Thursday, September 4, 2014

Raden Abdoelrahim Pratalykrama: Mewacanakan Syarat Presiden “Orang Indonesia yang Aseli, Berumur Sedikit-dikitnya 40 Tahun dan Beragama Islam”


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Dalam Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia yang bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang merupakan Gedung Kementerian Luar Negeri), berkembang pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar yang merupakan rapat lanjutan.

Khusus terkait pasal tentang syarat presiden, anggota BPUPK Raden Abdoelrahim Pratalykrama, yang juga Wakil Residen Kediri memberi komentar agar persyaratan menjadi presiden hendaklah orang Indonesia asli yang tidak kurang dari 40 tahun, dan beragama Islam. Persyaratan demikian diusulkannya agar dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang lain.

Selengkapnya Pratalykrama menyatakan, “Paduka Tuan Ketua yang terhormat! Lebih dahulu saya ucapkan pemyataan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Panitia untuk menulis Undang-undang Dasar ini. Tuan Ketua, di antara rakyat, di mana termasuk juga saya, ada yang menginginkan, bahwa Kepala Negara kita yang akan dipilih jadi Kepala Negara Republik Indonesia itu, hendaknyalah orang Indonesia aseli yang umumya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. Akan tetapi yang demikian itu tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar dan karena itu saya majukan pertanyaan: apakah di luar Undang-undang Dasar akan diadakan Undang-undang yang menyatakan kehendak yang saya majukan tadi itu atau tidak? Jika tidak, saya mohon supaya itu dimasukkan juga, entah di dalam Undang-undang Dasar atau Undang-undang lain, ialah ketentuan bahwa Kepala Negara atau Presideh Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang aseli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam. Sekianlah, terima kasih.”

Pernyataan Pratalykrama tersebut langsung ditanggapi oleh Soepomo sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bahwa Panitia memang memutuskan, tidak perlu membatasi umur presiden dalam Undang-Undang Dasar dengan mempercayakannya kepada kebijaksanaan rakyat. “Paduka Tuan Ketua, pertama tentang umur 40 tahun, hal ini juga telah dipikirkan oleh Panitia dengan sedalam-dalamnya. Maka dalam beberapa Undang-undang Dasar dari hukum negara lain ada aturan demikian, seperti umpamanya Undang-undang Dasar di Filipina, bahwa Kepala Negara atau Presiden harus berumur 45 tahun. Akan tetapi Panitia memutuskan tidak perlu membatasi umumya dalam Undang-undang Dasar itu. Oleh karena jika umumya dibatasi seperti diusulkan, maka umpamanya orang yang berumur 38 tahun dan sangat bijaksana, sangat pandai dan sangat luhur budinya, sangat disukai oleh seluruh rakyat, hanya oleh karena kurang 2 atau 1 tahun, tidak bisa dipilih menjadi Kepala Negara”, ujar Soepomo.

Lebih lanjut Soepomo menyatakan, “Hal yang begitu bukan hal pokok. Ketentuan itu tidak perlu dimuat dan hanya akan membatasi serta menjadi pengikat yang tidak perlu dalam penyelenggaraan negara. Sudah tentu dalam pern i lib an itu kita hams percayakepadakebijaksanaanrakyatjanganlah kita curiga sekali terhadap kepada badan kita sendiri, haruslah ada kepercayaan kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin suatu rakyat akan memilih sebagai Presiden orang berumur 10 tahun, sudah tentu tidak; sudah tentu kalau begitu kita tidak bisa merdeka. Oleh karena. itu, Panitia tetap memegang teguh usulnya dalam rancangan ini.”

Terkait dengan persyaratan agama Islam yang diusulkan Pratalykrama, Soepemo mengomentarinya dengan menghubungkan Djakarta Charter dengan kompromi yang sudah disepakati, serta jaminan bahwa 95% orang Indonesia beragama islam akan memberikan pengaruh yang besar untuk seorang presiden yang beragama islam. Selengkapnya, Soepomo menjelaskan, “Tentang hal agama Presiden. Tadi sudah berulang-ulang diuraikan juga dan dipegang teguh oleh Paduka Tuan Ketua sendiri, bahwa kita hams menghormati Djakarta Charter itu. Apakah itu tidak bersifat suatu kompromis, artinya baik golongan kebangsaan maupun golongan Islam memberi. Itu sudah satu kompromis. Sekarang ada permintaan lagi, apakah kita akan menghormati kompromis itu atau tidak. Sebab nanti diminta supaya Menteri mesti begitu, itu mesti begitu, di mana batasnya? Marilah kita menghormati apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Kita harus percaya, harus memegang teguh apa yang sudah kita janjikan, dan lagi 95% dari orang Indonesia beragama Islam 95% itu sudah jaminan yang besar yang dalam lapangan apa pun tentu akan memberi pengaruh yang sebesar-besarnya. Saya sendiri percaya sepenuh-penuhnya kepada kekuatan yang begitu besar. Tetapi di luar itu juga sudah ada perjanjian Charter. Itu tadi bagaimana? Oleh karena itu, Panitia memohon dengan hormat ingatlah kepada perjanjian; kalau tidak, maka pembicaraan kita yang sudah 2-3 hari lamanya ini tidak ada gunanya.”

Selanjutnya, Ketua Rapat, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat kemudian meminta agar mengenai “Indonesia asli” diterangkan. Soepomo menerangkan, “Jadi, Presiden harus orang Indonesia asli? Panitia memikirkan juga hal itu. Panitia juga percaya kepada kebijaksanaan rakyat. Jadi, tidak perlu.” Atas penjelasan Soepomo tersebut, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat bertanya kepada Pratalykrama, “sudah menerima Tuan Pratalykrama?”. Pratalykrama menjawab, “sudah mendengarkan.” Berakhirlah perdebatan atas pertanyaan dan permintaan Pratalykrama dalam sidang BPUPK tersebut.

Pada akhirnya, Pasal 6 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945 memang menyebutkan, “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 kemudian menjadi, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”, sedangkan ayat (2) menyebutkan, “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” 

Menurut Panduan Pemasyarakatan yang dicantumkan dalam laman resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu www.mpr.go.id, perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman karenanya persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Panduan tersebut, rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.

