prawiranegara kepada Soekarno. “Itu menunjukkan bahwa ketika itu ada pengakuan juridis bahwa sebelum tanggal 14 Juli 1949, yaitu mulai tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949, pemerintahan Republik Indonesia berada di tangan Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara,” menurut Jimly.

Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1949-1950. Pada tahun 1951, beliau menjadi  Gubernur Bank Sentral/Bank Indonesia.

Gunting Syafruddin
Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, Syafruddin Prawiranegara melaksanakan pemotongan uang (sanering) dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Menurut Muhammad Priyantarno, kebijakan tersebut memangkas nilai uang pada saat itu. Selain itu, menurutnya lagi, Syafruddin juga mengeluarkan kebijakan sertifikasi devisa yang menekan jumlah impor yang membuat kalangan pengusaha pada saat itu marah. “Namun tindakan-tindakan beliau tersebut berhasil menurunkan harga barang-barang pokok dan pada tahun 1951 membuat lonjakan nilai kas pemerintah menjadi Rp 6.990 M, dari nilai sebelumnya Rp 1.871 M.

Ada satu cerita menarik pada saat kebijakan “Gunting Syafruddin” diambil. Rahmi (istri Mohammad Hatta) tidak jadi membeli mesin jahit karena uang yang ditabungnya berkurang nilainya, padahal Mohammad Hatta merupakan Perdana Menteri dan mengetahui kebijakan itu akan berlaku sehingga seharusnya Rahmi bisa membelinya saat nilai mata uang belum dipangkas.

Kemudian Syafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951. Menurut Latar Belakang Kegiatan Seminar Nasional Satu Abad MR. Sjafruddin Prawiranegara yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011, awal tahun 1958 Mr. Sjafruddin sempat bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menguat. Beliau diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Dalam kabinet PRRI, Sjafruddin adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.

“Gara-gara ini, Mr. Sjafruddin dipenjara 3,5 tahun oleh Soekarno tanpa proses pengadilan. Bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 menetapkan pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI,” sebagaimana disebutkan dalam Latar Belakang Kegiatan Seminar Nasional Satu Abad MR. Sjafruddin Prawiranegara. 

Memasuki masa tuanya, Syafruddin Prawiranegara menjadi seorang mubalig. Dalam aktivitas keagamaannya, beliau menjadi Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Tetapi berkali-kali tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) ini dilarang berkhotbah. Bulan Juni 1985, ia diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A’raf, Tanjungpriok, Jakarta.

Syafruddin Prawiranegara wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta. Untuk mengenang PDRI, akhirnya melalui surat keputusan No. 28/2006, Presiden menetapkan setiap tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara.

Daftar Bacaan:
1.      Gamal Komandoko, Kisah 124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2007.
2.      Jimly Asshiddiqie, ”Presiden Syafruddin Prawiranegara”, [www.jimly.com],diakses 5 Maret 2015.
3.      Ramdhania El Hida, “Ini Dia Sepenggal Sejarah Kebijakan Mata Uang di Indonesia”, [http://finance.detik.com/read/2013/01/23/120848/2150541/5/ini-dia-sepenggal-sejarah-kebijakan-mata-uang-di-indonesia], diakses 5 Maret 2015.
4.      Muhammad Priyantarno, “Menapaki Sejarah Kementerian Keuangan”, [http://www.pajak.go.id/content/article/menapaki-sejarah-kementerian-keuangan], diakses 5 Maret 2015.
5.      [http://seminar.uii.ac.id/satu-abad-sjafruddin/index.php/index.php/index.php/index.php/latar-belakang.html], diakses 5 Maret 2015.
6.      Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927], diakses 5 Maret 2015.
7.      Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927/1], diakses 5 Maret 2015.
8.      Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927/2], diakses 5 Maret 2015.
9.      [http://www.tuanguru.com/2012/11/biografi-singkat-syafruddin-prawiranegara.html], diakses 5 Maret 2015.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, April 2015.

