Wednesday, February 10, 2016

Istanbul Marathon 2015, Berlari dari Asia ke Eropa

http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/25/istanbul-marathon-2015-berlari-dari-asia-ke-eropa



Oleh: Luthfi Widagdo Eddyono
Anggota Indonesia-Turkey Research Community(ITRC)/tinggal di Istanbul
fb.com/luthfi widadgo eddyono
BERTEPATAN dengan penyelenggaraan the G20 Summit di Antalya Turki, Kota Istanbul sebagai pusat kebudayaan Turki juga menyelenggarakan kegiatan menarik yang selalu ditunggu setiap tahunnya, yaitu Istanbul Marathon 2015.
Diselenggarakan pada Minggu, 15 November 2015 lalu. Maraton ini terbilang unik karena melintasi dua benua, yaitu Asia dan Eropa melalui Boğaziçi Köprüsü atau lebih dikenal sebagai jembatan Bhosporus. Karenanya Istanbul Marathon tersebut kerap juga disebut sebagai the Eurasia Marathon.
Dalam penyelenggaraan yang ke-37, sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 1979 silam, selain menyelenggarakan lari maraton dengan jarak 42,195 Km, digelar juga pertandingan lari jarak 15 Km dan 10 Km.
Bagi yang ingin lebih bersantai, ada juga fun run yang dimulai dari jembatan Altunizade dan berakhir di daerah Dolmabahce, antara Besiktas Inonu Stadium dan Istana Dolmabahce yang merupakan pusat adminisitrasi pemerintahan kekaisaran Ottoman sejak 1853 hingga 1922.
Indonesia-Turkey Research Community (ITRC) mengikuti fun run tersebut. Bersama-sama dengan para pecinta olahraga yang ingin menikmati angin di selat Bosphorous, kegiatan ini sarat aktivitas budaya.
Tidak jarang kelompok atau komunitas masyarakat di Istanbul meneriakkan yel-yel kebanggaannya atau menari bersama. Bahkan ada juga yang memakai pakaian tradisional untuk menarik perhatian para pecinta fotografi atau warga yang ingin selfie.
Begitu ramainya peserta fun run, pada akhirnya kegiatan tersebut hanya menjadi fun walk (jalan santai) saja. Walau demikian, sebagaimana sambutan Wali Kota Istanbul, Kadir Topbas, dalam laman www.istanbulmarathon.org yang menyatakan, “running from Asia to Europe through the history of one of the oldest settlements in the world is what makes your efforts so rewarding,” memang terasa kesan dan pengalaman yang unik ketika melintasi dua benua, apalagi menjelang datangnya musim dingin di Istanbul.  

Peran Tak Bertepi Generasi Kini

http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/08/peran-tak-bertepi-generasi-kini


Oleh : Luthfi Widagdo Eddyono
Anggota Indonesia-Turkey Research Community/tinggal di Istanbul
BERTEMPAT di Ali Emiri Kultur Merkezi, Istanbul, Turki,Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Istanbul mengadakan Indonesian Student Association in Istanbul Youth (ISAY) Forum 2015, Sabtu (31/10/2015).
Youth Empowerment and Entrepreneurship menjadi tajuk diskusi panel lintaskeilmuan ini.
Hadir Murat Daoudov, President of Middle East Development Network, sebagai pembicara kunci. Murat menjabarkan, sejatinya peran pemuda pada dunia tidak bertepi oleh globalisasi seperti sekarang ini.
Pembicara lain seperti Fardal Dalle Yılmaz, Merve Serire Topdas, Yesi Mariska, Yusuf A. Hermawan, Chris Kesihai, Abrar Zakki Effendi, dan Amer Maraqa meneguhkan tema yang diusung olehPPI Istanbul ini. Mereka adalah praktisi dan akademisi yang mumpuni di jejaringnya masing-masing.
Dilansir dari release panitia, peserta yang hadir tak hanya pemuda yang berdomisili di Turki, akan tetapi juga hadir peserta dari negara lain seperti Spanyol, Arab Saudi, dan Argentina. Pantas kiranya kesungguhan penyelenggara ISAY Forum Istanbul 2015 ini mendapat dukungan berbagai pihak, baik lembaga dan institusi, maupun bidang usaha.
Paling tidak tercatat Istanbul Buyuksehir Belediyesi, Istanbul Center for International Students, Gençlik Meclisi, Hitay, Indomie, Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, Ministry of Tourism Republic of Indonesia, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul menyemangati diskusi ini.
Selain dukungan Middle East Network, Türk Ocakları Bakırköy Şübe Başkanlığı, Rumah Zakat, ERED, Warung Nusantara, Gita Seni dan Budaya Indonesia, Turkest, dan Indonesia-Turkey Research Community.
Yang menarik dari kegiatan ini tentu tak hanya menjadi ajang bagi para pemuda untuk mengonsolidasikan peran dan kemampuannya, tetapi juga untuk menemukan hal-hal baru dan orisinil yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Tebrikler!