Pertanyaan dan pernyataan anggota BPUPK Raden Abdoelrahim Pratalykrama dalam Rapat BPUPK sangat mewarnai perdebatan khususnya tentang persyaratan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Kiprah  Raden Abdoelrahim Pratalykrama seorang tokoh BPUPK yang lahir di Sumenep pada 10 Juli 1898 memang patut diberi penghargaan. Pratalykrama yang bersekolah di Bestuurschool 1929 pernah menjadi Asisten Wedono Pesongsongan, Wedono Sapudi, dan Bupati Probolinggo akhirnya memang mendapat Bintang Mahaputera Utama pada tanggal 12 Agustus 1992 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992. 

Daftar Bacaan:
  1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
  2. [https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-1] diakses 18 Agustus 2014.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Mr. Sartono: Aktivis Pergerakan, Advokat, Politisi, dan seorang Negarawan


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono



Kita harus memberi jaminan pada rakyat dalam anggaran dasar, walaupun tidak bisa dijalankan dalam masa perang, karena tergantung pada satu overgangsbepaling, asal dalam anggaran dasar diwujudkan, walaupun tidak sempuma.”

Mr. Sartono dalam Rapat BPUPK Indonesia, 11 Juli 1945


Dalam Sidang Kedua Rapat Panitia Hukum Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Gedung Kementerian Luar Negeri) yang sedang membicarakan Rancangan Undang-undang Dasar, terkemuka usulan dari Ir. Soekarno agar Rapat membicarakan konsep unitarisme, federalisme atau bondstaat untuk diterapkan di Republik nantinya. Setelahnya akan dibentuk Panitia Kecil lagi yang diberi tugas membuat rancangan hukum dasar.

Sartono, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai--BPUPK) Indonesia, kemudian meminta agar beberapa hal yang pokok sebaiknya dibicarakan dahulu di Rapat saat itu, tidak hanya terkait bentuk negara unitarisme, federalisme atau bondstaat, akan tetapi pokok-pokok lain Republik Indonesia. Sesudah hal-hal pokok itu disepakati, menurut Sartono, maka Panitia Kecil dapat bekerja bersandar atas kesepakatan tersebut.

Selengkapnya, Sartono menyatakan, “Saya pandang perlu, kalau sebelum dibentuk Panitia Kecil, lebih dulu beberapa pokok, walaupun sudah sebagian besar disetujui, juga dibicarakan di sini, karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannya dalam rapat besar dan saya mengetahui bahwa banyak usul yang disampaikan Zimukyoku mengandung banyak hal-hal  yang tidak dikemukakan dalam rapat besar, oleh karena itu menurut saya untuk tertibnya perjalanan pekerjaan Panitia perlu sekali, bukan saja urusan unitarisme atau federalisme tetapi juga isinya pokok-pokok daripada Republik Indonesia itu. Sesudah pokok itu ditetapkan, barulah Panitia kecil bersandar atas keputusan-keputusan itu mulai bekerja.”

Pandangan Sartono tersebut kemudian dijadikan dasar bagaimana Rapat Panitia Hukum Dasar selanjutnya bekerja dan Rapat Panitia kemudian membahas hal-hal yang dasar dan pokok Republik Indonesia untuk kemudian menjadi patokan bagi Panitia Kecil dalam merumuskan bakal konstitusi Indonesia. Sartono sendiri mengusulkan beberapa hal yang perlu dibahas. “Semua dasar: unitarisme atau tidak; badan perwakilan atau badan yang bermacam lain yang akan menjadi pusat tinggi dalam Negara Indonesia Merdeka; dasamya kerakyatan dalam politik saja atau dalam hal ekonomi, yaitu keadilan sosial; tentang kepala negara satukah atau dibentuk satu direktorium terdiri beberapa orang. Saya kira itu yang penting,” ujarnya.

Raden Mas Sartono, seorang Meester in de rechten lulusan Universitas Leiden (1922-1926), memang orang yang berpengalaman di bidang hukum. Lahir di Wonogiri 5 Agustus 1900, Mr. Sartono pernah bekerja sebagai Ambtenaar ter beschikking Landraad Salatiga satu bulan lamanya pada tahun 1922.

Mr. Sartono juga sempat membuka praktek pengacara di Bandung. Bersama-sama Mr. Sastromoeljono dan Mr. Iskaq Tjokroadisoerjo, dia merupakan pembela perkara Ir. Soekarno.Pada tahun 1926, dia membuka kantor advokat Jakarta dan Bogor. Pada tahun 1937, Mr. Sartono telah menjadi pengacara pada Mahkamah Agung Hindia Belanda. Kemudian pada tahun Januari 1943, dia menjadi anggota Panitia Adat dan Tata Negara di Jakarta dan Kepala Bagian Organisasi Poetera, Giin Tyuuoo Sangi-In Jakarta.

Lahir di Wonogiri pada 5 Agustus 1900, Mr. Sartono bersekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) diploma 1915, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Rechts School diploma 1922, dan Universitas Leiden Bagian Hukum, diploma 1926. Sartono aktif dalam berbagai perkumpulan. Di negeri Belanda (1922- 1925) dia merupakan pengurus "Perhimpoenan Indonesia" dan di Indonesia 1927-1930 menjadi Ketua Muda Pengurus Besar Partai Nasional Indonesia.

Sartono juga aktif pada Persatuan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) dengan menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan (1928-1930). Pada tahun 1931, Mr. Sartono turut mendirikan Partindo (Partai Indonesia) dan menjadi Ketua. Setelah Ir. Soekarno keluar dari penjara dan menjadi ketua Partindo, beliau menjadi ketua mudanya (1931-1936).

Sartono juga berkegiatan pada Gerakan Koperasi Karet di Leuwilliang, Jawa Barat (1934-1940), sebuah gerakan yang berhasil mendirikan 18 Koperasi Karet dan 12 Pabrik Karet. Sewaktu Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) berdiri  pada tahun 1937-1942, Sartono menjadi Ketua Muda Pengurus Besar. Pada tahun 1941, Mr. Sartono menjadi ketua pengurus harian Majelis Rakyat Indonesia.

Setelah menjadi anggota BPUPK Indonesia, Mr. Sartono kemudian menjadi menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia (1945). Karirnya kemudian mapan menjadi seorang politisi. Secara berturut-turut, Mr. Sartono dipilih sebagai Ketua DPR-RIS, DPRS-RI, dan DPR-RI (1950-1959).