Siti Soekaptinah: “Tokoh Kongres Perempoean Indonesia Pertama dan Anggota BPUPKI, Konstituante, DPRS RI, serta DPR RI”

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 1907, Siti Soekaptinah merupakan satu dari sedikit perempuan Indonesia yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan. Sempat bersekolah di HIS (diploma 1922) dan MULO Kweekschool Taman Siswa Yogyakarta (diploma 1926), Siti Soekaptinah kemudian menjadi guru sekolah “Taman Siswa” Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro (Soewardi Soerjaningrat) bersama istrinya Nyi. Hadjar Dewantoro yang merupakan sekolah dengan sistem pendidikan nasionalis independen.
Selain menjadi guru, dari tahun 1926-1929, Siti Soekaptinah juga menjadi pembantu Urusan Masyarakat Semarang mengepalai pondok orang ropoh dan menjadi anggota Gemeente Raad Semarang. Siti Soekaptinah juga pada tahun 1928-1929 merupakan penulis badan Kongres Perempoean Indonesia Pertama di Yogyakarta. 
Menurut Susan Blackburn dalam buku Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang, pada tahun 1922 Nyi. Hadjar Dewantoro telah membentuk organisasi Wanita Taman Siswa yang beranggotakan guru-guru perempuan yang tergabung dalam sistem pendidikan Taman Siswa. Tujuan utama Taman Siswa itu sendiri adalah untuk melatih para pendukung Indonesia merdeka. “Oleh karena itu, Taman Siswa memiliki dasar filosofi yang berakar kuat pada filsafat Jawa, namun demikian tetap berafiliasi erat baik dengan gerakan nasionalis, maupun dengan gerakan nonpolitik yang lebih konservatif, “ ungkap Susan Blackburn.
Menurut Susan Blackburn pula, Siti Soekaptinah yang bekerja sebagai guru Taman Siswa di Yogyakarta juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam kongres tersebut. Kongres yang dihadiri sekitar 1.000 orang dalam resepsi pada tanggal 22 Desember 1928 dan 750 sampai 1.000 orang pada tiga pertemuan terbuka selama berlangsungnya kongres tersebut dianggap merupakan saat yang mengawali gerakan perempuan dan juga bagi gerakan nasionalis. Salah satu tandanya adalah besarnya jumlah peserta yang hadir dan kehadiran anggota organisasi-organisasi penting Indonesia yang dipimpin oleh para laki-laki seperti wakil dari Boedi Oetomo, Partai Nasional Indonesia, Pemoeda Indonesia, Partai Sarekat Islam, Walfadjri, Jong Java, Jong Madoera, Mohammadijah, dan Jong Islamieten Bond. (Blackburn: 2007).
            Dalam buku 45 Tahun Sumpah Pemuda yang dikutip dalam bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), Siti Soekaptinah sempat menulis pengalamannya dalam berbagai pergerakan seperti 1922-1929 sebaga anggota Jong Java, Pemuda Indonesia; 1931-1934 sebagai Ketua Pengurus Besar Jong Islamieten Bonnd Dames Afdeling (JIBDA); dan 1940-1942 menjadi Penulis Kongres Perempuan Indonesia Keempat.
            Ketika Jepang mendarat di bumi pertiwi, pada tahun 1934 Siti Soekaptinah menjadi Ketua Poesat Tenaga Rakyat bagian wanita di Jakarta dan pada 1944-1945 menjadi Ketua Pengurus Pusat Huzinkai (Fujinkai). Pada tahun 1945 beliau menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) perempuan selain Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso.
            David Bourchier, dalam buku Illiberal Democracy in Indonesia, the Ideology of Family State (2015) menjelaskan representasi BPUPKI yang meliputi kaum perempuan Indonesia. Khusus untuk Siti Soekaptinah, David Bourchier menyebutkan, “Siti Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito, a long time women’s right activist who had represented Parindra before the war and headed the Women’s Association during the occupation.”
            Pada tahun 1946,  Siti Soekaptinah menjadi anggota Pengurus Besar Perwari dan pada tahun 1947 menjadi Ketua Kowani Pusat.  Beliau kemudian bergabung dalam Partai Masjumi sebagai Anggota Pimpinan yang menjabat dari 1946 hingga1960. Dalam rentang waktu itu, Siti Soekaptinah terpilih sebagai anggota DPRS RI dan DPR RI pada 1950-1960, bahkan menjadi anggota Konstituante pada tahun 1956. Pada tahun 1951 sampai 1960 beliau menjadi Ketua Pengurus Besar Masjumi Muslimat.
            Tokoh perempuan yang bernama lengkap Raden Nganten Siti Soekaptinah Soenarjo Mangoenpoespito ini kemudian mendapat Tanda Penghargaan Republik Indonesia berupa Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992 pada tanggal 12 Agustus 1992. 

