Thursday, April 16, 2015

Belajar dari Bulan November


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Bulan November merupakan bulan yang penting bagi dua negara, yaitu Jerman dan Indonesia. Bagi Jerman, bulan November merupakan bulan “Runtuhnya Tembok Berlin”. Bagi Indonesia, bulan November merupakan bulan yang memperingati hari Pahlawan yang penting dalam sejarah republik dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Tembok Berlin adalah tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur selama 28 tahun, yaitu sejak Agustus 1961 sampai November 1989. Tembok yang panjangnya 156 kilometer tersebut berada tepat di tengah kota Berlin. Selama itu pula penduduk Jerman Timur tidak diperbolehkan berkunjung ke Jerman Barat tanpa ijin khusus. Tembok itu benar-benar memisahkan ideologi, cara hidup, dan bahkan hubungan kekeluargaan. 

Tepat pada 9 November 1989 lalu, penduduk Berlin telah diperbolehkan untuk saling berkunjung melewati tembok bersejarah itu. Tanggal itu sebagai hari bersejarah bagi Jerman karena merupakan titik mula reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Tahun ini adalah 25 tahun peringatan “Fall of the Wall”. Bradenburg Gate pun dijadikan simbol reunifikasi Jerman.

Bagi Indonesia, bulan November sangat penting dalam sejarah republik. Pada tahun 1945, bulan itu adalah bulan peperangan, revolusi fisik, dan pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945 yang merupakan hari ultimatum Tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang juga membonceng Netherlands Indies Civil Administration (NICA) agar pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan juga menghentikan perlawanan.

Pertempuran terjadi dalam skala besar yang disebutkan terjadi hampir tiga minggu mengorbankan ribuan jiwa pejuang dan warga sipil. Kejadian demikian dikenang sebagai Hari Pahlawan bagi Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, salah seorang tokoh yang berjasa dalam peristiwa revolusi di Surabaya, yaitu H.R. Mohammad Mangoendprojo turut mendapat gelar Pahlawan Nasional. Selain itu, Letjen (Purn.) Djamin Ginting, Sukarni Karto Kartodiwirjo, dan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional Tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2014 dikeluarkan melalui Keputusan Presiden yang memberi kriteria, “Anugerah Pahlawan Nasional kepada mereka sebagai penghargaan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, atau perjuangan politik atau dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, dan mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa”.

Belajar dari Sejarah dan Pengalaman
Sejarah Jerman dan pengalaman pertempuran Surabaya patut menjadi acuan kita dalam memandang diri dan masa depan bangsa. Pemisahan secara dikotomis atas ideologi dan cara pandang politik di Jerman jangan sampai terjadi di Indonesia. Pertempuran Surabaya yang dijadikan Hari Pahlawan patut menjadi motivasi agar segala tindakan kita hendaknya didasarkan atas kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Khususnya dalam memahami konteks sekarang pasca pemilihan umum 2014, yaitu kondisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah terbelah secara dikotomis. Hal demikian telah menjadi fakta hukum dan politik yang harus disikapi karena jalannya pemerintahan dalam skala tertentu dapat terganggu. Perlu disadari kondisi politik saat ini merupakan salah satu prediksi Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan agar pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden dilaksanakan serentak pada pemilihan umum tahun 2019.

Dalam Putusan 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menyebutkan, pemilihan umum yang tidak serentak dilakukan memiliki kencenderungan untuk tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, yaitu sistem presidensial. “Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.”

Akan tetapi, agar pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 tidak mengalami kekacauan dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2019. Hal ini memberi harapan yang kuat bahwa pada periode berikutnya kondisi parlemen seperti saat ini tidak akan terjadi, karena logis dengan pemilihan yang serentak, pendukung salah satu calon presiden/wakil presiden akan memilih anggota parlemen pendukung calon presiden/wakil presiden yang disukainya itu. Dengan demikian, pemerintahan presiden/wakil presiden akan lebih kuat dan cenderung berhasil menjalankan program-program pemerintahannya.

Untuk periode pemerintahan saat ini dapat dipastikan dari awal hingga berakhir, pemerintahan akan kerap “terganggu”. Harapan kita kondisi demikian tidak akan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemisahan Jerman Timur dan Jerman Barat pada tahun 1961 tidak terjadi di Indonesia. Setiap politisi perlu memahami nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan para pahlawan kita khususnya para pejuang kemerdekaan pada tahun 1945. Itulah pelajaran yang dapat kita raih di bulan November ini.

Friday, February 20, 2015

Sukarni Kartodiwirjo: Revolusi Kaum Muda


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/Tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah menetapkan empat tokoh sebagai pahlawan nasional dengan kriteria, “Anugerah Pahlawan Nasional kepada mereka sebagai penghargaan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, atau perjuangan politik atau dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, dan mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa”.

Empat tokoh tersebut adalah Letjen. Djamin Ginting, K.H. Abdul Wahab Chasbullah Kyai Wahab, Mayjen. TKR HR Mohammad Mangoendiprojo, dan Sukarni Kartodiwirjo. Pemberian penghargaan gelar pahlawan nasional untuk empat tokoh revolusi tersebut dilangsungkan di Istana Negara pada 7 November 2014. Tulisan Jejak Konstitusi kali ini akan membahas sepak terjang Sukarni Kartodiwirjo yang berperan pada peristiwa Rengasdengklok yang “mengubah” sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta perannya pada perumusan naskah proklamasi.

Sukarni Kartodiwirjo lahir di Garum, Blitar, Jawa Timur pada 14 Juli 1916. Saat bersekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Blitar, Sukarni pada tahun 1930 telah aktif di Partai Indonesia (Partindo). Karenanya, ia sempat mengikuti pendidikan kader di Bandung dengan Soekarno yang menjadi mentor utama. Setelah itu, Sukarni mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita dan bergabung dengan Indonesia Muda Cabang Blitar. Pada tahun 1935, Sukarni telah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda.

Disebabkan aktivitasnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, untuk menghindari penangkapan Politieke Inlichtingen Dienst (PID), ia pun harus pergi dan bersembunyi di pondok pesantren Banyuwangi dan Kediri. Pada tahun 1938, Sukarni menyeberang ke Kalimantan dengan nama samaran Maidi. Akhirnya pada 1941 tokoh yang menguasai seni mengubah wajah agar dapat lolos dari sergapan polisi rahasia Belanda tertangkap juga di Balikpapan dan dipindahkan ke penjara di Samarinda, Surabaya, dan Batavia. Ia pun rencananya akan dibuang ke Boven Digul dan ditahan di Penjara Garut untuk sementara. Akan tetapi, sebelum Sukarni dikirim ke Boven Digul, pada tahun 1942 Jepang telah masuk ke Indonesia dan berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda. Di jaman pemerintahan Jepang, Sukarni sempat bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda dan Kantor Berita Antara.

Berdasarkan buku Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2014 yang diterbitkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2014, sebagaimana dikutip oleh republika.co.id, Sukarni menjadi salah satu tokoh Angkatan Baru Indonesia yang bermarkas di Menteng Nomor 31 Jakarta, yang kini dikenal dengan Gedung Juang 45. Gerakan pemuda ini dimotori juga oleh Supeno, Chairul Saleh, dan Adam Malik yang kerap melakukan aktivitas untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Soediro dalam buku Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945 (1972) sebagaimana dikutip Bandung Mawardi dalam tulisan yang diterbitkan jawapos.com, Sukarni memang terlibat dalam pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia, 15 Juni 1945. Tujuan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia tersebut adalah, ”Mempersiapkan dan menjediakan tenaga Angkatan Baroe Indonesia oentoek membangoen Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia jang berdasarkan kedaoelatan rakjat.” Selain Soekarni, tercatat pula Wikana, Chaerul Saleh, Asmara Hadi, B.M. Diah, dan Harsono Tjokroaminoto yang tampil dan bergerak bersama dengan kaum muda revolusioner.

Gerakan ini kemudian menjadi terkenal ketika melakukan “penculikan” dalam rangka mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa turut campur Jepang dengan membawa kedua tokoh tersebut ke Rengasdengklok. Kejadian tersebut diawali ketika Soekarno dan Hatta telah bertemu dengan Laksamana Muda Maeda untuk memastikan apakah Jepang benar-benar telah menyerah kepada sekutu. Menurut Hatta dalam buku Memoir (2002), dirinya kemudian mengusulkan kepada Soekarno agar Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Soekarno setuju, Soebardjo yang menjadi pembantu utama Hatta sebagai Wakil Ketua Panitia diinstruksikan untuk menginformasikan semua anggota agar hadir pukul 10.00.