Dalam Kabinet RI pertama, Mr. Sartono selain diangkat menjadi Menteri Negara dan dia juga menjadi Penasehat Umum dalam Delegasi RI pada Perundingan Roem-Royen. Sesudah tercapai persetujuan Roem-Royen, dia menjadi penasihat umum delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar. Dalam Badan Pekerja Komite Nasioal Indonesia Pusat, Mr. Sartono menjadi Ketua Anquet Komisi tentang Pemogokan Delanggu.

Bulan Desember 1948, Mr. Sartono menjabat Ketua Misi Jasa-jasa baik RI ke Negara Indonesia Timur. Semasa RIS menjabat sebagai Ketua DPRS. Tahun 1956 menjadi Ketua DPRS, kemudian Pembantu Sementara Jabatan Presiden RI. Tanggal 8 Maret 1962 sebagai Wakil Ketua DPA, dan tanggal 22 Mei 1962 menjadi Anggota Panitia Negara untuk Peninjauan kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum MPR/DPR/DPRD Tingkat I dan Tingkat II.

Begitu banyak peran Mr. Sartono bagi republik yang juga menunjukkan kenegarawanannya, sehingga pada tahun 1961 beliau mendapat Bintang Mahaputra Adiprana dan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. Mr. Sartono meninggal di Jakarta, 15 Oktober 1968 pada umur 68 tahun. 

Daftar Bacaan:
[http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/3665-advokat-negarawan] diakses 13 Juni 2014
[http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2745/Sartono-Raden-Mas] diakses 13 Juni 2014
2007. Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi). Grafindo Media Pratama: Jakarta.
1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014. 

Menuju Konsolidasi Demokrasi Konstitutional


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Judul Buku: Democratic Constitutionalism, New Constitutionalism for the Emerging of New Democracy: The Case of Indonesia
Penulis: Munafrizal Manan
Penerbit: Setara Press
Tahun Terbit: 2013
Jumlah Halaman: viii + 86.

Kelebihan utama buku ini adalah ditulis dalam bahasa Inggris. Kelebihan lain buku ini adalah naskahnya berasal dari sebuah tesis yang telah dipertanggungjawabkan secara akademis di sebuah sekolah tinggi yang prestisius, yaitu Melbourne University. Selain itu, secara substansi, isu yang dikemukakan adalah isu yang sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini yang pastinya ingin juga diketahui dan dipahami oleh pengamat demokrasi dan hukum dari luar negeri. Karenanya naskah buku ini sangat penting untuk dipublikasikan untuk menjelaskan kepada para Indonesianis atau pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia mengenai perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Sejak runtuhnya rezim orde baru dan dilakukannya perubahan UUD 1945 dalam empat tahap sejak 1999 sampai 2002, Indonesia jelas telah mengalami perubahan sistem ketatanegaraan secara drastis dan menyeluruh. Penguatan sistem presidensialisme yang dibarengi dengan upaya meneguhkan sistem  checks and balances merupakan bagian dari ciri reformasi konstitusi Indonesia. Akan tetapi yang terpenting dari perubahan dan perbaikan sistem konstitusional Indonesia saat ini adalah prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum (democratic constitutionalism)  yang seharusnya menjadi roh dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara oleh masing-masing lembaga negara, baik dari lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum memang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Walau demikian, pada hakikatnya, konsep Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan pada konstitusi Indonesia yang pernah berlaku. Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan berbunyi, “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”. Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (rechtsstaat) tersebut mencakup empat elemen penting, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori Trias Politica, pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), dan peradilan tata usaha negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Gagasan negara hukum ini dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Bagi Jimly Asshiddiqie, paling tidak dapat dikatakan terdapat 12 prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan (limitation of power), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary), Peradilan Tata Usaha Negara (administrative court), Peradilan Tata Negara (constitutional court), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (democratische-rehtsstaats), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat), serta transparansi dan kontrol sosial.

Terkait dengan kajian tersebut, buku ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama akan menerangkan mengenai latar belakang pembelajaran dan pengkajian yang dilakukan oleh Munafrizal Manan dalam penyusunan tesis yang telah dibukukan ini. Tentu saja didasari keinginannya untuk meneliti pentingnya prinsip-prinsp demokrasi dan konstitusionalisme dan kelanjutannya bagi Indonesia yang sedang berada di masa transisi menuju demokrasi konstitutional yang terkonsolidasi.

Bagian kedua menceritakan sejarah hukum prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia. Diuraikan adanya empat fase konstitusional, yaitu 1945-1949, 1949-1950, 1950-1959, dan 1959-1999. Kemudian narasi dilanjutkan pada bagian ketiga yang menjelaskan dengan rinci dan runtut reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002 berupa substansi dan proses perubahan UUD 1945 hingga naskah asli UUD 1945 yang awalnya hanya berisi 71 butir ketentuan, setelah empat kali perubahan, materi muatan UUD 1945 lalu mencapai 199 butir ketentuan. Bagian keempat yang tak kalah pentingnya adalah kajian analistis upaya menuju negara hukum yang demokratis. Pada bagian ini, Munafrizal Manan mencermati peran Mahkamah Konstitusi secara ringkas dalam pembangunan sistem ketatanegaraan menuju negara hukum yang demokratis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memang diperlukan dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi.

Bagian kelima, adalah bagian yang terpenting karena pada bagian ini Munafrizal Manan sedang melakukan prediksi atas prospek konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Kesimpulannya, terkonsolidasinya demokrasi konstitusional di Indonesia akan sangat bergantung kepada elit politik karena terbukti sejak awal berdirinya republik ini, elit politik lah yang paling berperan untuk mengubah sistem ketatanegaraan kita. Dengan demikian, menurut Munafrizal Manan, pendapat Herbeth Feith kala dia mendiskusikan demokrasi konstitusional di Indonesia pada tahun 1950-an masihlah relevan. Herbet Feith (1962) memang mengatakan, “[t]he system could be expected to last as long as power remained dispersed and as long as personal ties within the political elite remained strong enough to bridge conflicts of interests and ideology”.

Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk dijadikan referensi bagi pengamat politik dan ilmuwan hukum karena analisisnya menggabungkan dasar keilmuan politik dan irisannya dengan ilmu hukum.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014


Kiai Haji Masjkoer: Pencetus Islam Sebagai Agama Resmi Negara Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono


Lahir di Singasari Malang pada tanggal 30 Desember 1902, Kiai Haji Masjkoer (dalam ejaan baru menjadi Masykur) merupakan tokoh politik dan pergerakan islam yang gigih. Kegigihannya tersebut kemudian dimunculkan dalam pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juli 1945.