Sumber Bacaan:

David Bourchier. Illiberal Democracy in Indonesia, the Ideology of Family State. Routledge (Newyork: 2015)

Susan Blackburn. Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang. Yayasan Obor, KITLV (Jakarta: 2007).

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, April 2015.


Mr. I Gusti Ketut Pudja: Pahlawan Nasional dari Sunda Kecil

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011 adalah Mr. I Gusti Ketut Pudja. Beliau lahir di Singaraja, Bali pada 19 Mei 1908. Putra dari I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma ini mendapat pendidikan HIS Singaraja (diploma, 1922), AMS Bandung (diploma, 1926), dan Rechts Hoogeschool (diploma, 1934). Karenanya tokoh kemerdekaan ini juga merupakan pakar hukum yang mumpuni.
Dalam bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), disebutkan I Gusti Ketut Pudja pada Januari 1935 merupakan volontair di Kantor Residen Bali dan Lombok.
Pada tahun 1936-1942 beliau kemudian bekerja di Raad van Kerta (Pengadilan khusus di Bali). Pada 27 Januari-21 Juli 1942, beliau bekerja di Redjikan Dairi. Pada 22 Juli 1942-Januari 1944, beliau bekerja di Giozei Komon (Ceram Minseibu) dan pada Juli 1944-1945,  bekerja di Giyozei Komon (Sunda Minseibu).
Mr. I Gusti Ketut Pudja juga terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 sampai dini hari esoknya. Beliau juga hadir dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Akhirnya beliau terpilih menjadi anggota PPKI mewakili Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara).
Salah satu kontribusi Mr. I Gusti Ketut Pudja dalam rapat PPKI adalah ketika pembahasan Pembukaan UUD 1945 pada Rapat Besar 18 Agustus 1945. Ketut mengusulkan agar kata “Allah” dalam paragraf ketiga Pembukaan UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi, “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” diganti menjadi “Tuhan”.
Selengkapnya Ketut menyatakan, “Ayat 3 “Atas berkat Rahmat Allah” diganti dengan “Tuhan” saja, “Tuhan Yang Maha Kuasa”. Atas hal tersebut, Ketua Rapat, Ir. Soekarno menanggapinya, “Diusulkan supaya perkataan “Allah Yang Maha Esa” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Esa”. Tuan-tuan semua mufakat kalau perkataan “Allah” diganti dengan “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, Tuan-tuan? Kalau tidak ada lagi, saya baca seluruhnya, maka kemudian saya sahkan.” (Sekretariat Negara: 1998).              
Kemudian Ir. Soekarno membacakan keseluruhan pembukaan UUD 1945 termasuk paragraf ketiga yang berbunyi sebagai berikut: “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Selanjutnya Pembukaan UUD 1945 disahkan.
Walau begitu dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, tanggal 15 Februari 1946 kata “Allah” masih digunakan. Menurut penyunting buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 pada catatan kaki halaman 538, kemungkinan besar hal ini merupakan kesalahan teknis belaka dalam suasana revolusi saat itu.
Selanjutnya berdasarkan Rapat PPKI bertanggal 19 Agustus 1945, PPKI juga menetapkan untuk sementara daerah Negara Indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Mr. I Gusti Ketut Pudja kemudian yang ditunjuk menjadi Gubernur Republik Indonesia untuk Sunda Kecil.
Prof. Dr. I Gde Parimartha sebagaimana dikutip Suara Pembaruan (20/11/2011) menyatakan, “Ketut telah banyak berjuang di masa revolusi... dia sempat menjadi Gubernur Sunda Kecil dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan.” Selain itu, menurut Sejarawan Univeritas Udayana tersebut, “Dedikasi pahlawan dari Bali ini saat masa kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan prinsip kehidupan kebangsaan seharusnya tetap dipelihara dan menjadi teladan bagi masyarakat Bali.”
Selain mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011, Mr. I Gusti Ketut Pudja juga penerima Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan No.Skep.228 tahun 1961 dan Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992, bertanggal 12 Agustus 1992. 