Menyimak Pemilu Parlemen di Turki

http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/01/menyimak-pemilu-parlemen-di-turki



Oleh: Luthfi Widagdo Eddyono
Anggota Indonesia-Turkey Research Community, Tinggal di Istanbul, Turki
TANGGAL 1 November 2015 ini merupakan hari penting bagi warga Turki. Hari itu berlangsung pemilihan umum (pemilu) parlemen Turki (Grand National Assembly) yang kedua setelah pemilu pertama, 7 Juni 2015 lalu tidak menghasilkan koalisi partai di parlemen. 
Turki memang menganut sistem parlementer dengan presiden sebagai kepala negara yang saat ini dijabat Presiden Erdoğan dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dijabat Ahmet Davutoğlu.
Pemilu 1 November 2015 seperti Pemilu 7 Juni 2015 lalu menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar tertutup (closed list proportional representation).
Terdapat 85 daerah pemilihan di 81 provinsi yang ada di Turki. Kurang lebih 54 juta pemilih terdaftar untuk memilih di Turki dan 2,9 juta pemilih dari luar negeri. Pemilu kedua ini dengan tambahan 310.620 pemilih di Turki dan 28.227 pemilih dari luar negeri dibandingkan pada pemilu pertama.
Pemilu pertama terdapat 20 parpol dan 9.271 kandidat anggota parlemen, pemilu kedua hanya terdapat 16 parpol dengan total 8.426 kandidat yang akan bertarung memperebutkan 550 kursi parlemen. Partai politik tersebut sebelumnya perlu memenuhi 10 persen ambang batas (threshold).
Penyelenggaraan pemilu Turki dilaksanakan oleh Yüksek Seçim Kurulu (YSK). YSK adalah lembaga yang terdiri dari 11 anggota dengan periode enam tahun. Enam anggotanya dipilih oleh the General Board of High Court of Appeals dan lima anggota dipilih oleh the General Board of Council of State.
YSK juga bertanggung jawab untuk membentuk panitia pemilihan di 81 provinsi, 1.067 distrik, dan 175.006 panitia pemungutan suara.
Pemilu kali ini sangat penting. Pada pemilu sebelumnya, partai yang berkuasa, yaitu Justice and Development Party (AKP) yang selama ini memiliki kursi mayoritas sejak 2002, walau dominan dan menang dengan perolehan 258 kursi, akan tetapi AKP tak mampu mencapai batas minimal pembentukan parlemen sejumlah 276 kursi.
Partai lain yang memperoleh kursi adalah Republican People’s Party (CHP), Nationalist Movement Party (MHP), dan People’s Democratic Party (HDP).Sampai batas waktu terakhir, 23 Agustus 2015 lalu, koalisi parlemen tetap tidak terjadi.
Jika setelah Pemilu 1 November ini AKP tidak berhasil membentuk kabinet lagi, mandat pembentukan kabinet akan diserahkan ke partai yang memperoleh kursi terbesar kedua. Jika gagal kembali, Presiden Erdoğan akan meminta Pemilu parlemen untuk diadakan kesekian kalinya.

Mengadopsi Istanbulkart

http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/30/mengadopsi-istanbulkart



Catatan Luthfi Widagdo Eddyono
Anggota Indonesia-Turkey Research Community/Tinggal di Istanbul 

SEBAGAI kota modern, Istanbul memiliki berbagai transportasi publik dengan standar pelayanan tinggi. Mulai dari bus, furnikular, metro bus (Bus Rapid Transit), trem, metro train, commuter trains, Marmaray (kereta bawah selat), dan ferryboats.
Kemudahan menggunakan transportasi publik tersebut didukung dengan penggunaan smart ticket Istanbulkart yang mengintegrasikan seluruh sistem tiket eletronik per transportasi.Istanbulkart ini berupa kartu transportasi yang menggunakan sistem RFID.
Istanbulkart menjadi hal sangat vital bagi pengguna transportasi publik Istanbul karena tanpa terkecuali semua pengguna wajib melakukan tapping jika ingin naik salah satu alat transportasi. Dilengkapi alat otomatis untuk bisa melakukan isi ulang 'pulsa' di setiap stasiun atau terminal maupun konter manual. Tak pelakIstanbulkart mencerminkan budaya masyarakat kota besar yang ingin mendapatkan pelayanan publik yang sangkil dan mangkus.
Kelebihan lain dari Istanbulkart adalah dengan metode smart ticket tersebut subsidi transportasi dapat dilakukan tepat sasaran dan lebih terarah. Sebagai contoh, pelajar, mahasiswa, dan guru, serta kelompok masyarakat khusus akan mendapat kartu yang disertai identitas sehingga secara otomatis akan mendapatkan potongan harga setiap menggunakan transportasi publik ataupun paket bulanan yang sangat murah.
Demikian pula bagi penduduk lanjut usia dan veteran, mereka akan mendapat kartu khusus (Senior Card) sehingga dapat memakai semua transportasi publik secara gratis.
Istanbulkart juga tidak ekslusif dimiliki orang per orang. Kartu tersebut—kecuali kartu khusus yang pemakainya telah diberi subsidi—dapat digunakan berkali-kali oleh orang berbeda. Tak salah jika dikatakan Istanbulkart memang memiliki nilai sosial karena dapat menjadi penghubung antarindividu dan kerap digunakan untuk menolong penumpang lain yang kehabisan 'pulsa' padahal tidak saling mengenal sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk tetap memupuk perasaan kebersamaan di kota besar seperti Istanbul.