Akan tetapi kaum muda menolak proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 karena ingin agar proklamasi dilakukan bukan karena pengaruh atau didukung Jepang. Mereka mendatangi rumah Hatta dan Soekarno memaksa agar kedua pemimpin tersebut bersikap revolusioner. Bahkan di rumah Soekarno, malam hari pada tanggal 15 Agustus 1945 kaum muda meminta agar sebelum jam 12 malam saat itu juga sudah ada pernyataan kemerdekaan. Dalam memori Hatta, Wikana sempat mengatakan, “Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman Kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah.”

Menurut Hatta, tatkala mendengar ancaman itu, Soekarno naik darah, menuju Wikana sambil menunjukkan lehernya dan berkata, “Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok.” Wikana terperanjat dan berkata, “ Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan, apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai, yang dianggap pro Belanda...”. (Hatta, 2002: 445).

Pembicaraan tersebut berakhir macet karena Hatta, Soekarno, Soebardjo dan dr. Boentaran bersepakat bila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari seorang pemimpin sebagai penyokong revolusi. Perundingan macet dan rapat diputuskan bubar saja (Hatta, 2002: 446). Kemudian terjadilah peristiwa Rengasdengklok yang mengakibatkan PPKI tidak jadi rapat pada tanggal 16 Agustus 1945.

Menurut Sejarawan Prof. Dr. Aminudin Kasdi yang dikutip tribunnews.com, pada situasi yang genting itu, memang Sukarni lah dengan seragam Pembela Tanah Air (PETA) yang datang ke Soekarno dan membawanya ke Rengasdengklok. Selain itu aktor penculikan lain adalah Chaerul Saleh. Berdasarkan tulisan Bandung Mawardi, Soekarno telah mendeskripsikan kedatangan Soekarni kepada C. Adams. “Di rumah Soekarno si penculik itu muncul membawa pisau panjang dan pistol. Soekarni meminta Soekarno bersiap untuk diangkut ke Rengasdengklok. Soekarno menuruti meski sempat marah dan memberi bantahan bahwa revolusi kaum muda itu bakal gagal. Soekarno menduga bakal gagal jika menjalankan siasat revolusi kaum muda.”

Berdasarkan kajian Bandung Mawardi, Hatta dalam buku Sekitar Proklamasi (1970) telah pula memberi kesaksian bahwa kedatangan Sukarni memang bermisi menculik. Menurutnya, “Kejadian berlangsung saat Hatta sedang sahur. Soekarni dan para pemuda datang ke rumah, bermaksud menculik Hatta agar bisa dikeluarkan dari Jakarta. Mereka bertindak dengan nafsu revolusioner. Mereka ingin memaksa Soekarno-Hatta membuat proklamasi untuk Indonesia tanpa penundaan dan intervensi Jepang. Hatta memberi sangkalan bahwa rencana Soekarni dan kaum muda itu fantasi belaka dan akan terbentur realitas. Soekarni tak menggubris. Hatta tetap dibawa ke Rengasdengklok, 16 Agustus 1945.”

Pada tanggal 16 Agustus 1945 sore, mereka kemudian mengantarkan kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta dan malam harinya dilakukan perumusan naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 yang saat itu merupakan kediaman Laksamana Muda Maeda. Terjadi pula kejadian menegangkan setelah rumusan proklamasi dibuat. Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab (1978) yang dikutip Bandung Mawardi menerangkan, Soekarno dan Hatta sempat menawarkan dokumen bersejarah itu ditandatangani orang-orang yang ada rumah Maeda. Orang-orang diam dan tidak memberi jawaban. Sukarni lah yang kemudian memberi jawaban bahwa tidak semua orang harus ikut menandatangani naskah proklamasi. Dia menganjurkan agar Soekarno-Hatta saja yang menandatangani naskah atas nama seluruh rakyat Indonesia yang kemudian disetujui semua peserta rapat.

Setelah proklamasi kemerdekaan, kiprah Sukarni berlanjut dengan memprakarsai pengambilalihan aset Jepang untuk republik dari mulai Kereta Api di Manggarai, angkutan umum dan juga stasiun Radio. Salah satu kegiatan monumental yang melibatkan Sukarni adalah kejadian apel besar atau rapat raksasa di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta (IKADA) pada September 1945. Sukarni kemudian terpilih sebagai salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan termasuk ke dalam kelompok yang menentang perundingan dengan Belanda.

Pada 1948 setelah pembentukan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) bersama Tan Malaka, Sukarni kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Murba yang pertama. Selain itu, Sukarni sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan (PP) dengan Ketua Tan Malaka.
Sejak 1960 hingga 1964, Sukarni bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia. Salah satu tugasnya adalah melobi Tiongkok untuk membantu Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Pada Januari 1965, Sukarni dimasukkan penjara karena menentang Presiden Sukarno. Menurut Dr. Emalia Iragiliati Sukarni-Lukman, putri bungsu Sukarni, karena di dalam bui itulah Sukarni justru selamat dari penculikan yang ditengarai dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada September 1965. "Ada dua tentara Tjakrabirawa yang hendak menjemput Bapak tapi tidak berhasil. Karena selama di dalam penjara Bapak dilindungi oleh Polisi Militer," kata Emalia sebagaimana dikutip tempo.co.

Sukarni kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1967-1971. Beliau wafat pada 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebelum menerima gelar Pahlawan Nasional pada 2014, Sukarni Kartodiwirjo telah pula menerima Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Mahaputera Adipradana.

Daftar Bacaan:
Mohammad Hatta, Memoir, Yayasan Hatta, 2002.

Bandung Mawardi, “Penculik itu Pahlawan”, [http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/9029/Penculik-Itu-Pahlawan] diakses 9 Desember 2014.

[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/07/18105271/Ini.Profil.Empat.Tokoh.yang.Diberikan.Gelar.Pahlawan.Nasional.oleh.Presiden.Jokowi] diakses 9 Desember 2014.

[http://m.tribunnews.com/nasional/2013/10/27/sukarni-si-penculik-bung-karno-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional] diakses 9 Desember 2014.

[http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/09/ner5rk-ironis-jasa-sukarni-baru-diakui-tahun-ini-sebagai-pahlawan-nasional] diakses 9 Desember 2014.

[http://m.tempo.co/read/news/2013/10/26/078524951/Putri-Sukarni-Bapak-Bukan-Komunis] diakses 9 Desember 2014.

[http://m.detik.com/news/read/2014/11/07/184024/2742389/10/sukarni-kartowirjo-sosok-penting-di-balik-sejarah-teks-proklamasi-ri] diakses 9 Desember 2014.

[http://www.tuanguru.com/2012/09/biografi-singkat-sukarni-pejuang-kemerdekaan.html?m=1] diakses 9 Desember 2014.

[http://m.detik.com/news/read/2014/11/07/151506/2742093/10/presiden-jokowi-beri-gelar-pahlawan-nasional-untuk-4-orang] diakses 9 Desember 2014.


#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Parada Harahap: Suara Dari Kertas

Oleh Luthfi Widagdo Eddyonno


Parada Harahap disebutkan dalam berbagai sumber merupakan satu-satunya anggota Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang bersuku Batak. Berlatar belakang sebagai seorang jurnalis, Parada menjadi anggota BPUPK yang tergabung dalam Tim Perancang Undang-Undang Dasar. Menurut catatan, B. Wibowo, berdasarkan rapat BPUPK tanggal 13 Juni 1945, Parada Harahap  mengusulkan agar selain  menentukan bendera, Undang-Undang Dasar juga hendaknya mengatur mengenai lambang Negara dan dia pula yang mengusulkan agar nama Badan Permusyawaratan Rakyat diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Parada Harahap merupakan salah satu tokoh jurnalistik Indonesia yang mumpuni dan ditakuti pemerintah kolonial. Lahir di Pergarutan, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan pada 15 Desember 1899, Parada hanyalah seorang lulusan Sekolah Rakyat Kelas 2 yang otodidak menjadi jurnalis. Berdasarkan kajian Rahmi Seri Hanida yang mengutip Subagjo, Jagat Wartawan Indonesia, (1981:188), dikarenakan: “... semasa kecilnya dia sering menerima kiriman surat kabar dan majalah yang dikirimkan oleh saudara tuanya, Panagian Harahap yang kala itu masih belajar di Sekolah Raja (Kweekschool) di Bukit Tinggi”.