Dimulai dari pembahasan pasal-pasal dalam rancangan UUD, ketika diberi kesempatan berbicara, KH. Masjkoer meminta agar terdapat konsistensi dalam rancangan Pasal 7 yang menyebutkan, Presiden harus bersumpah menurut agamanya, padahal berdasarkan UUD ada kewajiban umat islam untuk menjalankan syariat islam untuk pemeluk-pemeluknya. Saat itu, Piagam Jakarta masih ada dan termaktub “Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek2-nja”, demikian pula dengan draft pada Pasal 28. Karenanya, KH. Masjkoer kemudian mengusulkan kalau presiden tidak ditentukan orang islam, maka yang tertulis dalam Pasal 28 yang memaktubkan wajib menjalankan syariat islam kepada pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat, “Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama islam.”

Selengkapnya KH. Masjkoer menyatakan, “Yang saya maksud ialah tentang apa yang tersebut di dalam Undang-undang Dasar, bahwa dalam Republik Indonesia adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu saya membaca di dalam rancangan Undang-undang Dasar ini, ialah yang terdapat di dalam pasal 7, bahwa Presiden harus bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa Presiden itu orang beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maka saya pikir keadaan begini; kalau di dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia ada dikepalai oleh orang beragama lain daripada Islam, umpam'anya: apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik, atau apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya, dan apakah demikian itu tidak jahat? Inilah menurut faham kami dua perkara yang menjadi soal kita. Soal itu kalau dilangsungkan, menjalar menjadi pertentangan.”

Lebih lanjut, KH. Masjkoer mengusulkan, “maka menurut faham kami 2 buah pasal yang bertentangan itu dengan gampang dapat diselesaikan; kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerimanya seikhlas-ikhlasnya. Di antara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama: kalau Presiden tidak ditentukan orang Islam, maka yang tertulis di dalam pasal 28, yang berbunyi "Wajib menjadikan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluk" diganti saja dengan kalimat "Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam". Bahkan faham itu lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya sebagai halnya ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya, saya rasa lebih mudah, apabila dalam salah satu di antara dua pasal itu, diadakan perubahan ialah ditentukan dalam pasal 7, bahwa Presiden harus orang Islam atau ayat di dalam pasal 28 diganti.”

Pernyataan tersebut direspon oleh Soekarno dengan menggunakan logika kalau pemeluk islam yang terbesar jumlahnya maka Presiden akan besar juga kemungkinannya islam, termasuk dalam pembuatan undang-undang tentu akan terlihat roh keislamannya. Soekardjo Wirjopranoto juga merespon usulan KH. Masjkoer. Menurut Wirjopranoto, Pasal 27 telah menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Dengan demikian, di dalam negara Indonesia tidak ada kelas-kelas yang mencerminkan keadilan. Konsekuensi dari keadilan itu, tiap-tiap warga Indonesia berhak juga menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia.

Perdebatan kemudian mengemuka, hingga harus ditunda sampai esok hari pada rapat tanggal 16 Juli 1945. Pada rapat tersebut, Soekarno diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Dalam pidatonya, Soekarno meminta kaum kebangsaan untuk menerima clausule bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama islam seiring dengan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Kemudian Ketua Radjiman meminta mufakat, akan tetapi tiga orang bangsa Tiong Hoa menunjukkan tidak mufakat.

Usulan KH. Masjkoer bila klausula Presiden harus orang islam tidak dipenuhi, maka harus ditentukan "Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam" tidaklah terlaksana karena forum pada rapat tanggal 16 Juli 1945 menyepakati “Presiden ialah orang Indonesial asli yang beragama islam”. Walau demikian KH. Masjkoer sempat mencetuskan ide yang menjadi cita-cita para tokoh islam saat itu, bahkan hingga saat ini.

KH. Masjkoer setelah kemerdekaan Indonesia juga tetap aktif dengan paradigma keislamannya. Berdasarkan laman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang (http://www.fkipunisma.ac.id/), KH. Masjkoer langsung terlibat dalam dunia kemiliteran, politik, dan ketika menangani dunia pendidikan, yaitu menjadi Ketua Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur’an (PTIQ).

Di bidang militer, KH. Masjkoer adalah pendiri sekaligus sebagai Panglima Barisan Sabilillah yang memiliki divisi di 14 provinsi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam dunia politik, selain pernah menjadi anggota Syou Sangkai (DPRD) sebelum masa kemerdekaan, KH. Masjkoer merupakan anggota BPUPK/PPKI dan anggota Konstituante. Bahkan, KH. Masjkoer juga pernah ditunjuk menjadi Menteri Agama di masa Kabinet Amir Syarifuddin ke-2, Kabinet Hatta-2, Kabinet RI peralihan, dan kabinet Ali-Wongso-Arifin.

Menurut republika.co.id, di masa pemerintahan Orde Baru, KH. Masjkoer terpilih menjadi Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia, lembaga yang di bawah naungan NU. Ketika NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Masjkoer terpilih menjadi Ketua Fraksi PPP di DPR yang saat itu sedang membahas RUU Perkawinan. Dia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada 1978-1983. Karya terakhir yang diupayakan adalah mendirikan Universitas Islam Sunan Giri Malang.

KH. Masjkoer wafat pada 19 Desember 1992. Beliau merupakan penerima Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Gerilya, Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Tanda Penghargaan Perintis Kemerdekaan.

Bibliografi:
  1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
  2.  [http://www.fkipunisma.ac.id/rubrik-tokoh/kh-masykur-pendiri-unisma-dan-pejuang-konsisten] diakses pada 15 Juli 2014.
  3. [http://www.republika.co.id/berita/shortlink/34408] diakses pada 15 Juli 2014.


#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

K.H. Abdul Fatah Hasan: Mengungkap Multi Tafsir Pasal UUD 1945 tentang Agama

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Pada Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia tanggal 10 Juli 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang gedung Kementerian Luar Negeri) yang sedang membicarakan mengenai bentuk negara, Ketua Sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengumumkan adanya anggota-angota baru BPUPK, salah satunya adalah K.H. Abdul Fatah Hasan.