Integrasi Moda Transportasi
Keberadaan transportasi publik yang canggih serta dilengkapi smart card tak ada artinya jika moda transportasi publik tersebut juga tidak terintegrasi dengan baik. Berbagai transportasi publik yang ada di Istanbul telah mencoba menerapkan keterikatan dan keterhubungan satu transportasi dengan transportasi yang lain.
Semisal di daerah Eminonu. Pelabuhan untuk ferry lokasinya tidak jauh dari stasiun trem dan terminal bus. Contoh lain ada di Zeytinburnu yang terkenal sebagai titik penghubung antara Metrobus, Metrotrain, trem, dan bus antar wilayah.
Demikian juga di berbagai wilayah lain yang menjadi stasiun atau terminal penghubung. Di tempat seperti itu, fasilitas publik vital juga disediakan khususnya berupa jembatan penghubung dan jalur khusus penghubung.
Dengan begitu, pengguna transportasi publik tidak akan kehilangan waktu berharga ketika berangkat kerja atau sekolah maupun saat pulang ke rumah masing-masing. Jarak yang jauh antara tempat beraktivitas dan kediaman tidak akan mengurangi kualitas hidup penduduk Istanbul.
Hal ini didukung juga oleh informasi kedatangan dan keberangkatan setiap moda transportasi yang update dalam hitungan menit, sehingga memberi kepastian kepada pengguna transportasi untuk dapat memperhitungkan perpindahan moda transportasi.
Di Istanbul, integrasi moda transportasi publik juga terkoneksi dengan penyedia transportasi swasta seperti Minibus Dolmus dan pangkalan taksi. Hal itu dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang tak dilalui transportasi publik ataupun sebagai alternatif transportasi walau sistem pembayarannya tidak memakai Istanbulkart.
Meski dikelola swasta, tetap ada sistem antrian penumpang dan jangka waktu keberangkatan Minibus Dolmus, sehingga meminimalisir persaingan tak sehat antartransportasi yang pada akhirnya berimbas pada pemberian layanan yang lebih baik kepada konsumen dan warga masyarakat.

Soft Education Pemakai Transportasi Publik
Pemakaian Istanbulkart tanpa disadari oleh pengguna transportasi merupakan bentuk dari pendidikan dalam bertransportasi. Ketika melakukan tapping pada moda transportasi, pengguna diwajibkan untuk antre dan menghargai orang lain yang telah datang lebih dahulu. Ini adalah bentuk pendidikan etika yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan disiplin warga masyarakat.
Selain itu, pemberian subsidi Istanbulkart bagi pelajar dan mahasiswa akan menciptakan kecintaan generasi muda atas transportasi publik yang ada. Dalam periode yang panjang dan lebih lama mereka yang telah menikmati transportasi publik sejak menuntut ilmu itu akan menjadi pengguna loyal dan mendukung program transportasi publik, serta turut menjaganya.
Pemberian subsidi bagi profesi guru maupun bagi kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Social Card, serta Senior Card, bukan semata-mata bentuk rasa kasihan, akan tetapi merupakan salah satu bentuk penghargaan karena mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat dan keluarga untuk membentuk opini bahwa transportasi publik yang ada sangat penting untuk terus ada dan dijaga keberlangsungannya.
Pada intinya, apabila semua pihak telah merasakan kemudahan dalam menggunakan transportasi publik, tak ayal lagi akan muncul para pengguna loyal yang kedepannya akan turut menjaga dan menghidupi keberlangsungan moda transportasi publik yang ada. Istanbul telah mencobanya.

Friday, October 30, 2015

Rhys Marmara Luthfi



Anak keduaku, Rhys Maramara Luthfi, 21 Oktober 2015

Menyaksikan Sakura Mekar di Istanbul

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono,


Mengawali musim semi yang sudah di depan mata, Indonesia-Turkey Research Community (ITRC) melakukan berbagai kunjungan budaya ke berbagai taman yang ada di Istanbul Turki. Salah satu taman terbaik yang sempat ditapaki pada Sabtu, 4 April 2015 adalah Baltalimanı Japon Bahçesi (Taman Jepang Baltalimanı) yang masih menyisakan beberapa pohon sakura yang sungguh indah terlihat di berbagai sudutnya.

Berada di Distrik Baltalimanı Istanbul, tak jauh dari Selat Bhosporus, Taman Jepang tersebut merupakan simbol hubungan kedekatan Turki dan Jepang, khususnya bagi Kota Istanbul dan Kota Shimonoseki yang terikat pada program “sister city”. Baltalimanı Japon Bahçesi tampak sangat serius ditata dengan berbagai kelengkapan suasana negeri matahari terbit.

Berada di balik pintu kayu yang jadi seperti pembatas dunia dan negara, memasuki taman merupakan suatu pengalaman tersendiri bagi siapapun, yang menyenangkan, karena akan langsung disuguhi pemandangan asia timur jauh. Selain bunga Sakura, terlihat air terjun dan aliran sungai buatan lengkap dengan bebatuan yang tersusun teratur, serta adanya jembatan kayu akan mampu memunculkan harmoni yang menjadi ikon negeri samurai. Tak ayal taman tersebut kerap dijadikan lokasi bagi para calon pengantin Turki untuk menghasilkan foto pre-wedding mereka sebagaimana kami saksikan.

Terdapat pula bangunan kayu yang kerap dijadikan acara minum teh dan tempat peristirahatan di tengah taman bagi siapapun yang ingin menikmati suasana negeri di ufuk timur. Bagi kami, lokasi yang sempurna adalah duduk di batu pinggir sungai sambil menikmati percikan air dan derasnya arus sungai yang mengalir cepat dan teratur.