Awalnya, dia menjabat sebagai Leering Schryver di Perusahaan Perkebunan (Onderneming) Rubber Cultur My Amsterdam, kemudian menjadi Kerani Kesatu, Asisten juru Tulis, dan kemudian menjadi Kepala Juru Tulis di Onderneming Rubber Cultur My Amsterdam di Sungai Dadap, Asahan. Walau demikian, Parada Harahap merupakan Kolumnis Surat Kabar Pewarta Deli (1917-1918), Kolumnis Surat Kabar Oetoesan Soematera, Kolumnis Surat Kabar Benih Merdeka (1917-1918), Ketua Redaktur de Craine (1918), Hoof Redaktur Sinar Merdeka (1918-1921), Hoof Redaktur Pustaha, dan Kolumnis Surat Kabar Mimbar Umoem, serta Majalah Poestaha.

Pada tahun 1917, Parada Harahap telah menulis dan membongkar kekejaman Poenale Sanctie dan perlakuan di luar batas perikemanusiaan terhadap kuli-kuli kontrak yang dilakukan baik oleh tuan kebun dan bawahannya. Pada saat itu memang banyak sekali pembukaan lahan pekebunan di Sumatera Timur, sehingga memerlukan banyak tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi warga lokal sehingga didatangkan dari Pulau Jawa. Agar tidak “merepotkan”, maka kuli dari Jawa tersebut diikat kontrak yang disertai ancaman hukuman. Inilah yang sering disebut dengan istilah “kuli kontrak” dan “Jawa Kontrak”.

Selama Parada menjadi redaktur Sinar Merdeka di Padang Sidempuan (1918-1921), ia telah 12 kali terkena delik pers dan keluar masuk penjara. Surat kabar itu sebagian besar memang mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan selama di Hindia Belanda.

Parada kemudian berkecimpung di berbagai harian dan majalah, antara lain, Benih Merdeka dan Hindia Sepakat di Sibolga. Parada pun merantau dan hijrah ke Pulau Jawa sebagai reporter Sin Po dan Harian Neratja. Tahun 1924 dia mendirikan Kantor Berita Pertama, yaitu Alpena dan mingguan Bintang Timoer yang kemudian berkembang menjadi harian dan merupakan salah satu koran modern kala itu. Parada kemudian juga menerbitkan koran bernama Perempoean Bergerak di mana bekerja para redaktur wanita terkenal seperti T.A. Subariah, Butet Sutijah, Siti Rohana, dan isterinya sendiri Setiaman.

Pada tahun 1935, Parada Harahap sempat melawat ke Jepang. Bintang Timoer pun mengalami kemunduran. Tahun berikutnya, Parada mendirikan Tjaya Timoer yang terbit sampai zaman Jepang.  Selama pendudukan Jepang dia mengasuh harian Sinar Baroe di Semarang. Pada awal revolusi, Parada menjadi pegawai tinggi Kementerian Penerangan, disamping memimpin harian Negara Baroe. Selama revolusi fisik,  Parada ditugaskan sebagai Koordinator Jawatan Penerangan se-Sumatera. Dia juga menerbitkan Harian Detik. Pada tahun 1948, Parada menjadi pegawai tinggi Kementerian Penerangan Negara Indoesia Timur di Ujungpandang.

Pada tahun 1951 Parada mendirikan Akademi Wartawan Pertama di Jakarta yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Publistik. Pada tahun 1953, dia berusaha menerbitkan Mingguan Lukisan Dunia dan menghidupkan kembali harian Bintang Timoer, tetapi akhirnya koran itu dijual kepada Partai Rakyat Nasional.

King of the Java Press

Sebagai seorang jurnalis, Parada Harahap mendapat predikat sebagai wartawan terbaik versi Europeesche Pers (de beste journalisten van de Europeescbe pers). Dalam dunia jurnalistik, Parada Harahap pun dikenal sebagai ‘pemilik’ berbagai persurat-kabaran, sehingga di kalangan Belanda, Parada Harahap disebut King of the Java Press karena pendiri/pemilik surat kabar Bintang Timoer dan lima surat kabar lainnya. Tercatat Sinar Pasundan dan Bintang Hindia juga merupakan “buah tangan”nya.

Berubah haluan dari seorang pegawai perkebunan menjadi jurnalis, berdasarkan kajian Rahmi Seri Hanida, “Rekonstruksi pemikiran Parada Harahap dalam Lintasan Pers Yang Berkaitan dengan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara 1917-1942”, tulisan pertama Parada Harahap adalah kritik terhadap aturan yang memperbolehkan Belanda membawa tongkat yang di dalamnya ada pisau, sementara kuli dilarang keras membawa pisau belati dipinggangnya. Mengapa mereka diperbolehkan, sedangkan para pekerja dilarang membawanya?, menjadi pertanyaan Parada dalam tulisannya. Tulisan itu berjudul “Pisau Belati Contra Somambe” yang menjadi tajuk rencana di Surat Kabar Pewarta Deli. Tulisan Parada Harahap tersebut ramai dibicarakan di surat kabar lokal.

Menurut Rahmi Seri Hanida,  “Parada Harahap yang bekerja pada perkebunan (onderneming) di sumatera timur bisa memberikan kritikan terhadap kesewenangan pemerintahan belanda terhadap kuli kontrak di Sumatera Timur melalui pemikiran yang beliau tuliskan yang kemudian dimuat di beberapa surat kabar di Sumatera Utara. Hingga akhirnya Parada Harahap diberhentikan dari Perkebunan (Onderneming) dan Parada Harahap rela meninggalkan gaji yang besar dan fasilitas free dari perkebunan (Onderneming).”

Walau demikian, tulisannya tidak hanya berkisar atas kekejaman kaum kolonial, Rahmi Seri Hanida menemukan ada juga tulisan tentang bagaimana cara orang tua mendidik anaknya di zaman kolonial. Menurutnya, “anak-anak adalah generasi penerus bangsa ini, jadi para orang tua harus berusah sebaik mungkin dalam mendidik para generasi muda tersebut. Akan tetapi hal itu nampaknya menjadi kesulitan karena orang tua-orang tua pada saat itu adalah orang tua muda. Pernikahan dibawah umur tidak hanya rentan akan masalah yang dihadapi dikeluarga, akan tetapi juga masalah orang tua tersebut dalam memberikan pendidikan kepada anaknya.”

Yang unik, Parada Harahap ketika menulis tidak selalu memakai nama aslinya, tetapi menggunakan nama-nama samaran yaitu, Flora, Mr. Swan, dan Oom Baron Matturepeck yang diambil dari bahasa Batak yang berarti suara dari kertas. Selain itu, Parada Harahap juga merupakan tokoh Bataksbond  dan Sumatranen Bond, bahkan menjadi anggota Syarikat Islam Tapanuli. Penulis buku Dari Pantai ke Pantai dan Riwayat Dr. Rivai ini dikenal sebagai sebagai orang yang mempunyai ingatan sangat kuat yang sangat penting bagi tugas jurnalistiknya.

Parada Harahap wafat pada 11 Mei 1959 dan dimakamkan di Jakarta. Dia adalah penerima Anugerah Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048 Tahun 1992. Dahulu untuk mengenangnya sempat ada Yayasan Parada Harahap di Kota Medan, akan tetapi sekarang sudah tidak aktif.

Sumber Bacaan:
Rahmi Seri Hanida, “Rekonstruksi pemikiran Parada Harahap dalam Lintasan Pers Yang Berkaitan dengan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara 1917-1942”, Skripsi Universitas Negeri Medan, 2014 dalam [http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-31195], diakses 9 Oktober 2014.

B. Wibowo, “Amir Husein Daulay: Sutradara Demo Yang Kritis, Berani & Kreatif”,[http://bwiwoho.blogspot.com.tr/2013_08_01_archive.html?m=1], diakses 9 Oktober 2014.

“Parada Harahap” [http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2161/Parada-Harahap-Gelar-Mangaradja-Sutan-Gunung-Muda], diakses 9 Oktober 2014.

 “Parada Harahap”, [http://program-pascasarjana-p2k-stie-stmik.kurikulum.org/ensiklopedia.php?_i=all&id=106091], diakses 9 Oktober 2014.