Daftar Bacaan:
Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

[http://sp.beritasatu.com/home/mr-ketut-puja-wajar-ditetapkan-sebagai-pahlawan-nasional/13414].


[http://www.sejarawan.com/210-biografi-gusti-ketut-pudja.html]

#Telah dimuat dimuat di Majalah Konstitusi, Mei 2015

Dr. Amir: Penggagas Desentralisasi Pemerintahan

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


            Lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat pada 27 Januari 1900, Mohammad Amir merupakan seorang dokter yang juga ikut aktif dalam pergerakan kebangsaan. Bersekolah di HIS/ELS Diploma 1914, MULO Diploma 1918, STOVIA Diploma 1924, Dr. Amir—nama sebutannya—juga sempat belajar di Geneeskundige Hoogeschool dan Utrecht (Nederland) Diploma 1928.
            Dr. Amir merupakan dokter pemerintah Hindia Belanda sejak 1928 hingga 1934. Beliau menjadi dokter pemerintah di Medan pada 1934 hingga 1937. Beliau juga pernah menjadi dokter pribadi Sultan Langkat di Tanjungpura.
            Dikenal sebagai seorang budayawan pula, menurut bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), Dr. Amir merupakan simpatisan Parindra dan anggota Dienaren van Indie/Theosofie.
            Dalam penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 1945 dinihari di rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta (Myako Dori), Dr. Amir pun ikut hadir. Beliau juga hadir dalam pembacaan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno bersama Drs. Mohammad Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB di muka serambi rumah Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Sam Ratulangi, Teuku Mohammad Hasan, dan I Gusti Ketut Pudja beserta para tokoh kebangsaan lainnya.
            Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Mohammad Hatta. Dr. Amir kemudian menjadi anggota PPKI mewakili Sumatera.
            Menurut Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati yang merupakan Tim Penyunting Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, salah satu substansi masalah sidang PPKI dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 22 Agustus 1945 adalah kekhawatiran akan besarnya kekuasaan pemerintah pusat. Sebagai wakil dari Sumatera, Dr. Amir meminta perhatian terhadap pentingnya desentralisasi pemerintahan.
            “Kekhawatiran akan besarnya risiko kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu besar dinyatakan kembali oleh beberapa orang anggota. Anggota Mohammad Amir dan Ratulangi pada tanggal 18 Agustus serta anggota Mohammad Hatta pada tanggal 19 Agustus secara berturut-turut meminta perhatian terhadap pentingnya masalah dekonsentrasi dan desentralisasi pemerintahan,” ungkap Safroedin Bahar dan Nannie Hudawati (Jakarta: 1998, xi).
            Dr. Amir dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 secara lengkap menyatakan: “Tuan Ketua saya mengucap banyak terima kasih kepada orang yang mengusahakan, menguraikan, negara. Saya sebagai orang Indonesia yang ada di Sumatera, saya setuju dengan susunan itu. Hanyalah, untuk menyenangkan hati penduduk Sumatera, ingin saya mengemukakan sekarang-walaupun tidak dimasukkan dalam grondwet—supaya pemerintahan kita disusun dengan sedemikian rupa, sehingga diadakan deconcentratie sebesar-besarnya. Pulau-pulau di luar Jawa supaya diberi pemerintahan di sana, supaya rakyat di sana berhak mengurus rumah-tangganya sendiri dengan seluas-luasnya. Itu saja.”
Keinginan tersebut disetujui oleh Sam Ratulangie, “...Paduka, sebenarnya saya setuju dengan ucapan wakil dari Sumatera Dr. Amir. Saya tidak akan mengucapkan perkataan deconcentratie dan decentralisatie, tetapi artinya, Paduka Tuan Ketua, yaitu supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, tentu dengan memakai pikiran persetujuan, bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia.”