Tak kalah menariknya adalah bebatuan yang disusun sedemikian rupa sehingga terlihat seperti bebatuan sungai alami yang menjadi injakan kaki bila ingin menyusuri sungai atau menyeberang sungai kecil di sana. Kondisi tersebut merupakan impian warga kota besar yang ingin menikmati keserderhanaan hidup dan menghindar sejenak dari ramainya kota.


Masuk tanpa dipungut biaya, anak-anak dan keluarga juga dapat bermain alami dengan gembira di taman tersebut hingga pukul 7 malam. Sungguh merupakan penetrasi budaya dan kesan baik dari negara Jepang kepada masyarakat Turki. Hal ini patut ditiru oleh negara manapun karena taman kota seperti itu merupakan pelipur lara kota besar seperti Istanbul.

Mohammad Natsir: Sang Penggagas “Negara Demokrasi Islam”

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Luthfi Assyaukanie dalam buku Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia (2011) menyebutkan paling tidak secara umum, terdapat tiga model pemerintahan yang dibayangkan dan didukung oleh tiga generasi Muslim Indonesia, yaitu pertama, Negara Demokrasi Islam yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara, serta mendorong kaum Muslim mengambil peran utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Kedua, Negara Demokrasi Agama, yakni model yang menekankan pentingnya kehidupan pluralis di Indonesia dan bertujuan menjadikan negara pengawal semua agama. Ketiga, Negara Demokrasi Liberal, yang dapat juga disebut Negara Demokrasi Sekular yang bertujuan membebaskan agama dari dominasi negara (seperti yang diusung model kedua) dan mengusung sekularisasi sebagai fondasi negara.
Terkait dengan itu, menurut Assyaukanie, Mohammad Natsir (1908-1993) adalah tokoh penting baik dalam wacana intelektual tentang Islam maupun dalam sejarah politik di Indonesia pada umumnya. Bahkan istilah “Negara Demokrasi Islam” pada awalnya dikemukakan olehnya dalam pernyataan, “negara yang berdasarkan Islam bukanlah teokrasi. Ia adalah Negara Demokrasi. Ia bukan juga negara sekular. Ia adalah Negara Demokrasi Islam”.
Tulisan “Jejak Konstitusi” kali akan membahas mengenai Natsir, seorang tokoh islam yang tidak hanya memperkenalkan istilah “Negara Demokrasi Islam”, tapi juga pemimpin yang paling konsisten mendukung gagasan itu. Menurut Assyaukanie dalam buku yang mulanya merupakan karya Disertasi Ph.D di Universitas Melbourne, Natsir sejak awal telah berkontribusi pada perdebatan seputar isu-isu Islam sejak masa prakemerdekaan, ketika dia dan Soekarno mendiskusikan isu Islam dan nasionalisme.
Lahir di Alahan Panjang yang dahulu disebut Lembah Gumanti, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908, Mohammad Natsir sempat bersekolah di Holland Inlander School (HIS) Adabyah, HIS Solok, dan HIS Padang hingga lanjut pada Meer Uitgebreid Loger Onderwijs (MULO) Padang yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Saat di MULO, Natsir muda belajar bermain biola dan mengikuti Jong Islamiten Bond (JIB).
Lulus dari MULO, Natsir hijrah ke Pulau Jawa menuju Algemeene Middelbare School (AMS) Bandung, sekolah menengah atas Belanda. Di sana Natsir masuk jurusan AMS Afdeling A-II yang khusus mempelajari sastra dan humaniora barat sehingga Natsir dapat belajar bahasa latin, kebudayaan, dan filsafat yunani. Natsir pernah menjadi juara 1 lomba Deklamasi Bahasa Belanda dengan menggunakan satu syair karangan Multatuli berjudul “De Bandjir” dan mendapat hadiah buku karangan Westenenk, Waar Mensen Tigger Buren Ziyn (Manusia dan Harimau Hidup Sejiran). 
Saat di AMS, Natsir bergabung dengan JIB cabang Bandung yang didirikan oleh Haji Agus Salim dan Wiwoho Purbohadijoyo. Di sana pula Natsir berkenalan dengan Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito dan Kasman Singodimedjo para kolega yang kelak menjadi tokoh penting Masyumi, partai yang didirikannya nanti. Natsir kerap pula bergaul dengan tokoh pergerakan waktu itu. Natsir bahkan pernah mendengarkan pidato Soekarno dalam Rapat Umum Partai Nasional Indonesia, 17 Oktober 1929.
Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada diri Natsir muda adalah Ahmad Hassan (1887-1962), pemimpin karismatik Persatuan Islam (Persis) seorang pria keturunan India asal Singapura yang mengajari Natsir pelajaran agama secara informal. Dari Hassan pula, Natsir mendapat terjamahan Al-Quran dalam bahasa Inggris oleh Muhammad Ali dan Tafsir Al-Furqan karya Hassan. Selain Hassan, pemikiran Natsir juga dipengaruhi Haji Agus Salim dan Ahmad Sjoorkati, seorang ulama asal Sudan pendiri Al-Irsyad.