“Parada Harahap: Wartawan Pejuang Paling Ditakuti Belanda dari Padang Sidempuan yang Menjadi ‘King of the Java Press’”, [http://akhirmh.blogspot.com.tr/2014/06/parada-harahap-wartawan-pejuang-paling.html?m=1], diakses 9 Oktober 2014.

“Parada Harahap”, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Parada_Harahap], diakses 9 Oktober 2014.


#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Soekardjo Wirjopranoto: Dari Volksraad, BPUPK, Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa


Lahir di Cilacap pada tanggal 5 Juni 1903, Soekardjo Wirjopranoto merupakan salah seorang tokoh kemerdekaan yang mumpuni. Dia tamat dari Sekolah Hukum pada tahun 1923, sempat bekerja di berbagai pegadilan negeri, akhirnya pada tahun 1929 berhenti dan merintis kantor advokat “Wisnu” di Malang hingga berhasil menjadi pengacara pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Selain itu, ia merupakan Anggota Dewan Provinsi dan Wakil Walikota Malang. Karir politiknya semakin cemerlang karena Soekardjo menjadi anggota Volksraad pada tahun 1931.

Menurut Ensiklopedi Jakarta, yang dimuat dalam laman www.jakarta.go.id, salah satu kiprahnya dalam sidang Volksraad ialah pada tahun 1937 Soekardjo mengajukan mosi agar orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi walikota. Mosi itu ternyata didukung oleh sebagian besar anggota Volksraad, tetapi sayang sekali ditolak oleh Pemerintah Belanda.

Aktivitas politiknya juga berkembang ketika ia menjadi sekretaris Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Pada tanggal 22 Agustus 1940, Soekardjo menyampaikan seruan Gapi agar di Indonesia dibentuk parlemen dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Sejak tahun 1936, ia juga menjadi pentolan Partai Indonesia Raya (Parindra) bersama Thamrin, Ratu Langie, dan E.W.E. Douwes Dekker. Pada Januari 1941, Thamrin, Ratu Langie, dan E.W.E. Douwes Dekker ditangkap. Hanya Soekardjo Wirjopranoto yang tidak ditangkap.

Bersama dr. Sutomo, Soekardjo mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Untuk membina para pemuda, tahun 1934 didirikan perkampungan kerja, dimana para pemuda dilatih menjadi ahli kayu, ahli besi, ahli pertanian, dan lain-lain. Cikal bakal berdirinya PBI adalah indonesische Studie Club, yaitu suatu kelompok orang-orang terpelajar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan mendirikan “rukun tani”, menggalakkan koperasi, membentuk serikat pekerja, dan lain-lain.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Soekardjo memimpin surat kabar Asia Raya. Soekardjo juga merupakan anggota Preparatory Committe dan Advisory Board Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang eksis pada Maret 1943 sampai Februari 1944 sebagai wadah kaum pergerakan. Soekardjo juga merupakan bagian dari Panitia Adat dan Tatanegara Dahulu yang dibentuk pemerintah Jepang sebagai organisasi riset terhadap tradisi dan karakter masyarakat jawa khususnya, bersama dengan Soekarno, Hatta, K.H. Mansur, dan Wondoamiseno. Akhirnya dia menjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) pada waktu yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang anggota istimewa berkebangsaan Jepang lainnya yang tidak memiliki hak suara karena merupakan anggota istimewa atau luar biasa.

BPUPK pernah melaksanakan dua kali pertemuan pleno yang resmi, yaitu pada 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar konstitusional berupa dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi/keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran, serta rancangan Undang-Undang Dasar, yang penting bagi pembentukan dasar-dasar konstitusi Indonesia nantinya. Sidang-sidangnya kerap dilaksanakan di Gedung Tyuuooo Sangi-in yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di daerah Pejambon, Jakarta. Selain itu, terdapat pula sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK yang berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945 (Mukadimmah) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Dalam Sidang BPUPK pada tanggal 15 Juli 1945, Soekardjo Wirjopranoto sempat merespon KH. Masjkoer yang meminta agar terdapat konsistensi dalam rancangan Pasal 7 (yang menyebutkan, Presiden harus bersumpah menurut agamanya, padahal berdasarkan UUD ada kewajiban umat islam untuk menjalankan syariat islam untuk pemeluk-pemeluknya). Saat itu, Piagam Jakarta masih ada dan termaktub “Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja”, demikian pula dengan draft pada Pasal 28. KH. Masjkoer memang mengusulkan, kalau presiden tidak ditentukan orang islam, maka yang tertulis dalam Pasal 28 yang memaktubkan wajib menjalankan syariat islam kepada pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, “Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama islam.”

Setelah pernyataan tersebut direspon oleh Soekarno dengan menggunakan logika kalau pemeluk islam yang terbesar jumlahnya maka Presiden akan besar juga kemungkinannya islam, Soekardjo Wirjopranoto kemudian menanggapi usulan KH. Masjkoer tersebut. Menurut Soekardjo, Pasal 27 Rancangan Undang-Undang Dasar telah menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Dengan demikian, dalam negara Indonesia tidak ada kelas-kelas yang hal demikian mencerminkan keadilan. Konsekuensi dari keadilan itu, tiap-tiap warga Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Perdebatan semakin hangat, hingga harus ditunda sampai esok hari pada rapat tanggal 16 Juli 1945. Akhirnya forum pada rapat tanggal 16 Juli 1945 tersebut menyepakati “Presiden ialah orang Indonesial asli yang beragama islam”. BPUPK secara otomatis kemudian bubar setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) didirikan pemerintahan Jepang pada 7 Agustus 1945. PPKI itu sendiri baru bisa bersidang setelah 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia, yaitu pada tanggal 18-22 Agustus 1945.

Menurut laman www.jakarta.go.id, sesudah Indonesia merdeka, Soekardjo turut membina majalah Mimbar Indonesia. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Soekardjo menjabat sebagai Duta Besar RI di Vatikan, Duta Besar Luar Biasa untuk Italia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Rakyat Cina. Bahkan pada tahun 1962 ia diangkat menjadi Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kesempatan itu, ia berhasil mempengaruhi bangsa-bangsa lain agar membantu perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Soekardjo Wirjopranoto wafat di New York, 23 Oktober 1962 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 342/1962, ia di angkat sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di Pecenongan, Jakarta Pusat. (Luthfi Widagdo Eddyono)

Daftar Bacaan:
William H. Frederick, The Putera Reports: Problems in Indonesian-Japanese Wartime Cooperation, Equinox Publishing, 2009.
Gerry Van Klinken, Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach, 2003.
Daniel S. Lev, Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays, The London-Leiden Series on Law, Administration & Development, 2000.
 “Soekardjo Wirjopranoto “ [http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2929/Soekardjo-Wirjopranoto], diakses 10 Oktober 2014.
“Soekardjo Wirjopranoto “ [http://biografiteladan.blogspot.com.tr/2011/07/biografi-soekardjo-wirjopranotot.html], diakses 10 Oktober 2014.
Luthfi Widagdo Eddyono, “Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia”, Majalah Konstitusi, Maret 2014.
Luthfi Widagdo Eddyono, “Kiai Haji Masjkoer: Pencetus Islam Sebagai Agama Resmi Negara Indonesia”, Majalah Konstitusi, 2014.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Oktober 2014.

Thursday, September 4, 2014

Raden Abdoelrahim Pratalykrama: Mewacanakan Syarat Presiden “Orang Indonesia yang Aseli, Berumur Sedikit-dikitnya 40 Tahun dan Beragama Islam”


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Dalam Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia yang bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang merupakan Gedung Kementerian Luar Negeri), berkembang pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar yang merupakan rapat lanjutan.

Khusus terkait pasal tentang syarat presiden, anggota BPUPK Raden Abdoelrahim Pratalykrama, yang juga Wakil Residen Kediri memberi komentar agar persyaratan menjadi presiden hendaklah orang Indonesia asli yang tidak kurang dari 40 tahun, dan beragama Islam. Persyaratan demikian diusulkannya agar dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lain.