Prof. Soepomo kemudian menanggapi permintaan Dr. Amir dengan menyatakan, agar ketentuan desentralisasi dimasukkan dalam Undang-Undang, tidak dalam Undang-Undang Dasar. “...Kedua, dari Saudara Amir; badan kita harus menerima sebagai dasar, bahwa urusan rumah-tangga pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintahan daerah. Akan tetapi lebih baik hal itu dimasukkan dalam Undang-Undang, tidak dalam Undang-Undang Dasar. Di sini hal itu dicatat sebagai putusan rapat ini; kemudian, jikalau kita membentuk Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, harus dihormati keinginan rapat, bahwa pada dasarnya urusan rumah tangga harus diserahkan kepada pemerintahan daerah.” 
Terkait dengan paparan Sam Ratulangie, Prof. Soepomo menanggapinya sebagai berikut: ... Berhubung dengan usul anggota Ratulangie, supaya daerah bisa mengatur keperluannya menurut kehendak sendiri, urusan rumah tangga diserahkan kepada pemerintahan daerah, asal saja dilakukan dengan dasar pemusyawaratan, dan tidak boleh membuat peraturan sendiri yang menentang dasar pemerintahan pusat.
Akhirnya dibacakan satu persatu pasal demi pasal UUD 1945 oleh Ir. Soekarno. Khusus pada Bab VI mengenai pemerintah daerah terdapat Pasal 18 yang berbunyi, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.”
Pendukung Usulan Sumatera Menjadi Tiga Provinsi
Dalam rangka menyusun program dan susunan daerah, Ir. Soekarno membentuk Panitia Kecil dengan Ketua Oto Iskandardinata. Hasilnya kemudian dibacakan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh Oto Iskandardinata. Khusus untuk Sumatera, menurut panitia, hanya akan dijadikan satu provinsi dikepalai oleh seorang Mangkubumi (gubernur) dengan mengambil ibukota Medan dan dibantu oleh tiga wakil mangkubumi yang bertempat: Sumatera Utara, Medan, Sumatera Tengah, Bukittinggi, dan Sumatera Selatan, Palembang.
Soeroso kemudian mempertanyakan mengapa tidak dijadikan tiga provinsi saja. Oto Iskandardinata selanjutnya menjelaskan karena penduduk Sumatera tidak banyak, hanya 10 juta. Walau demikian, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Amir juga mendukung agar Sumatera dijadikan tiga provinsi. Akan tetapi keputusan rapat tetap menyatakan agar Sumatera terdiri dari satu provinsi saja. Total daerah negara Indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.
Pengusul Departemen Urusan Pemuda dan Pendukung Departemen Kesehatan
Kiprah Dr. Amir dalam pembahasan konstitusi di PPKI tidaklah sebatas kepentingan daerah semata. Dalam rapat selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, beliau mengusulkan adanya Departemen (kementerian) Urusan Pemuda. “Saya kemukakan suatu soal yang perlu dipikirkan, yaitu bahwa dalam tiap-tiap negara muda, harus diingat akan pendidikan ideologie dan training pemudanya. Itu minta satu Kementerian, karena kalau dimasukkan dalam urusan pendidikan amat memberatkan Departemen itu. Jadi, saya usulkan, supaya ada Departemen yang dihilangkan dan diganti dengan Departemen Urusan Pemuda. Dengan selekas mungkin kita adakan militairisasi dan training ideologie pemuda.”
Dr. Amir kemudian mendukung usulan Drs. Mohammad Hatta agar ada Departemen Kesehatan. “Untuk menyambut kata-kata Tuan Hatta, saya rasa bahwa kesehatan penduduk yang 70 miliun itu adalah amat penting, sehingga saya usulkan supaya diberi kesempatan agar urusan kesehatan itu bukan dimasukkan ke dalam suatu Kementerian, tetapi berdiri sendiri.” Beliau juga mengusulkan agar Departemen Perhubungan menjadi “Lalu-lintas”.
Walau demikian rapat tanggal 19 Agustus 1945 tersebut tidak menyetujui adanya Departemen Urusan Pemuda dan nama Departemen Perhubungan diubah menjadi Departemen Lalu-lintas, akan tetapi Departemen Kesehatan disepakati untuk dibentuk. Total pemerintahan Republik Indonesia saat itu dibagi dalam 12 departemen (kementerian), salah satunya Departemen Kesehatan yang merupakan usul Drs. Mohammad Hatta dan didukung Dr. Amir.
Menurut menurut bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Dr. Mohammad Amir kemudian akhirnya sempat menjadi salah satu Menteri Negara di masa itu. 