Awalnya jumlah anggota BPUPK adalah 60 orang dengan Ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua Itibangase Yosio beserta R.P. Soeroso, kemudian pada tanggal 10 Juli 1945 diumumkan enam anggota tambahan, yaitu K.H. Abdul Fatah Hasan, R. Asikin Natanegara, BKPA Soerjo Hamidjojo, Ir. Pangeran M. Noor, Mr. M. Besar, dan Abdul Kaffar.

K.H. Abdul Fatah Hasan lahir pada Juli 1912, di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kabupaten Serang. Ia adalah putra pertama seorang pengusaha bernama Haji Hasan Adam dan Hajah Zainab. Setelah menamatkan pendidikan di Perguruan Islam Al-Khairiyah, Citangkil, Cilegon, pada tahun 1933, Abdul Fatah Hasan melanjutkan kuliah ke Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, hingga tahun 1939.

Kontribusi K.H. Abdul Fatah Hasan dalam perumusan konstitusi Indonesia terungkap dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998). K.H. Abdul Fatah Hasan termasuk dalam panitia yang bertugas membahas keuangan dan perekonomian dengan Ketua Mohammad Hatta, akan tetapi, dalam buku risalah tersebut tercatat  K.H. Abdul Fatah Hasan mengomentari hasil Panitia Kecil yang merancang Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 28 ayat (2) mengenai agama dalam Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945 yang membahas Rancangan Undang-Undang Dasar.

K.H. Abdul Fatah Hasan di atas mimbar menyatakan, “Paduka Tuan Ketua, sidang yang mulia, lebih dahulu saya minta maaf kepada Tuan-tuan, kalau sekiranya pembicaraan saya ini mengulangi apa yang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetulnya saya hanya akan minta dengan hormat perhatian Panitia Kecil yang telah merancang anggaran dasar Undang-undang, terutama yang mengenai bab 10 pasal 28, ayat kedua. Saya takut, kalau-kalau ayat kedua itu, menurut hemat saya, menyinggung perasaan kaum muslimin; walaupun saya yakin bahwa maksud dari Panitia Kecil sekali kali tidak seperti yang akan saya gambarkan, tetapi kalau-kalau juga timbul perasaan pada kaum muslimin, bahwa ayat kedua itu mengandung sedikit suggestie halus, yang menimbulkan perkiraan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama yang lain. Oleh sebab itu, saya minta, supaya perkataan "untuk" yang pertama dalam ayat kedua itu diganti dengan perkataan "yang", dan perkataan "dan" di situ, itu dibuang sama sekali, jadi bunyinya teks itu begini: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Sekian Paduka Tuan Ketua yang terhormat.”

Usulan K.H. Abdul Fatah Hasan tersebut mendapat respon dari Prof. Mr. Dr. Soepomo, Hadji Ah. Sanoesi, Mr. J. Latuharhary, P.F. Dahler, Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, dan Drs. Mohammad Hatta.

Prof. Mr. Dr. Soepomo menyatakan, ada kesalahpahaman kalangan kaum muslimin karena menyangka ayat yang dipermasalahkan tersebut mengandung sugesti halus untuk meninggalkan agamanya. Menurut Soepomo, Panitia tidak bermaksud demikian. Panitia hanya bermaksud bahwa para bangsa Indonesia yang memeluk agama lain tidak usah kuatir tentang kemerdekaan mememluk agama dan beribadat. Lebih lanjut Soepomo menegaskan, “Panitia sama sekali menolak adanya gewetensdwang, ialah paksaan kebatinan terhadap agama itu. Akan tetapi di sini, supaya lebih terang, diusulkan oleh Tuan Abdul Fatah supaya maksud itu terang dan tidak menimbulkan salah faham, ialah supaya diganti dengan "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing’. Jikalau memang dengan berubahnya teks itu maksud Panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka Panitia tidak ada keberatan.”

Hadji Ah. Sanoesi dalam kesempatan berikutnya menyatakan, menyetujui usul K.H. Abdul Fatah Hasan. Menurut Sanoesi, sebelumnya dia memang berniat mengajukan usul yang sama dengan K.H. Abdul Fatah Hasan, sehingga dengan adanya usul tersebut dia membatalkan pidatonya.

 Mr. J. Latuharhary lebih sepakat dengan bunyi ayat yang lama. Dia menyatakan, “Kalau kita menerima usul anggota Tuan Abdul Fatah, maka ayat itu dibaca demikian: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain", lalu artinya menjadi hilang. Sebab maksud Panitia, yaitu menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk agama, tetapi menghormati agama. Jadi, kalau diganti, dengan "untuk yang memeluk", artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada keberatan. Saya minta supaya ayat bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh Panitia Kecil itu.”

P.F. Dahler kemudian mengusulkan bunyi ayat yang baru untuk mengakomodir sugesti yang terasa oleh K.H. Abdul Fatah Hasan dan disetujui oleh Hadji Ah. Sanoesi tersebut, yaitu "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Selengkapnya Dahler menyatakan, “Tuan Ketua yang terhormat, barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan oleh saudara Abdul Fatah ini. Kalau perkataan di alinea 2 diubah begini: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing", jadi menurut pikiran saya sugesti yang terasa oleh anggota Fatah dan disetujui oleh anggota Sanoesi,juga merasa hilang sama sekali jadi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".”

Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro menyatakan pendapatnya, “Paduka Tuan Ketua, ayat itu sesungguhnya bersandar juga atas pembicaraan Panitia, dan seolah-olah mengandung maksud lain daripada terhadap si-pemeluk yang bukan Islam. Dalam pembicaraan dalam Panitia Kecil, maka sebelum itu, diusulkan adanya ayat ke-3, tetapi hasil pembicaraan Panitia Kecil ialah bahwa ayat 3 dihapuskan sehingga maksudnya lalu termaktub dalam ayat 2 itu. Dari itu, meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud para anggota pembicara malam ini, akan tetapi ada arti lain; dan di samping maksud terhadap pemeluk agama dalam arti kata kepercayaan, oleh para anggota dirasakan, bahwa dengan usul ini lenyap segala sesuatu, yang barangkali, oleh sebab ayat 1, akan mengandung bahaya penggantian agama lagi untuk pemeluk agama lain yang akan menjalankan syarat-syarat agama. Meskipun pendapat itu hanya disetujui atau diakui oleh sementara anggota saja, tetapi semata-mata untuk menyingkatkan pembicaraan, maka disetujui pula bahwa ayat 3 dihapuskan dan diadakan ayat 2 yang disajikan malam ini. Dari itu perlu kami tegaskan dengan pemyataan, bahwa itu semata-mata sebagai kompromis yang saya setujui.”