Selengkapnya Pratalykrama menyatakan, “Paduka Tuan Ketua yang terhormat! Lebih dahulu saya ucapkan pemyataan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Panitia untuk menulis Undang-undang Dasar ini. Tuan Ketua, di antara rakyat, di mana termasuk juga saya, ada yang menginginkan, bahwa Kepala Negara kita yang akan dipilih jadi Kepala Negara Republik Indonesia itu, hendaknyalah orang Indonesia aseli yang umumya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. Akan tetapi yang demikian itu tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar dan karena itu saya majukan pertanyaan: apakah di luar Undang-undang Dasar akan diadakan Undang-undang yang menyatakan kehendak yang saya majukan tadi itu atau tidak? Jika tidak, saya mohon supaya itu dimasukkan juga, entah di dalam Undang-undang Dasar atau Undang-undang lain, ialah ketentuan bahwa Kepala Negara atau Presideh Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang aseli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam. Sekianlah, terima kasih.”

Pernyataan Pratalykrama tersebut langsung ditanggapi oleh Soepomo sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bahwa Panitia memang memutuskan, tidak perlu membatasi umur presiden dalam Undang-Undang Dasar dengan mempercayakannya kepada kebijaksanaan rakyat. “Paduka Tuan Ketua, pertama tentang umur 40 tahun, hal ini juga telah dipikirkan oleh Panitia dengan sedalam-dalamnya. Maka dalam beberapa Undang-undang Dasar dari hukum negara lain ada aturan demikian, seperti umpamanya Undang-undang Dasar di Filipina, bahwa Kepala Negara atau Presiden harus berumur 45 tahun. Akan tetapi Panitia memutuskan tidak perlu membatasi umumya dalam Undang-undang Dasar itu. Oleh karena jika umumya dibatasi seperti diusulkan, maka umpamanya orang yang berumur 38 tahun dan sangat bijaksana, sangat pandai dan sangat luhur budinya, sangat disukai oleh seluruh rakyat, hanya oleh karena kurang 2 atau 1 tahun, tidak bisa dipilih menjadi Kepala Negara”, ujar Soepomo.

Lebih lanjut Soepomo menyatakan, “Hal yang begitu bukan hal pokok. Ketentuan itu tidak perlu dimuat dan hanya akan membatasi serta menjadi pengikat yang tidak perlu dalam penyelenggaraan negara. Sudah tentu dalam pern i lib an itu kita hams percayakepadakebijaksanaanrakyatjanganlah kita curiga sekali terhadap kepada badan kita sendiri, haruslah ada kepercayaan kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin suatu rakyat akan memilih sebagai Presiden orang berumur 10 tahun, sudah tentu tidak; sudah tentu kalau begitu kita tidak bisa merdeka. Oleh karena. itu, Panitia tetap memegang teguh usulnya dalam rancangan ini.”

Terkait dengan persyaratan agama Islam yang diusulkan Pratalykrama, Soepemo mengomentarinya dengan menghubungkan Djakarta Charter dengan kompromi yang sudah disepakati, serta jaminan bahwa 95% orang Indonesia beragama islam akan memberikan pengaruh yang besar untuk seorang presiden yang beragama islam. Selengkapnya, Soepomo menjelaskan, “Tentang hal agama Presiden. Tadi sudah berulang-ulang diuraikan juga dan dipegang teguh oleh Paduka Tuan Ketua sendiri, bahwa kita hams menghormati Djakarta Charter itu. Apakah itu tidak bersifat suatu kompromis, artinya baik golongan kebangsaan maupun golongan Islam memberi. Itu sudah satu kompromis. Sekarang ada permintaan lagi, apakah kita akan menghormati kompromis itu atau tidak. Sebab nanti diminta supaya Menteri mesti begitu, itu mesti begitu, di mana batasnya? Marilah kita menghormati apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Kita harus percaya, harus memegang teguh apa yang sudah kita janjikan, dan lagi 95% dari orang Indonesia beragama Islam 95% itu sudah jaminan yang besar yang dalam lapangan apa pun tentu akan memberi pengaruh yang sebesar-besarnya. Saya sendiri percaya sepenuh-penuhnya kepada kekuatan yang begitu besar. Tetapi di luar itu juga sudah ada perjanjian Charter. Itu tadi bagaimana? Oleh karena itu, Panitia memohon dengan hormat ingatlah kepada perjanjian; kalau tidak, maka pembicaraan kita yang sudah 2-3 hari lamanya ini tidak ada gunanya.”

Selanjutnya, Ketua Rapat, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat kemudian meminta agar mengenai “Indonesia asli” diterangkan. Soepomo menerangkan, “Jadi, Presiden harus orang Indonesia asli? Panitia memikirkan juga hal itu. Panitia juga percaya kepada kebijaksanaan rakyat. Jadi, tidak perlu.” Atas penjelasan Soepomo tersebut, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat bertanya kepada Pratalykrama, “sudah menerima Tuan Pratalykrama?”. Pratalykrama menjawab, “sudah mendengarkan.” Berakhirlah perdebatan atas pertanyaan dan permintaan Pratalykrama dalam sidang BPUPK tersebut.

Pada akhirnya, Pasal 6 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945 memang menyebutkan, “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 kemudian menjadi, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”, sedangkan ayat (2) menyebutkan, “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” 

Menurut Panduan Pemasyarakatan yang dicantumkan dalam laman resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu www.mpr.go.id, perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman karenanya persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Panduan tersebut, rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Pertanyaan dan pernyataan anggota BPUPK Raden Abdoelrahim Pratalykrama dalam Rapat BPUPK sangat mewarnai perdebatan khususnya tentang persyaratan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Kiprah  Raden Abdoelrahim Pratalykrama seorang tokoh BPUPK yang lahir di Sumenep pada 10 Juli 1898 memang patut diberi penghargaan. Pratalykrama yang bersekolah di Bestuurschool 1929 pernah menjadi Asisten Wedono Pesongsongan, Wedono Sapudi, dan Bupati Probolinggo akhirnya memang mendapat Bintang Mahaputera Utama pada tanggal 12 Agustus 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992. 

Daftar Bacaan:
  1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
  2. [https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-1] diakses 18 Agustus 2014.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Mr. Sartono: Aktivis Pergerakan, Advokat, Politisi, dan seorang Negarawan


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono



Kita harus memberi jaminan pada rakyat dalam anggaran dasar, walaupun tidak bisa dijalankan dalam masa perang, karena tergantung pada satu overgangsbepaling, asal dalam anggaran dasar diwujudkan, walaupun tidak sempuma.”

Mr. Sartono dalam Rapat BPUPK Indonesia, 11 Juli 1945


Dalam Sidang Kedua Rapat Panitia Hukum Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Gedung Kementerian Luar Negeri) yang sedang membicarakan Rancangan Undang-undang Dasar, terkemuka usulan dari Ir. Soekarno agar Rapat membicarakan konsep unitarisme, federalisme atau bondstaat untuk diterapkan di Republik nantinya. Setelahnya akan dibentuk Panitia Kecil lagi yang diberi tugas membuat rancangan hukum dasar.

Sartono, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai--BPUPK) Indonesia, kemudian meminta agar beberapa hal yang pokok sebaiknya dibicarakan dahulu di Rapat saat itu, tidak hanya terkait bentuk negara unitarisme, federalisme atau bondstaat, akan tetapi pokok-pokok lain Republik Indonesia. Sesudah hal-hal pokok itu disepakati, menurut Sartono, maka Panitia Kecil dapat bekerja bersandar atas kesepakatan tersebut.

Selengkapnya, Sartono menyatakan, “Saya pandang perlu, kalau sebelum dibentuk Panitia Kecil, lebih dulu beberapa pokok, walaupun sudah sebagian besar disetujui, juga dibicarakan di sini, karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannya dalam rapat besar dan saya mengetahui bahwa banyak usul yang disampaikan Zimukyoku mengandung banyak hal-hal  yang tidak dikemukakan dalam rapat besar, oleh karena itu menurut saya untuk tertibnya perjalanan pekerjaan Panitia perlu sekali, bukan saja urusan unitarisme atau federalisme tetapi juga isinya pokok-pokok daripada Republik Indonesia itu. Sesudah pokok itu ditetapkan, barulah Panitia kecil bersandar atas keputusan-keputusan itu mulai bekerja.”

Pandangan Sartono tersebut kemudian dijadikan dasar bagaimana Rapat Panitia Hukum Dasar selanjutnya bekerja dan Rapat Panitia kemudian membahas hal-hal yang dasar dan pokok Republik Indonesia untuk kemudian menjadi patokan bagi Panitia Kecil dalam merumuskan bakal konstitusi Indonesia. Sartono sendiri mengusulkan beberapa hal yang perlu dibahas. “Semua dasar: unitarisme atau tidak; badan perwakilan atau badan yang bermacam lain yang akan menjadi pusat tinggi dalam Negara Indonesia Merdeka; dasamya kerakyatan dalam politik saja atau dalam hal ekonomi, yaitu keadilan sosial; tentang kepala negara satukah atau dibentuk satu direktorium terdiri beberapa orang. Saya kira itu yang penting,” ujarnya.