Daftar Bacaan:
Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Juni 2015


Liem Koen Hian: Pendiri Partai Tionghoa Indonesia, Penyampai Keinginan Peranakan Tionghoa menjadi Warga Negara Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Liem Koen Hian lahir di Banjarmasin pada tahun 1896. Sempat menerima pendidikan formal di sekolah dasar Belanda. Selanjutnya dengan usaha dan belajar sendiri akhirnya beliau berhasil lulus ujian masuk Sekolah Hukum di Jakarta. Pada tahun 1915 sampai 1916, beliau menjadi Ketua Dewan Direksi berbagai surat kabar yang berkiblat ke Tionghoa, yaitu Tjhoen Tjhioe. Setelahnya, Liem juga aktif pada berbagai surat kabar, seperti Sao Lim Po (1917), Sinar Sumatra (1918-1921), dan Pewarta Surabaya (1921-1925).

Berdasarkan bagian Biodata Anggota BPUPKI buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta, 1998:480), Liem kemudian berkiblat pada pergerakan Indonesia dengan mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Partai tersebut jelas berpihak kepada kaum Nasionalis Indonesia.

Ketika Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) membuka keanggotaan bagi kaum perananakan Tionghoa, Liem beralih dari PTI dan menjadi anggota Gerindo. Pada tahun 1938, Liem juga sempat menerbitkan sebuah buku yang menentang imprealisme Jepang. Kemudian Jepang menguasai wilayah Indonesia. Pada waktu itu beliau ditahan, tetapi akhirnya dilepaskan kembali.

Anggota BPUPKI Golongan Timur Asing
Perkembangan selanjutnya ketika Jepang menduduki Indonesia, dibentuklah Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) masing-masing pulau Jawa dan Sumatera. BPUPKI untuk Pulau Jawa dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, sedangkan BPUPKI untuk Pulau Sumetera dipimpin oleh Muhammad Sjafei.

Menurut Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, BPUPKI untuk Pulau Jawa yang mempunyai arti penting untuk Indonesia karena badan ini yang menghasilkan cikal bakal UUD 1945, sedangkan BPUPKI untuk Pulau Sumatera yang baru dibentuk pada 25 Juli 1945 hanya dapat menyusun program-program berjangka pendek.