Drs. Mohammad Hatta selanjutnya menyatakan menyetujui saran dari P.F. Dahler. “Paduka Tuan Ketua! Saya kira bahwa yang diusulkan oleh Tuan Dahler baiklah diterima, oleh karena dalam teks itu tersebut segala agama. Jadi, yang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini dan itu baik diganti dengan "agamanya masing-masing", sehingga mengenai segala agama.”

Bahkan Prof. Mr. Dr. Soepomo juga menyetujui saran dari P.F. Dahler. Soepomo berkata, “Saya juga mufakat dengan usul Tuan Dahler yang terang sekali tidak akan menimbulkan salah faham. Jadi, begitu; Ayat ke-2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".”

Semua anggota rapat kemudian menyatakan mufakat. K.H. Abdul Fatah Hasan juga menyatakan demikian. “Saya juga mufakat dengan apa yang diusulkan oleh anggota yang terhormat Tuan Dahler dan saya terima yang ada dalam pergantiannya,” ujarnya. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat  kemudian mengesahkan hasil rapat tersebut. Perdebatan tersebut ditutup dengan pernyataan, “Jadi, kita terima pergantian perkataan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Sudah diterima dengan bulat.

Pada kenyataannya, norma tersebut kemudian masuk dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan berbunyi menjadi, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal demikian ditetapkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Rapat Besar lanjutan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 bertanggal 15 Februari 1946 dan tetap demikian bunyinya tanpa perubahan bahkan setelah empat kali perubahan dari tahun 1999-2002.  Demikian sekelumit pembicaraan dalam BPUPK yang diawali sebuah usulan dan pernyataan dari K.H. Abdul Fatah Hasan.

H. Sutomo Abdul Fatah Hasan anak dari K.H. Abdul Fatah Hasan dalam korespondensi Forum Silaturahmi Masyarakat Banten pernah menjelaskan keberadaan K.H. Abdul Fatah Hasan lebih lanjut. Menurutnya, setelah Agresi militer Belanda  yang kedua, tentara Belanda menangkap ayahnya yang sedang bergerilya di Gunung Batur Banten pada tahun 1949. K.H. Abdul Fatah Hasan waktu itu menjabat sebagai wakil Bupati Serang dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Setelah berhari-hari ditangkap dan yang lain-lain telah dibebaskan, K.H. Abdul Fatah Hasan belum juga dibebaskan. Bahkan sejak tertangkap hingga kini tidak diketahui dimana kuburannya. Menurut H. Sutomo Abdul Fatah Hasan, keluarganya sempat mencari keberadaan beliau setelah Belanda pergi dari Indonesia, tapi hasilnya nihil. Akhirnya pada tahun 1992, Presiden Republik Indonesia menganugrahkan beliau Bintang Mahaputra dan dijadikan sebagai salah satu Pahlawan Nasional dan penyerahannya dilakukan di Istana Negara. Nama beliau pun dijadikan nama jalan di daerah Ciceri, Serang, Banten.

Daftar Bacaan
2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (RMAB. Kusuma).
1998. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati).
[http://ldm-alkhairiyah.blogspot.com/2009/12/kh-abdul-fatah-hasan-1912-1949.html] diakses 8 Mei 2014.
[https://groups.yahoo.com/neo/groups/WongBanten/conversations/topics/4442] diakses 8 Mei 2014.    

      #Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014




Laksamana Muda Maeda: Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

               
Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249).

Lahir pada 3 Maret 1898 di Kogoshima, Kyushu Jepang yang  juga tempat kelahiran Laksamana Togo yang terkenal karena mengalahkan armada Rusia dalam Perang Jepang-Rusia (1905), Maeda pernah menjadi atase militer Jepang di Den Haag, Belanda dan Jerman pada masa sebelum perang. Karenanya, pantas dipahami simpatinya terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dimungkinkan mulai timbul sejak saat dia bertugas di Belanda tersebut. Apalagi saat itu, Maeda juga kerap berhubungan dengan sejumlah tokoh pelajar dan mahasiswa Indonesia, seperti Achmad Soebardjo yang kelak akan menjadi Menteri Luar Negeri Pertama Indonesia.  

Achmad Soebardjo lah bersama Wikana yang menjadi penggerak Asrama Indonesia Merdeka, sedangkan Maeda yang merupakan Kepala the Japanese Navy Liaison Office on Java (Bukanfu) menjadi sponsor sekolah itu. Maeda juga yang kemudian meresmikan Asrama tersebut di daerah Gunung Sahari. Asrama tersebut kemudian ditempatkan di Kebon Sirih 80 pada Oktober 1944. Lulusan pertama sekolah (sekitar 30 orang) yang berlangsung selama enam bulan tersebut adalah pada April 1945. Angkatan kedua (sekitar 80 orang)  yang pembelajarannya dimulai Mei 1945 tidak sempat menyelesaikan sekolah karena Perang Dunia II telah berakhir dan Jepang menyerah pada sekutu. (Mrazek, 1994:249; Anderson, 2006:44).

Hampir semua figur nasionalis menjadi guru pada sekolah itu. Seperti Soekarno yang mengajarkan politik. Dr. Singgih mengajarkan nasionalisme. Hatta mengajarkan ekonomi. Sanoesi Pane mengajarkan Sejarah Indonesia. Syahrir mengajarkan sosialisme. Iwa mengajarkan Hukum Pidana dan Achmad Soebardjo mengajarkan hukum internasional. Sedangkan Wikana menjadi “penyelia” sekolah. Selain itu, pelajar sekolah juga diajarkan karate, judo, dan kendo oleh angkatan laut Jepang.

Terkait dengan pembentukan sekolah Asrama, Maeda dalam wawancara dengan Benedict Anderson pada 8 April 1962 menyatakan, “The Asrama was set up after the Koiso Declaration, which was very disappointing, since there was no follow-up. I felt very strongly that Indonesia wuold need capable leaders of the younger generation. I invited almost all the top Indonesian Leaders to lecture there on whatever they liked.” Selama pembentukan sekolah tersebut, Maeda dibantu dua orang asisten yang terpercaya, yaitu Tomegoro Yoshizumi dan Shigetada Nishijima.