Raden Mas Sartono, seorang Meester in de rechten lulusan Universitas Leiden (1922-1926), memang orang yang berpengalaman di bidang hukum. Lahir di Wonogiri 5 Agustus 1900, Mr. Sartono pernah bekerja sebagai Ambtenaar ter beschikking Landraad Salatiga satu bulan lamanya pada tahun 1922.

Mr. Sartono juga sempat membuka praktek pengacara di Bandung. Bersama-sama Mr. Sastromoeljono dan Mr. Iskaq Tjokroadisoerjo, dia merupakan pembela perkara Ir. Soekarno.Pada tahun 1926, dia membuka kantor advokat Jakarta dan Bogor. Pada tahun 1937, Mr. Sartono telah menjadi pengacara pada Mahkamah Agung Hindia Belanda. Kemudian pada tahun Januari 1943, dia menjadi anggota Panitia Adat dan Tata Negara di Jakarta dan Kepala Bagian Organisasi Poetera, Giin Tyuuoo Sangi-In Jakarta.

Lahir di Wonogiri pada 5 Agustus 1900, Mr. Sartono bersekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) diploma 1915, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Rechts School diploma 1922, dan Universitas Leiden Bagian Hukum, diploma 1926. Sartono aktif dalam berbagai perkumpulan. Di negeri Belanda (1922- 1925) dia merupakan pengurus "Perhimpoenan Indonesia" dan di Indonesia 1927-1930 menjadi Ketua Muda Pengurus Besar Partai Nasional Indonesia.

Sartono juga aktif pada Persatuan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dengan menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan (1928-1930). Pada tahun 1931, Mr. Sartono turut mendirikan Partindo (Partai Indonesia) dan menjadi Ketua. Setelah Ir. Soekarno keluar dari penjara dan menjadi ketua Partindo, beliau menjadi ketua mudanya (1931-1936).

Sartono juga berkegiatan pada Gerakan Koperasi Karet di Leuwilliang, Jawa Barat (1934-1940), sebuah gerakan yang berhasil mendirikan 18 Koperasi Karet dan 12 Pabrik Karet. Sewaktu Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) berdiri  pada tahun 1937-1942, Sartono menjadi Ketua Muda Pengurus Besar. Pada tahun 1941, Mr. Sartono menjadi ketua pengurus harian Majelis Rakyat Indonesia.

Setelah menjadi anggota BPUPK Indonesia, Mr. Sartono kemudian menjadi menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia (1945). Karirnya kemudian mapan menjadi seorang politisi. Secara berturut-turut, Mr. Sartono dipilih sebagai Ketua DPR-RIS, DPRS-RI, dan DPR-RI (1950-1959).

Dalam Kabinet RI pertama, Mr. Sartono selain diangkat menjadi Menteri Negara dan dia juga menjadi Penasehat Umum dalam Delegasi RI pada Perundingan Roem-Royen. Sesudah tercapai persetujuan Roem-Royen, dia menjadi penasihat umum delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar. Dalam Badan Pekerja Komite Nasioal Indonesia Pusat, Mr. Sartono menjadi Ketua Anquet Komisi tentang Pemogokan Delanggu.

Bulan Desember 1948, Mr. Sartono menjabat Ketua Misi Jasa-jasa baik RI ke Negara Indonesia Timur. Semasa RIS menjabat sebagai Ketua DPRS. Tahun 1956 menjadi Ketua DPRS, kemudian Pembantu Sementara Jabatan Presiden RI. Tanggal 8 Maret 1962 sebagai Wakil Ketua DPA, dan tanggal 22 Mei 1962 menjadi Anggota Panitia Negara untuk Peninjauan kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum MPR/DPR/DPRD Tingkat I dan Tingkat II.

Begitu banyak peran Mr. Sartono bagi republik yang juga menunjukkan kenegarawanannya, sehingga pada tahun 1961 beliau mendapat Bintang Mahaputra Adiprana dan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. Mr. Sartono meninggal di Jakarta, 15 Oktober 1968 pada umur 68 tahun. 

Daftar Bacaan:
[http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3665-advokat-negarawan] diakses 13 Juni 2014.
[http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2745/Sartono-Raden-Mas] diakses 13 Juni 2014.
2007. Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi). Grafindo Media Pratama: Jakarta.
1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014. 

Resensi: Menuju Konsolidasi Demokrasi Konstitutional


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Judul Buku: Democratic Constitutionalism, New Constitutionalism for the Emerging of New Democracy: The Case of Indonesia
Penulis: Munafrizal Manan
Penerbit: Setara Press
Tahun Terbit: 2013
Jumlah Halaman: viii + 86.

Kelebihan utama buku ini adalah ditulis dalam bahasa Inggris. Kelebihan lain buku ini adalah naskahnya berasal dari sebuah tesis yang telah dipertanggungjawabkan secara akademis di sebuah sekolah tinggi yang prestisius, yaitu Melbourne University. Selain itu, secara substansi, isu yang dikemukakan adalah isu yang sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini yang pastinya ingin juga diketahui dan dipahami oleh pengamat demokrasi dan hukum dari luar negeri. Karenanya naskah buku ini sangat penting untuk dipublikasikan untuk menjelaskan kepada para Indonesianis atau pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia mengenai perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Sejak runtuhnya rezim orde baru dan dilakukannya perubahan UUD 1945 dalam empat tahap sejak 1999 sampai 2002, Indonesia jelas telah mengalami perubahan sistem ketatanegaraan secara drastis dan menyeluruh. Penguatan sistem presidensialisme yang dibarengi dengan upaya meneguhkan sistem  checks and balances merupakan bagian dari ciri reformasi konstitusi Indonesia. Akan tetapi yang terpenting dari perubahan dan perbaikan sistem konstitusional Indonesia saat ini adalah prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum (democratic constitutionalism)  yang seharusnya menjadi roh dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara oleh masing-masing lembaga negara, baik dari lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum memang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Walau demikian, pada hakikatnya, konsep Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan pada konstitusi Indonesia yang pernah berlaku. Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan berbunyi, “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”. Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (rechtsstaat) tersebut mencakup empat elemen penting, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori Trias Politica, pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), dan peradilan tata usaha negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Gagasan negara hukum ini dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Bagi Jimly Asshiddiqie, paling tidak dapat dikatakan terdapat 12 prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan (limitation of power), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary), Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court), Peradilan Tata Negara (constitutional court), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (democratische-rehtsstaats), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat), serta transparansi dan kontrol sosial.

Terkait dengan kajian tersebut, buku ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama akan menerangkan mengenai latar belakang pembelajaran dan pengkajian yang dilakukan oleh Munafrizal Manan dalam penyusunan tesis yang telah dibukukan ini. Tentu saja didasari keinginannya untuk meneliti pentingnya prinsip-prinsp demokrasi dan konstitusionalisme dan kelanjutannya bagi Indonesia yang sedang berada di masa transisi menuju demokrasi konstitutional yang terkonsolidasi.

Bagian kedua menceritakan sejarah hukum prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia. Diuraikan adanya empat fase konstitusional, yaitu 1945-1949, 1949-1950, 1950-1959, dan 1959-1999. Kemudian narasi dilanjutkan pada bagian ketiga yang menjelaskan dengan rinci dan runtut reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002 berupa substansi dan proses perubahan UUD 1945 hingga naskah asli UUD 1945 yang awalnya hanya berisi 71 butir ketentuan, setelah empat kali perubahan, materi muatan UUD 1945 lalu mencapai 199 butir ketentuan. Bagian keempat yang tak kalah pentingnya adalah kajian analistis upaya menuju negara hukum yang demokratis. Pada bagian ini, Munafrizal Manan mencermati peran Mahkamah Konstitusi secara ringkas dalam pembangunan sistem ketatanegaraan menuju negara hukum yang demokratis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memang diperlukan dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi.