Liem Koen Hian yang kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota BPUPKI untuk Pulau Jawa dan dalam pelantikan BPUPKI pada 28 Mei 1945 mewakili golongan Timur Asing keturunan kaum Tionghoa. Selain beliau, perwakilan kaum keturunan Tionghoa dalam BPUPKI tersebut adalah Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei dan Mr. Tan Eng Hoa.

Berdasarkan  kajian Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, dalam perdebatan dalam sidang BPUPKI mengenai warga negara Indonesia, penduduk golongan Timur Asing keturunan Tionghoa terbagi, antara mereka yang berkehendak dinyatakan sebagai warga negara, yaitu Liem Koen Hian dan mereka yang tidak ingin menjadi warga negara, yaitu Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei dan Mr. Tan Eng Hoa.

Nasionalisme dan Kebangsaan Tionghoa
Liem Koen Hian dalam Sidang Kedua BPUPKI, Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 menyampaikan pendapatnya terkait nasionalisme dan kebangsaan Tionghoa dengan mengaitkan pendapat Dr. Soen Jat Sen. “Dokter Soen Jat Sen membicarakan pentingnya nasionalisme atau perasaan kebangsaan buat bangsa Tionghoa, oleh karena pendirian bangsa Tionghoa dahulu itu berlawanan; dari itu bangsa Tionghoa terhadap imprealisme barat yang masuk di Tiongkok, kelihatannya lemah sekali. Dari sebab itu Dokter Soen Jat Sen merasa perlu mengobar-ngobarkan perasaan Toonghoa di Tiongkok. Akan tetapi buat kita, orang Tionghoa dan keturunan Tionghoa yang tinggal di luar negera, keadaan itu sudah lain lagi, tidak bisa disamakan dengan keadaan tadi. Dan oleh karena itu, juga pendirian kita harus lain, ialah dengan memegang teguh asas yang sudah dipuja beribu tahun oleh pujangga dan rakyat Tionghoa di Tiongkok, yaitu bangsa Tionghoa tidak mengenal badan bangsa. Buat kita yang menjadikan turunan Tionghoa di luar negara, hal itu gampang. Kita bekerja guna negara, di mana kita dilahirkan dan menjadi besar.”

Selanjutnya beliau menjelaskan lebih lanjut prinsip kebangsaan Tionghoa. “Menurut sejarah Tiongkok, bangsa Tionghoa sudah tidak ada lagi. Bisa jadi di permulaan sejarang Tiongkok ada satu gunndukan manusia yang bisa menamakan dirinya bangsa Tionghoa, tetapi dalam ribuan tahun sejarah Tiongkok, berbagai-bagai bangsa Tiongkok bercampur darah dengan bangsa Tioghoa yang asli sehingga tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih ada raszuiverheid dalam bangsa Tionghoa.”

Kemudian, untuk menguatkan pendapatnya, Liem mengutip berbagai pakar yang dia ketahui dan kenal. “Seorang Ethnoloog, seorang Tionghoa totok, pernah menulis sebuah buku, dimana ia menceritakan, bahwa percampuran darah bangsa Tionghoa aseli dengan berbagai-bagai bangsa di sekitar Tiongkok sudah terjadi begitu banyak, sehingga pada hari ini tidak bisa dikatakan bagaimanakah sifat orang yang dinamakan orang Tionghoa itu. Orang Tiongkok Utara mempunyai pandangan muka, badan, bentuk kepala yang lain sekali daripada orang Tiongkok Selatan. Warna kulitnya ada yang kuning, hitam, putih, begitu banyak macamnya. Dari sebab itu tidak bisalah dijawab kalau ditanya, apakah yang dinamakan bangsa Tionghoa itu.... Kira-kira 10 tahun lalu, datang di tanah Jawa sini seorang Sosioloog, guru besar di Chung Hui University di Peiping. Sesudah keliling mengunjungi berbagai-bagai tempat di tanah Jawa ini dan di seberang, saya bertemu dengan dia di Jakarta, dan diajak bercakap-cakap membentangkan soal peranakan Tionghoa. Saya katakan, bahwa peranakan Tionghoa tidak masuk orang Tionghoa lagi, beliau setuju dan sambutan beliau didasarkan atas arti kultural. Dalam arti kultural, Tuan Ketua, peranakan Tionghoa di tanah Jawa bukan bangsa Tionghoa lagi. Maka, kalau kita di Jawa khususnya, di Indonesia umumnya, ditanya apakah kebangsaan kita, saya jawab, bahwa dalam arti kultural kita bukan bangsa Tionghoa; mungkin dalam arti politik pun kita bukan bangsa Tionghoa lagi, sebab kita tinggal di daerah asing dan tunduk kepada pemerintah asing.”