Mohammad Hatta dalam Memoir (2002) sempat pula menceritakan jasa Maeda, khususnya pada waktu sebelum proklamasi terjadi. Saat itu pertengahan Agustus 1945, santer berita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, akan tetapi masih simpang siur. Akhirnya Hatta dan Soekarno bersama Soebardjo pada tanggal 15 Agustus 1945 mendatangi Maeda untuk mengkonfirmasi berita itu. Hatta menceritakan, “Soekarno menanyakan terus terang , apa benarkah berita yang tersiar sekarang dalam masyarakat, bahwa Jepang sudah minta damai kepada Sekutu. Maeda tidak terus menjawab dan menekur kira-kira satu menit lamanya. Aku beri isyarat kepada Soekarno, bahwa berita yang disampaikan Sjahrir itu memang benar. Dan Soekarno mengangguk. Setelah begitu lama berdiam diri dan wajah muka yang kelihatan sedih, Admiral Maeda menjawab, bahwa berita itu memang disiarkan oleh Sekutu. Tetapi, katanya, kami di sini belum lagi memperoleh berita dari Tokyo, sebab itu berita itu belum kami pandang benar. Hanya instruksi dari Tokyo yang menjadi pegangan kami. Kamimeninggalkan kantor Rear-Admiral Maeda dengan keyakinan, bahwa Jepang sungguh-sungguh menyerah.”

Karena pertemuan dengan Maeda tersebut, akhirnya Hatta mengusulkan kepada Soekarno agar Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan diadakan esok hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno pun setuju. Soebardjo yang menjadi pembantu utama Hatta sebagai Wakil Ketua Panitia diinstruksikan Hatta untuk menginformasikan semua anggota agar hadir pukul 10.

Akan tetapi kaum muda menolak proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 karena ingin agar proklamasi dilakukan tidak karena pengaruh atau didukung Jepang. Mereka mendatangi rumah Hatta dan Soekarno memaksa agar kedua pemimpin tersebut bersikap revolusioner. Bahkan di rumah Soekarno, malam hari pada tanggal 15 Agustus 1945 kaum muda meminta agar sebelum jam 12 malam saat itu juga sudah ada pernyataan kemerdekaan. Wikana mengatakan, “Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman Kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah.”

Menurut Hatta, tatkala mendengar ancaman itu, Soekarno naik darah, menuju Wikana sambil menunjukkan lehernya dan berkata, “Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok.” Wikana terperanjat dan berkata, “ Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan, apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai, yang dianggap pro Belanda...”. (Hatta, 2002: 445).

Pembicaraan tersebut berakhir macet karena Hatta, Soekarno, Soebardjo dan dr. Boentaran bersepakat bila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari seorang pemimpin sebagai penyokong revolusi. Perundingan macet dan rapat diputuskan bubar saja. (Hatta, 2002: 446). Besok harinya terjadilah peristiwa Rengasdengklok.

Pada saat peristiwa Rengasdengklok terjadi, Soebardjo dan Maeda awalnya mencurigai Tentara Angkatan Darat Jepang yang menculik Soekarno-Hatta. Akan tetapi Gunseikan menolak bertanggung jawab. (Rose, 2010:194). Kemudian Nishijima, asisten Maeda, dikirim untuk mencari Wikana dan menemukannya di Asrama Indonesia Merdeka. Nishijima berusaha membujuk Wikana untuk memberitahu dimana disembunyikan Soekarno-Hatta. Terjadi argumentasi yang sangat emosional. Nishijima sampai menjanjikan kalau Wikana memberitahu dimana Soekarno-Hatta berada, Nishijima dan Maeda akan mendukung dan membantu kemerdekaan Indonesia, serta berjanji menyediakan rumah Maeda untuk pertemuan lebih lanjut. Wikana akhirnya, tanpa memberitahu dimana Soekarno Hatta berada, setuju dan berjanji akan membantu pemulangan Soekarno-Hatta. Wikana kemudian menghubungi para pemuda, termasuk Soebardjo dan menyampaikan jaminan dari Nishijima dan Maeda. (Anderson, 2006:77).

Ketika peristiwa “penculikan” Rengasdengklok berakhir. Rombongan Soekarno Hatta telah sampai di Jakarta pada jam 8 malam. Hatta kemudian mencoba agar Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan diadakan malam itu di Hotel Des Indes sebagai pengganti Rapat yang batal diadakan pada pagi hari pukul 10 karena peristiwa Rengasdengklok. Akan tetapi, pihak Hotel Des Indes mengatakan, lewat pukul 10 malam sudah tidak boleh mengadakan kegiatan apa-apa lagi (aturan dari dulu memang begitu). Soebardjo kemudian mengusulkan agar dia diijinkan menelpon Admiral Maeda untuk meminjam ruang tengah rumahnya untuk rapat itu. Setelah diijinkan, Soebardjo menelpon Maeda dan Maeda bersedia meminjamkan rumahnya dengan senang hati. Akhirnya seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan diminta datang pada 12 tengah malam untuk melaksanakan rapat yang tidak jadi. 

Kesediaan Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat Rapat yang juga tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu bukti simpati pribadi Maeda terhadap kemerdekaan Indonesia.  Penyediaan rumah tersebut juga bentuk perlindungan dari dirinya pribadi kepada para pendiri bangsa karena suasana saat itu sebenarnya tidak mungkin diadakan suatu pertemuan apalagi untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Semestinya Maeda berdasarkan perintah yang diberikan kepadanya harus bersikap menjaga status quo sebagaimana pernyataan Major General  Nishimura dalam pertemuannya dengan Soekarno-Hatta yang diadakan tepat sebelum Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan dilangsungkan.  Nishimura, di kediamannya, mengungkapkan kepada Soekarno dan Hatta bahwa telah ada perintah sejak pukul 1 siang, tentara Jepang di Jawa tidak boleh lagi mengubah status quo. Simpati dan dukungan yang diberikan Maeda kepada gerakan kemerdekaan disebutkan pula dalam translasi Barbara Gifford Shimer dan Guy Hobbs di buku The Kenpeitai in Java and Sumatra (2010) yang menyatakan, “The Keinpetai was also vaguely aware that Navy Major General Maeda was contributing to the independence movement.”