Pada usia 23 tahun, dia mendirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang menggabungkan pendidikan islam dengan pengetahuan umum. Di sekolah itu, Natsir memberikan keleluasaan pemikiran bagi murid-muridnya degan mengurangi hafalan, berkebun, belajar piano bahkan mementaskan lagu, sandiwara musik, dan kerajinan tangan. Selain itu, Natsir juga aktif pada Majalah Pembela Islam. Dalam salah satu tulisan awalnya, menurut Assyaukanie, Natsir sebenarnya dengan sangat hati-hati menerima demokrasi. Dia berargumen bahwa ada beberapa hal dalam Islam yang dianggap final, sehingga tidak ada ruang bagi orang untuk membahasnya. Baginya, isu-isu seperti pelarangan perjudian dan pornografi tidak bisa dibahas atau di-vote di dalam parlemen. DPR tidak punya hak membahas hal-hal itu.  Pada 1930, Natsir juga terlibat dalam perdebatan tentang Nasionalisme di mana dia berpihak kepada gurunya, A. Hassan, menentang Soekarno. Pada 1939, juga kerap Natsir menulis serangkaian artikel tentang Islam dan Nasionalisme di Pandji Islam dan Pedoman Masjarakat.
Dari 1949-1958, Natsir mengetuai Partai Masyumi dan pada 1950 menjadi Perdana Menteri. Kepiawaian Natsir dalam berpolitik terlihat ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi yang mengajukan Mosi Integrasi di parlemen Republik Indonesia Serikat. Lobi dilakukan berbulan-bulan hingga Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Usulan tersebut diterima pemimpin fraksi lain. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia.
Karena kejadian politik di masa itu, Natsir kemudian melibatkan diri pada gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sehingga Natsir bersama keluarga ikut hijrah dan bergerilya ke Sumatera Barat. Setelah tiga tahun meninggalkan Jakarta, pada tahun 1961 mereka menyerah dan Natsir menjadi tahanan politik. Setelah Orde Lama berganti menjadi Orde Baru, Natsir pun dibebaskan dan menyingkir dari dunia politik, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada Mei 1967. Walau demikian, Natsir ikut meneken Petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang mengakibatkan dirinya dicekal oleh pemerintahan Orde Baru.
Pengaruh pandangan Natsir tentang islam sangat terasa di masa itu. Dalam pidato yang dia sampaikan di Pakistan Institute of World Affairs pada 1952, dia sempat berkata, “Sebagian besar orang Amerika, dan maksud saya Amerika Serikat,menganggap negeri mereka dan bangsa mereka Kristen. Almarhum presiden mereka, Franklin Delano Roosevelt, secara terbuka sangat Kristen dan selama perang dunia lalu jarang tidak menyebut-nyebut Kekristenan dalam seruannya terhadap bangsa-bangsa di dunia…. Tapi begitu kita, setelah berhasil mendapatkan kemerdekaan kita, menyatakan diri kita sebagai bangsa Islam, langsung saja keprihatinan dinyatakan tentang kita “menuju teokratis”. Ada orang yang menerimanya begitu saja, misalnya oleh James A. Michener. Dalam bukunya Voice of Asia dia mengutip pembicaraannya dengan yang mulia Miss Jinnah. Mr. Michener mengatakan bahwa “mengherankan bahwa Mr. Jinnah, yang bukan orang yang sangat beragama, ternyata mendirikan teokrasi”. Putri terhormat itu, saudara perempuan Qa’id-a-Adzam yang agung itu  (semoga rahmat Allah ada di atasnya), membalas, “apa maksudmu, teokrasi! Kami adalah Negara Muslim. Itu tidak berarti negara agama. Itu berarti negara untuk Muslim…” dan lagi: “Kami bukan negara yang diselenggarakan imam atau hierarki. Kami adalah negara yang diatur menurut prinsip-prinsip Muslim. Dan bisa saya katakan itulah prinsip-prinsip yang baik untuk mengatur sebuah negara.” (Assyaukanie: 2011).
Dalam tulisan dan kajian Assyaukanie, bagi Natsir negara bukanlah tujuan akhir bagi Muslim. Ia adalah “alat”—menurut istilah Natsir sendiri—yang bisa dipakai Muslim untuk memelihara kewajiban agamawi dan duniawi mereka. Sebagai alat, negara harus fleksibel dan harus bisa mencapai tujuan tertinggi Islam, yakni, penerapan syariat, sehingga dilihat dari sudut pandang pemikiran politik Islam klasik, menurut Assyaukanie, konsep Natsir akan negara sangatlah progresif.  Natsir menulis, “Dengan atau tidak dengan Islam, negara memang bisa berdiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, di mana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Pada zaman onta dan pohon korma ada negara, pada zaman kapal terbang ada negara. Negara pada zaman onta, sebagaimana yang munasabah dengan zaman itu dan negara pada zaman kapal terbang, sebagaimana yang munasabah dengan zaman kapal terbang pula.” (Assyaukanie: 2011).
Walaupun hanya lulusan AMS, Mohammad Natsir adalah otodidak pandai. Dia mempelajari dan mampu menggunakan enam bahasa asing: Latin, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, dan Arab. Walau demikian, Natsir tidak pernah menulis buku, akan tetapi artikel-artikelnya telah dihimpun ke dalam beberapa buku seperti Capita Selecta. Bandung: W. van Hoeve, 1954; Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs; an Address Originally Made before the Pakistan Institute of World Affairs with Subsequent Elucidatory Additions. Ithaca: Southeast Asia Program Dept. of Far Eastern Studies Cornell University, 1954; Persatuan Agama dengan Negara. Padang: Jajasan Pendidikan Islam, 1968; Islam dan Kristen di Indonesia. Bandung: Peladjar dan Bulan Sabit, 1969; Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah: Kumpulan Karangan. Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988. Islam Sebagai Dasar Negara. Jakarta: DDII, 2000; dan Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Jakarta: Media Da’wah, 2001. 