Keinginan Menjadi Warga Negara Indonesia
Liem Koen Hian dalam kesempatan tersebut menjelaskan juga upaya dan perjuangan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya yang menghadapi macam-macam perlawanan dari pemerintah kolonial yang tidak suka melihat persatuan bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia. Bahkan, menurutnya dalam perjuangannya tersebut, mereka merupakan rakyat negeri Indonesia. “Saya boleh menganggap kawan-kawan anggota yang terhormat, sudah kenal sejak dahulu kepada tujuan partai yang saya pimpin, yaitu Partai Tionghoa Indonesia. Buat kita tidak ada soal lagi. Kita rakyat negeri ini. Kita bersedia membantu dengan apa yang kita dapat, untuk kebesaran negeri ini.”

Liem juga sangat jelas dan terbuka menyampaikan keinginan berbagai keturunan Tionghoa yang menginginkan agar keturunan Tionghoa dapat menjadi warga negara Indonesia. Berikut pernyataannya: “... pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaya telah meminta kepada saya, agar disampaikan kepada Badan Penyelidik, supaya diwaktu mengadakan Undang-Undang Dasar Indonesia, biar ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa menjadi warga Indonesia. Juga di Bandung,...”

Pada Sidang Kedua pada tanggal 15 Juli 1945, Liem Koen Hian menegaskan kembali keinginan pemuka-pemuka bangsa Tionghoa di Priangan, Malang, dan Surabaya agar semua orang Tionghoa pada saat itu menjadi warga negara Indonesia, tetapi diberi kemerdekaan, bahwa siapa yang tidak suka boleh menolak. “... terhadap peranakan Tionghoa, selain soal praktische zin, orang Tionghoa di tanah Jawa barangkali tidak ada beberapa puluh, beberapa ratus orang yang bisa meninggalkan tanah Jawa. Ini bisa kita buktikan di mana sebelum ada perang, pelabuhan Tanjung Priok, Semarang dan Tanjung Perak, terbuka llebar. Waktu itu ada kesempatan secukupnya untuk meninggalkan negeri, akan tetapi apakah kita lihat? Tidak ada beberapa orang Tionghoa yang meninggalkan negeri ini buat tinggal di Tiongkok. Bukan saja yang mesti bekerja tidak meninggalkan negeri ini, malahan pemuda-pemuda dari sini yang pergi ke Tiongkok untuk bersekolah setamatnya bukannya tinggal di sana, akan tetapi kembali kemari.”

Memilih Menjadi Warga Negara Tiongkok
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Liem diangkat menjadi anggota KNIP dan bahkan menjadi anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Renville. Dalam konferensi tersebut, delegasi Belanda yang merupakan perwakilan masyarakat Tionghoa adalah Thio Thiam Tjong.
Menurut Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, pendirian Liem Koen Hian kembali berkiblat ke Tiongkok. Pada tahun 1951, dia ditahan oleh pemerintah di bawah Perdana Menteri Soekiman dengan tuduhan menjadi agen Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Setelah dibebaskan ia menyatakan menolak kewarganegaraan Indonesia. Setahun kemudian beliau wafat di Medan sebagai seorang pengusaha yang memegang kewarganegaraan RRT. 

Daftar Bacaan:
Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).


#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Juli 2015