Bagian kelima, adalah bagian yang terpenting karena pada bagian ini Munafrizal Manan sedang melakukan prediksi atas prospek konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Kesimpulannya, terkonsolidasinya demokrasi konstitusional di Indonesia akan sangat bergantung kepada elit politik karena terbukti sejak awal berdirinya republik ini, elit politik lah yang paling berperan untuk mengubah sistem ketatanegaraan kita. Dengan demikian, menurut Munafrizal Manan, pendapat Herbeth Feith kala dia mendiskusikan demokrasi konstitusional di Indonesia pada tahun 1950-an masihlah relevan. Herbet Feith (1962) memang mengatakan, “[t]he system could be expected to last as long as power remained dispersed and as long as personal ties within the political elite remained strong enough to bridge conflicts of interests and ideology”.

Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk dijadikan referensi bagi pengamat politik dan ilmuwan hukum karena analisisnya menggabungkan dasar keilmuan politik dan irisannya dengan ilmu hukum.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, 2014


Kiai Haji Masjkoer: Pencetus Islam Sebagai Agama Resmi Negara Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Lahir di Singasari Malang pada tanggal 30 Desember 1902, Kiai Haji Masjkoer (dalam ejaan baru menjadi Masykur) merupakan tokoh politik dan pergerakan islam yang gigih. Kegigihannya tersebut kemudian dimunculkan dalam pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1945.

Dimulai dari pembahasan pasal-pasal dalam rancangan UUD, ketika diberi kesempatan berbicara, KH. Masjkoer meminta agar terdapat konsistensi dalam rancangan Pasal 7 yang menyebutkan, Presiden harus bersumpah menurut agamanya, padahal berdasarkan UUD ada kewajiban umat islam untuk menjalankan syariat islam untuk pemeluk-pemeluknya. Saat itu, Piagam Jakarta masih ada dan termaktub “Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja”, demikian pula dengan draft pada Pasal 28. Karenanya, KH. Masjkoer kemudian mengusulkan kalau presiden tidak ditentukan orang islam, maka yang tertulis dalam Pasal 28 yang memaktubkan wajib menjalankan syariat islam kepada pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, “Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama islam.”

Selengkapnya KH. Masjkoer menyatakan, “Yang saya maksud ialah tentang apa yang tersebut di dalam Undang-undang Dasar, bahwa dalam Republik Indonesia adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu saya membaca di dalam rancangan Undang-undang Dasar ini, ialah yang terdapat di dalam pasal 7, bahwa Presiden harus bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa Presiden itu orang beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maka saya pikir keadaan begini; kalau di dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia ada dikepalai oleh orang beragama lain daripada Islam, umpam'anya: apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik, atau apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya, dan apakah demikian itu tidak jahat? Inilah menurut faham kami dua perkara yang menjadi soal kita. Soal itu kalau dilangsungkan, menjalar menjadi pertentangan.”

Lebih lanjut, KH. Masjkoer mengusulkan, “maka menurut faham kami 2 buah pasal yang bertentangan itu dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerimanya seikhlas-ikhlasnya. Di antara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama: kalau Presiden tidak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis di dalam pasal 28, yang berbunyi "Wajib menjadikan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluk" diganti saja dengan kalimat "Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam". Bahkan faham itu lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya, saya rasa lebih mudah, apabila dalam salah satu di antara dua pasal itu, diadakan perubahan ialah ditentukan dalam pasal 7, bahwa Presiden harus orang Islam atau ayat di dalam pasal 28 diganti.”

Pernyataan tersebut direspon oleh Soekarno dengan menggunakan logika kalau pemeluk islam yang terbesar jumlahnya maka Presiden akan besar juga kemungkinannya islam, termasuk dalam pembuatan undang-undang tentu akan terlihat roh keislamannya. Soekardjo Wirjopranoto juga merespon usulan KH. Masjkoer. Menurut Wirjopranoto, Pasal 27 telah menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Dengan demikian, di dalam negara Indonesia tidak ada kelas-kelas yang mencerminkan keadilan. Konsekuensi dari keadilan itu, tiap-tiap warga Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Perdebatan kemudian mengemuka, hingga harus ditunda sampai esok hari pada rapat tanggal 16 Juli 1945. Pada rapat tersebut, Soekarno diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Dalam pidatonya, Soekarno meminta kaum kebangsaan untuk menerima clausule bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama islam seiring dengan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Kemudian Ketua Radjiman meminta mufakat, akan tetapi tiga orang bangsa Tiong Hoa menunjukkan tidak mufakat.

Usulan KH. Masjkoer bila klausula Presiden harus orang islam tidak dipenuhi, maka harus ditentukan "Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam" tidaklah terlaksana karena forum pada rapat tanggal 16 Juli 1945 menyepakati “Presiden ialah orang Indonesial asli yang beragama islam”. Walau demikian KH. Masjkoer sempat mencetuskan ide yang menjadi cita-cita para tokoh islam saat itu, bahkan hingga saat ini.

KH. Masjkoer setelah kemerdekaan Indonesia juga tetap aktif dengan paradigma keislamannya. Berdasarkan laman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang (http://www.fkipunisma.ac.id/), KH. Masjkoer langsung terlibat dalam dunia kemiliteran, politik, dan ketika menangani dunia pendidikan, yaitu menjadi Ketua Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur’an (PTIQ).

Di bidang militer, KH. Masjkoer adalah pendiri sekaligus sebagai Panglima Barisan Sabilillah yang memiliki divisi di 14 provinsi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam dunia politik, selain pernah menjadi anggota Syou Sangkai (DPRD) sebelum masa kemerdekaan, KH. Masjkoer merupakan anggota BPUPK/PPKI dan anggota Konstituante. Bahkan, KH. Masjkoer juga pernah ditunjuk menjadi Menteri Agama di masa Kabinet Amir Syarifuddin ke-2, Kabinet Hatta-2, Kabinet RI peralihan, dan kabinet Ali-Wongso-Arifin.

Menurut republika.co.id, di masa pemerintahan Orde Baru, KH. Masjkoer terpilih menjadi Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia, lembaga yang di bawah naungan NU. Ketika NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Masjkoer terpilih menjadi Ketua Fraksi PPP di DPR yang saat itu sedang membahas RUU Perkawinan. Dia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada 1978-1983. Karya terakhir yang diupayakan adalah mendirikan Universitas Islam Sunan Giri Malang.

KH. Masjkoer wafat pada 19 Desember 1992. Beliau merupakan penerima Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Gerilya, Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Tanda Penghargaan Perintis Kemerdekaan.

Bibliografi:
  1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
  2.  [http://www.fkipunisma.ac.id/rubrik-tokoh/kh-masykur-pendiri-unisma-dan-pejuang-konsisten] diakses pada 15 Juli 2014.
  3. [http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34408] diakses pada 15 Juli 2014.


#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

K.H. Abdul Fatah Hasan: Mengungkap Multi Tafsir Pasal UUD 1945 tentang Agama

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Pada Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia tanggal 10 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang gedung Kementerian Luar Negeri) yang sedang membicarakan mengenai bentuk negara, Ketua Sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengumumkan adanya anggota-angota baru BPUPK, salah satunya adalah K.H. Abdul Fatah Hasan.

Awalnya jumlah anggota BPUPK adalah 60 orang dengan Ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua Itibangase Yosio beserta R.P. Soeroso, kemudian pada tanggal 10 Juli 1945 diumumkan enam anggota tambahan, yaitu K.H. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, BKPA Soerjo Hamidjojo, Ir. Pangeran M. Noor, Mr. M. Besar, dan Abdul Kaffar.

K.H. Abdul Fatah Hasan lahir pada Juli 1912, di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kabupaten Serang. Ia adalah putra pertama seorang pengusaha bernama Haji Hasan Adam dan Hajah Zainab. Setelah menamatkan pendidikan di Perguruan Islam Al-Khairiyah, Citangkil, Cilegon, pada tahun 1933, Abdul Fatah Hasan melanjutkan kuliah ke Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, hingga tahun 1939.

Kontribusi K.H. Abdul Fatah Hasan dalam perumusan konstitusi Indonesia terungkap dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998). K.H. Abdul Fatah Hasan termasuk dalam panitia yang bertugas membahas keuangan dan perekonomian dengan Ketua Mohammad Hatta, akan tetapi, dalam buku risalah tersebut tercatat  K.H. Abdul Fatah Hasan mengomentari hasil Panitia Kecil yang merancang Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai agama dalam Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945 yang membahas Rancangan Undang-Undang Dasar.