Sumber Bacaan:

Luthfi Assyaukanie. Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia, Freedom Institute (2011).


http://serbasejarah.wordpress.com yang mengutip Majalah Tempo Edisi “Politik Natsir Di Tengah Dua Rezim”.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Januari 2015.

H.R. Rasuna Said: Tokoh Perempuan dan Orator Pergerakan

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Salah satu nama jalan protokol terkemuka di Jakarta adalah Jalan H.R. Rasuna Said. Jalan yang sangat dikenal di kawasan Kuningan Jakarta tersebut merupakan kawasan bisnis mewah, sekaligus sumber kemacetan pada jam sibuk Jakarta. Tidak hanya karena banyak pengguna mobil yang lalu lalang, tetapi juga karena di wilayah itu kerap dijadikan wilayah demonstrasi mengingat di sana terdapat sebuah kantor lembaga negara yang sangat penting bagi Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Siapa H.R. Rasuna Said? Tulisan “Jejak Konstitusi” kali ini akan mengupas salah seorang perempuan hebat pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga penerima gelar Pahlawan Nasional sejak tahun 1974.
Hajjah Rangkayo (H.R.) Rasuna Said lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 15 September 1910. Ayahnya bernama Muhamad Said, keturunan bangsawan Minang, seorang pengusaha dan aktivis pergerakan juga. Seusai menamatkan pendidikan dasarnya, Rasuna Said belajar di Pesantren Ar-Rasyidiyah. Beliau merupakan sebagai satu-satunya santri perempuan kala itu.
Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah School Putri di Padang Panjang. Di sinilah ia bertemu dengan seorang guru bernama Zainuddin Labai el-Junusiah, seorang tokoh gerakan Thawalib. Menurut Rudi Hartono dalam laman berdikarionline.com, Gerakan Thawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis islam di Sumatera Barat. Banyak pemimpin gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran nasionalis-islam Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Akhirnya di Diniyah School Putri Rasuna Said menjadi pengajar.
Dalam artikel republika.co.id, dikatakan Rasuna Said memiliki pandangan yang sangat maju. Ia meyakini bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, tapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said sebenarnya sempat berusaha memasukan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri, tapi ditolak.
Setelah usahanya memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri ditolak, Rasuna Said pun memutuskan untuk mendalami agama pada Haji Rasul atau H. Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah Buya Hamka. Haji Rasul ini yang kerap mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir. Hal inilah yang memengaruhi padangan Rasuna Said mengenai islam, perempuan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Rasuna Said pun bergabung dengan Sarekat Rakyat dan menjadi Sekretaris Cabang. Kemudian Rasuna Said bergabung dengan Soematra Thawalib dan ikut mendirikan Persatoean Moeslimin Indonesia (PERMI) di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said masuk di seksi propaganda dan rutin menyebarkan ilmu dan pandangannya pada sekolah-sekolah yang didirikan PERMI. Rasuna Said juga mendirikan Sekolah Thawalib di Padang, dan memimpin Kursus Putri dan Normal Kursus di Bukit Tinggi. Melalui bidang pendidikan beliau ingin menguatkan kesadaran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik.

Perempuan Pertama Yang Terkena Speek Delict
Rasuna Said dikenal sebagai orator yang handal dan pandai berpidato. Menurut Rudi Hartono, seorang tokoh islam, H. Hasymi, pernah menggambarkan kemampuan pidato Rasuna sebagai berikut: “pidato-pidato Rasuna laksana petir di siang hari. Kata-katanya tajam membahana.” Beliau sangat kritis mengecam pemerintahan Belanda yang dianggapnya menciptakan ketidakadilan. Karenanya, Rasuna Said pernah terkena Speek Delict, hukum pidana kolonial yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang pemerintahan Belanda (delik mimbar). Beliau tercatat sebagai perempuan pertama yang terkena Speek Delict dan ditangkap di Payakumbuh, serta dipenjara pada 1932 di Semarang, Jawa Tengah.

Jurnalis dan Politisi Handal
Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan K.H. Mochtar Jahja dan Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna Said sempat pula memimpin sebuah koran bernama “Raya” pada tahun 1935. Menurut Rudi Hartono, koran ini sangat nasionalis dan radikal. Koran ini bahkan menjadi obor perlawanan bagi kebangkitan gerakan nasionalis di Sumatera Barat, sehingga Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—polisi rahasia Belanda mempersempit ruang gerak media itu.
Akhirnya Rasuna Said pindah ke Medan. Menurut tulisan republika.co.id, Rasuna Said kemudian mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita Perguruan Putri dan juga menerbitkan Majalah Menara Poeteri, yang khusus membahas seputar pentingnya peran wanita, kesetaraan antara pria wanita dan keislaman. Menurut Rudi Hartono, Majalah mingguan bernama “Menara Poeteri” itu memiliki slogan mirip dengan slogan Bung Karno: “Ini dadaku, mana dadamu”. Rasuna Said pun mengasuh rubrik “Pojok”. Ia sering menggunakan nama samaran: Seliguri.
Dalam artikel Rudi Hartono, disebutkan tulisan-tulisan Rasuna Said dikenal tajam, kupasannya mengenai sasaran, dan selalu mengambil sikap lantang anti-kolonial. Sebuah koran di Surabaya, Penyebar Semangat, pernah menulis perihal Menara Poetri ini: “Di Medan ada sebuah surat kabar bernama Menara Poetri; isinya dimaksudkan untuk jagad keputrian. Bahasanya bagus, dipimpin oleh Rangkayo Rasuna Said, seorang putri yang pernah masuk penjara karena berkorban untuk pergerakan nasional.” Karena kondisi keuangan dan pendanaan akhirnya Menara Poeteri ditutup.
Setelah Jepang datang ke Indonesia, Rasuna Said ikut serta dalam organisasi pemuda di Padang yang kemudian malah dibubarkan oleh Pemerintah Jepang. Rasuna bergabung dengan Gyu Gun Ko En Kai. Menurut Rudi Hartono, meski bekerja di organisasi massa yang dibuat Jepang, bukan berarti Rasuna melemah di hadapan fasis itu. Pada suatu hari, kepada seorang perwira Jepang yang menegur aktivitasnya, Rasuna berkata begini: “Boleh tuan menyebut Asia Raya, karena tuan menang perang. Tetapi di sini (sambil menunjuk dadanya), tertanam pula Indonesia Raya.”
Setelah proklamasi kemerdekaan, Rasuna Said ikut bergabung dengan Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI). Ia juga sempat menjadi anggota Front Pertahanan Nasional di Bukit Tinggi. Pada saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)-parlemen sementara Indonesia-di Malang, Jawa Tengah, Rasuna terpilih sebagai wakil Sumatera. Ia juga sempat ditunjuk sebagai Badan Pekerja KNIP. Rasuna Said juga sempat duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah Proklamasi Kemerdekaan dan diangkat sebagai anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS).
RIS saat itu kemudian dibubarkan berkat kepiawaian Mohammad Natsir dalam berpolitik ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi yang mengajukan Mosi Integrasi di parlemen Republik Indonesia Serikat. Setelah Lobi dilakukan berbulan-bulan, Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Usulan tersebut diterima pemimpin fraksi dan anggota DPR RIS lain termasuk Rasuna Said. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenang sebagai Proklamasi Kedua Republik Indonesia.
Menurut Rudi Hartono, Rasuna Said adalah pendukung setia Bung Karno. Pada saat pemberontakan PRRI-Permesta meletus, yang juga dimotori oleh Mohammad Natsir, Rasuna Said merupakan salah satu tokoh pejuang Sumatera Barat yang memihak NKRI. Hal ini yang membuat Bung Karno kagum pada pejuang dari Sumatera Barat ini. Dalam sebuah pidato di Bandung, 18 Maret 1958, di hadapan puluhan ribu massa, Bung Karno memuji kegigihan perjuangan Rasuna Said.
Rasuna Said kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya pada tanggal 2 November 1965. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Hajjah Rangkayo Rasuna Said dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 084/TK/Tahun 1974, bertanggal 13 Desember 1974. 

Sumber Bacaan:
Rudi Hartono, “Rasuna Said, Nasionalis Dari Tanah Minang” [http://m.berdikarionline.com/tokoh/20120226/rasuna-said-nasionalis-dari-tanah-minang.html], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdf58x-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-1], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdfb00-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-2], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/13/mdfb4r-hr-rasuna-said-pejuang-dari-agam-3habis], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://m.merdeka.com/profil/indonesia/r/rasuna-said/], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
Luthfi Widagdo Eddyono, “Mohammad Natsir: Sang Penggagas ‘Negara Demokrasi Islam’”, Majalah Konstitusi, Januari 2015.
 [http://pramadtsaneg.blogspot.com.tr/2013/09/biografi-rasuna-said.html?m=1], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://profil-biodata.blogspot.com.tr/2013/01/biografi-hr-rasuna-said.html?m=1], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.
[http://buchyar.pelaminanminang.com/tokoh/rasuna_said.html], diakses pada tanggal 7 Februari 2015.

 #Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Februari 2015










Syafruddin Prawiranegara: Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia



Oleh  Luthfi Widagdo Eddyono

Syafruddin Prawiranegara kerap disebut sebagai Presiden juga, karena pria yang lahir di Serang pada 28 Februari 1911 ini pernah menjabat Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang terbentuk karena Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Syafruddin Prawiranegara pernah menempuh pendidikan ELS (1925), MULO Madiun (1928), dan AMS Bandung (1931). Selanjutnya beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Pada tahun 1939-1940, beliau pernah menjadi pegawai Siaran Radio Swasta. Kemudian sempat menjadi Petugas Departemen Keuangan Belanda (1940-1942) dan Pegawai Departemen Keuangan Jepang ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda.

Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Anggota Badan Pekerja KNIP setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Aktif pada Partai Masyumi, pada tahun 1946 beliau menjadi Wakil Menteri Keuangan/Menteri Muda Keuangan Kabinet Sjahrir II dan Menteri Kemakmuran Kabinet Hatta I pada tahun 1947.