K.H. Abdul Fatah Hasan di atas mimbar menyatakan, “Paduka Tuan Ketua, sidang yang mulia, lebih dahulu saya minta maaf kepada Tuan-tuan, kalau sekiranya pembicaraan saya ini mengulangi apa yang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetulnya saya hanya akan minta dengan hormat perhatian Panitia Kecil yang telah merancang anggaran dasar Undang-undang, terutama yang mengenai bab 10 pasal 28, ayat kedua. Saya takut, kalau-kalau ayat kedua itu, menurut hemat saya, menyinggung perasaan kaum muslimin; walaupun saya yakin bahwa maksud dari Panitia Kecil sekali kali tidak seperti yang akan saya gambarkan, tetapi kalau-kalau juga timbul perasaan pada kaum muslimin, bahwa ayat kedua itu mengandung sedikit suggestie halus, yang menimbulkan perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama yang lain. Oleh sebab itu, saya minta, supaya perkataan "untuk" yang pertama dalam ayat kedua itu diganti dengan perkataan "yang", dan perkataan "dan" di situ, itu dibuang sama sekali, jadi bunyinya teks itu begini: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Sekian Paduka Tuan Ketua yang terhormat.”

Usulan K.H. Abdul Fatah Hasan tersebut mendapat respon dari Prof. Mr. Dr. Soepomo, Hadji Ah. Sanoesi, Mr. J. Latuharhary, P.F. Dahler, Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, dan Drs. Mohammad Hatta.

Prof. Mr. Dr. Soepomo menyatakan, ada kesalahpahaman kalangan kaum muslimin karena menyangka ayat yang dipermasalahkan tersebut mengandung sugesti halus untuk meninggalkan agamanya. Menurut Soepomo, Panitia tidak bermaksud demikian. Panitia hanya bermaksud bahwa para bangsa Indonesia yang memeluk agama lain tidak usah kuatir tentang kemerdekaan mememluk agama dan beribadat. Lebih lanjut Soepomo menegaskan, “Panitia sama sekali menolak adanya gewetensdwang, ialah paksaan kebatinan terhadap agama itu. Akan tetapi di sini, supaya lebih terang, diusulkan oleh Tuan Abdul Fatah supaya maksud itu terang dan tidak menimbulkan salah faham, ialah supaya diganti dengan "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing’. Jikalau memang dengan berubahnya teks itu maksud Panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka Panitia tidak ada keberatan.”

Hadji Ah. Sanoesi dalam kesempatan berikutnya menyatakan, menyetujui usul K.H. Abdul Fatah Hasan. Menurut Sanoesi, sebelumnya dia memang berniat mengajukan usul yang sama dengan K.H. Abdul Fatah Hasan, sehingga dengan adanya usul tersebut dia membatalkan pidatonya.

 Mr. J. Latuharhary lebih sepakat dengan bunyi ayat yang lama. Dia menyatakan, “Kalau kita menerima usul anggota Tuan Abdul Fatah, maka ayat itu dibaca demikian: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain", lalu artinya menjadi hilang. Sebab maksud Panitia, yaitu menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk agama, tetapi menghormati agama. Jadi, kalau diganti, dengan "untuk yang memeluk", artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada keberatan. Saya minta supaya ayat bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh Panitia Kecil itu.”

P.F. Dahler kemudian mengusulkan bunyi ayat yang baru untuk mengakomodir sugesti yang terasa oleh K.H. Abdul Fatah Hasan dan disetujui oleh Hadji Ah. Sanoesi tersebut, yaitu "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Selengkapnya Dahler menyatakan, “Tuan Ketua yang terhormat, barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan oleh saudara Abdul Fatah ini. Kalau perkataan di alinea 2 diubah begini: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing", jadi menurut pikiran saya sugesti yang terasa oleh anggota Fatah dan disetujui oleh anggota Sanoesi,juga merasa hilang sama sekali jadi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".”

Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro menyatakan pendapatnya, “Paduka Tuan Ketua, ayat itu sesungguhnya bersandar juga atas pembicaraan Panitia, dan seolah-olah mengandung maksud lain daripada terhadap si-pemeluk yang bukan Islam. Dalam pembicaraan dalam Panitia Kecil, maka sebelum itu, diusulkan adanya ayat ke-3, tetapi hasil pembicaraan Panitia Kecil ialah bahwa ayat 3 dihapuskan sehingga maksudnya lalu termaktub dalam ayat 2 itu. Dari itu, meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud para anggota pembicara malam ini, akan tetapi ada arti lain; dan di samping maksud terhadap pemeluk agama dalam arti kata kepercayaan, oleh para anggota dirasakan, bahwa dengan usul ini lenyap segala sesuatu, yang barangkali, oleh sebab ayat 1, akan mengandung bahaya penggantian agama lagi untuk pemeluk agama lain yang akan menjalankan syarat-syarat agama. Meskipun pendapat itu hanya disetujui atau diakui oleh sementara anggota saja, tetapi semata-mata untuk menyingkatkan pembicaraan, maka disetujui pula bahwa ayat 3 dihapuskan dan diadakan ayat 2 yang disajikan malam ini. Dari itu perlu kami tegaskan dengan pemyataan, bahwa itu semata-mata sebagai kompromis yang saya setujui.”

Drs. Mohammad Hatta selanjutnya menyatakan menyetujui saran dari P.F. Dahler. “Paduka Tuan Ketua! Saya kira bahwa yang diusulkan oleh Tuan Dahler baiklah diterima, oleh karena dalam teks itu tersebut segala agama. Jadi, yang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini dan itu baik diganti dengan "agamanya masing-masing", sehingga mengenai segala agama.”

Bahkan Prof. Mr. Dr. Soepomo juga menyetujui saran dari P.F. Dahler. Soepomo berkata, “Saya juga mufakat dengan usul Tuan Dahler yang terang sekali tidak akan menimbulkan salah faham. Jadi, begitu; Ayat ke-2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".”

Semua anggota rapat kemudian menyatakan mufakat. K.H. Abdul Fatah Hasan juga menyatakan demikian. “Saya juga mufakat dengan apa yang diusulkan oleh anggota yang terhormat Tuan Dahler dan saya terima yang ada dalam pergantiannya,” ujarnya. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat  kemudian mengesahkan hasil rapat tersebut. Perdebatan tersebut ditutup dengan pernyataan, “Jadi, kita terima pergantian perkataan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Sudah diterima dengan bulat.

Pada kenyataannya, norma tersebut kemudian masuk dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan berbunyi menjadi, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal demikian ditetapkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Rapat Besar lanjutan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 bertanggal 15 Februari 1946 dan tetap demikian bunyinya tanpa perubahan bahkan setelah empat kali perubahan dari tahun 1999-2002.  Demikian sekelumit pembicaraan dalam BPUPK yang diawali sebuah usulan dan pernyataan dari K.H. Abdul Fatah Hasan.

H. Sutomo Abdul Fatah Hasan anak dari K.H. Abdul Fatah Hasan dalam korespondensi Forum Silaturahmi Masyarakat Banten pernah menjelaskan keberadaan K.H. Abdul Fatah Hasan lebih lanjut. Menurutnya, setelah Agresi militer Belanda  yang kedua, tentara Belanda menangkap ayahnya yang sedang bergerilya di Gunung Batur Banten pada tahun 1949. K.H. Abdul Fatah Hasan waktu itu menjabat sebagai wakil Bupati Serang dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Setelah berhari-hari ditangkap dan yang lain-lain telah dibebaskan, K.H. Abdul Fatah Hasan belum juga dibebaskan. Bahkan sejak tertangkap hingga kini tidak diketahui dimana kuburannya. Menurut H. Sutomo Abdul Fatah Hasan, keluarganya sempat mencari keberadaan beliau setelah Belanda pergi dari Indonesia, tapi hasilnya nihil. Akhirnya pada tahun 1992, Presiden Republik Indonesia menganugrahkan beliau Bintang Mahaputra dan dijadikan sebagai salah satu Pahlawan Nasional dan penyerahannya dilakukan di Istana Negara. Nama beliau pun dijadikan nama jalan di daerah Ciceri, Serang, Banten.

Daftar Bacaan
2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (RMAB. Kusuma).
1998. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati).
[http://ldm-alkhairiyah.blogspot.com/2009/12/kh-abdul-fatah-hasan-1912-1949.html] diakses 8 Mei 2014.
[https://groups.yahoo.com/neo/groups/WongBanten/conversations/topics/4442] diakses 8 Mei 2014.    

      #Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014