Pada tahun 1948 terjadi serangan Belanda ke Yogyakarta yang saat itu merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Mohammad Hatta tertangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Di saat itulah Presiden Soekarno mengeluarkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera dan bila pemerintahan tidak dapat berfungsi, maka pemerintahan dikuasakan kepada A. A. Maramis Duta Besar Indonesia di New Delhi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara hukum Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang sah, yaitu Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat. “Dalam sistem UUD 1945, kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia itu tiada lain adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” menurut Jimly Asshidiqie.

Dalam percakapan antara Kamil Koto dengan Syafruddin Prawiranegara dalam buku Akmal Nasery Basral, Presiden Prawiranegara yang dikutip sindonews.com, Syafruddin tetap ingin disebut Ketua PDRI saja. "Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno,? " tanya Kamil Koto. "Tidak persis begitu. Secara tugas memang iya, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI," kata Syafruddin Prawiranegara, menjawab pertanyaan Kamil Koto.
Syafruddin dalam mendirikan dan menjalankan PDRI dibantu oleh pejuang lainnya, seperti Teuku Hasan yang kemudian menjabat Wakil Ketua PDRI, Lukman Hakim, Sulaiman Effendi, Mananti Sitompul, Indracahya, Kolonel Hidayat dan Muhamad Nasrun. Paling tidak 207 hari PDRI dijalankan hingga pemerintahan RIS dijalankan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peralihan kembali mandat pemerintahan dari Syafruddin Prawiranegara kepada Presiden Soekarno memerlukan rapat khusus yang dipimpin Soekarno yang di dalamnya secara resmi diadakan upacara resmi penyerahan kembali kekuasaan pemerintahan dari Syafruddin Prawiranegara kepada Soekarno. “Itu menunjukkan bahwa ketika itu ada pengakuan juridis bahwa sebelum tanggal 14 Juli 1949, yaitu mulai tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949, pemerintahan Republik Indonesia berada di tangan Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara,” menurut Jimly.

Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1949-1950. Pada tahun 1951, beliau menjadi  Gubernur Bank Sentral/Bank Indonesia.

Gunting Syafruddin
Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, Syafruddin Prawiranegara melaksanakan pemotongan uang (sanering) dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Menurut Muhammad Priyantarno, kebijakan tersebut memangkas nilai uang pada saat itu. Selain itu, menurutnya lagi, Syafruddin juga mengeluarkan kebijakan sertifikasi devisa yang menekan jumlah impor yang membuat kalangan pengusaha pada saat itu marah. “Namun tindakan-tindakan beliau tersebut berhasil menurunkan harga barang-barang pokok dan pada tahun 1951 membuat lonjakan nilai kas pemerintah menjadi Rp 6.990 M, dari nilai sebelumnya Rp 1.871 M.

Ada satu cerita menarik pada saat kebijakan “Gunting Syafruddin” diambil. Rahmi (istri Mohammad Hatta) tidak jadi membeli mesin jahit karena uang yang ditabungnya berkurang nilainya, padahal Mohammad Hatta merupakan Perdana Menteri dan mengetahui kebijakan itu akan berlaku sehingga seharusnya Rahmi bisa membelinya saat nilai mata uang belum dipangkas.

Kemudian Syafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951. Menurut Latar Belakang Kegiatan Seminar Nasional Satu Abad MR. Sjafruddin Prawiranegara yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011, awal tahun 1958 Mr. Sjafruddin sempat bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menguat. Beliau diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Dalam kabinet PRRI, Sjafruddin adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.

“Gara-gara ini, Mr. Sjafruddin dipenjara 3,5 tahun oleh Soekarno tanpa proses pengadilan. Bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 menetapkan pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI,” sebagaimana disebutkan dalam Latar Belakang Kegiatan Seminar Nasional Satu Abad MR. Sjafruddin Prawiranegara. 

Memasuki masa tuanya, Syafruddin Prawiranegara menjadi seorang mubalig. Dalam aktivitas keagamaannya, beliau menjadi Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Tetapi berkali-kali tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) ini dilarang berkhotbah. Bulan Juni 1985, ia diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A’raf, Tanjungpriok, Jakarta.

Syafruddin Prawiranegara wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta. Untuk mengenang PDRI, akhirnya melalui surat keputusan No. 28/2006, Presiden menetapkan setiap tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara.

Daftar Bacaan:
1.      Gamal Komandoko, Kisah 124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2007.
2.      Jimly Asshiddiqie, ”Presiden Syafruddin Prawiranegara”, [www.jimly.com],diakses 5 Maret 2015.
3.      Ramdhania El Hida, “Ini Dia Sepenggal Sejarah Kebijakan Mata Uang di Indonesia”, [http://finance.detik.com/read/2013/01/23/120848/2150541/5/ini-dia-sepenggal-sejarah-kebijakan-mata-uang-di-indonesia], diakses 5 Maret 2015.
4.      Muhammad Priyantarno, “Menapaki Sejarah Kementerian Keuangan”, [http://www.pajak.go.id/content/article/menapaki-sejarah-kementerian-keuangan], diakses 5 Maret 2015.
5.      [http://seminar.uii.ac.id/satu-abad-sjafruddin/index.php/index.php/index.php/index.php/latar-belakang.html], diakses 5 Maret 2015.
6.      Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927], diakses 5 Maret 2015.
7.      Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927/1], diakses 5 Maret 2015.
8.      Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927/2], diakses 5 Maret 2015.
9.      [http://www.tuanguru.com/2012/11/biografi-singkat-syafruddin-prawiranegara.html], diakses 5 Maret 2015.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, April 2015.