Ada satu kejadian menarik pada malam tanggal 16 Agustus 1945, sebuah draft proklamasi sudah dibuat, akan tetapi mesin ketik di rumah Maeda ternyata memakai huruf kanji. Untungnya, Satsuki Mishima, anak buah Maeda, mengetahui di mana bisa meminjam mesin ketik di kala tengah malam itu. Mishima pergi menggunakan mobil Jip kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik kepunyaan kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Maeda ditangkap oleh Sekutu pada tahun 1946 dan dipenjarakan di Gang Tengah selama satu tahun. Setelah itu ia dikembalikan ke Jepang. Dalam interogasi Maeda di Changi Gaol, Singapura antara 31 Mei sampai dengan 14 Juni 1946 (Indische Collectie No. 006902, NIOD) sebagaimana dikutip R. E. Elson dalam buku The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan  (2008), Maeda mengatakan, “Jalan menuju kemerdekaan telah ditempuh begitu jauh sehingga [bangsa Indonesia] tidak mau melepaskan kemajuan yang telah didapat.”

Nishijima dalam wawancara dengan Basyral Hamidy Harahap pada 10 Oktober 2000 di Meguro-ku, Tokyo menceritakan dengan gamblang kejadian saat Maeda dan dirinya dipenjara di Penjara Gang Tengah. Wawancara tersebut termuat dalam buku Kisah istimewa Bung Karno (2010) dengan kutipan sebagai berikut: “Laksamana Muda T. Maeda dan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menjaga nama baik Republik Indonesia, agar jangan sampai Belanda bias mengecap RI itu sebagai bikinan Jepang. Pada akhir bulan Desember 1946, E.S. Pohan sebagai war crime's suspect, dipindahkan dari salah satu tempat ke penjara Gang Tengah. Dia dimasukkan ke double sel yang tadinya ditempati Tuan T. Maeda. Kemudian Tuan T. Maeda dipindahkan ke dalam sel saya. Memang ini adalah kesalahan dari pihak pengurus penjara. Karena Tuan T. Maeda dan saya masih belum diperiksa mengenai rapat dan kejadian di rumah Tuan T. Maeda. Kami berdua merasa amat senang. Kami berunding betul-betul sampai mana boleh terus terang dan mana harus tinggal diam saja mengenai perumusan naskah proklamasi. Karena pada waktu itu Belanda berusaha keras untuk mengecap Republik sebagai bikinan Jepang. Karena apa? Karena tanggalnya ditulis ‘05. ’05 artinya artinya tahun Jepang, bukan ’45. Biarpun pemeriksa berturut-turut empat hari menekan saya sampai akhirnya mengeluarkan air kencing berdarah, saya tetap tidak mengaku. Umur saya waktu itu hamper 36 tahun dan masih bisa tahan.”

Nishijima juga menceritakan kejadian dalam perumusan naskah proklamasi di meja bundar, sebagai berikut: “Di sini duduk Tuan Maeda, Tuan Sukarno, Tuan Hatta, Mr. Subarjo, saya sendiri, Tuan Yoshizumi, dan S. Miyoshi dari Angkatan Darat. Kami membicarakan bagaimana teks proklamasi. Pemuda ada di luar, antara lain Sukarni, Chairul Saleh dan yang lainnya. Pemuda meminta agar supaya teks itu bunyinya keras, artinya hebat. Padahal saya sendiri sebagai pihak Jepang, apalagi saya tahu sedikitnya international law bahwa jika pihak Jepang mengakui dan menyetujui teks itu, kita akan dimarahi oleh Sekutu. Jadi kata-kata itu harus dirumuskan. Sehingga ada perubahan-perubahan. Perubahan itu, tentang kata penyerahan, dikasihkan, atau diserahkan. Itu tidak bisa. Perebutan juga kita tidak mau mengakuinya. Sehingga di sini diadakan pemindahan kekuasaan. Sukarno sendiri menulis diselenggarakan. Pihak Indonesia tidak mengakui bahwa itu dicampuri oleh Jepang.”

Menurut Basyral Hamidy Harahap, Laksamana Tadashi Maeda dan Shigetada Nishijima telah sepakat dan bertekad untuk tidak menceritakan kepada Sekutu tentang keterlibatan mereka dalam perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Alasannya, antara lain, untuk melindungi nama baik Republik Indonesia. Apalagi Sekutu sudah mencium keterlibatan pihak Jepang. Sekutu menuduh bahwa Proklamasi itu adalah rekayasa pihak Jepang.

Atas jasa Laksamana Muda Tadashi Maeda tersebut, pada tahun 1973 Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan Proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu ia sempat bertemu dengan Mohammad Hatta. Maeda juga merupakan penerima Bintang Jasa Nararya dari pemerintah Indonesia, yang diserahkan oleh duta besar Republik Indonesia untuk Jepang Antonius Joseph Witono.

Dalam wawancara islamindonesia.co.id dengan Prof. Aiko Kurasawa (salah seorang Indonesianis sejarawan ternama Jepang) yang ditulis Hendi Jo dan dimuat pada 21 Maret 2014, Kurasawa menjelaskan sebagai berikut: “...terkait kebijakan bala tentara Dai Nippon menjelang detik-detik terakhir kekuasan mereka pada 1945. Mengapa tidak ada kekompakan sikap menghapi Proklamasi bangsa Indonesia antara Rikugun (Angkatan Darat) dengan Kaigun (Angkatan Laut)? Tentu saja karena Jakarta terletak di Jawa yang merupakan wilayah-nya Rikugun. Kaigun sendiri membawahi Indonesia bagian timur. Karena itu, dapat dimengerti ketika Laksamana Maeda memberi dukungan kepada Sukarno-Hatta dan kawan-kawannya menjelang dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pihak Rikugun marah besar sekali karena  menurut mereka sebagai tentara seharusnya Maeda dan pihak Kaigun harus patuh kepada Negara yang sudah menyatakan menyerah kepada Sekutu dan terikat perjanjian penjagaan status quo hingga kedatangan Sekutu ke Jawa.”
Selanjutnya Prof. Aiko Kurasawa menjelaskan: “Nyatanya Maeda tidak mengikuti Negara… Ya karena itulah ia lantas dikecam dan mendapat perlakuan hina di Jepang. Meskipun secara hati nurani, orang-orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia namun kepatuhan kepada Negara bagi mereka adalah segalanya. Ini adalah soal kehormatan  dan harga diri bangsa. Tidak aneh, ketika Maeda pulang ke Jepang, semua akses ditutup untuk Maeda dan ia mendapat kesulitan luar biasa selepas  dari dinas militer hingga ia meninggal sekitar tahun 1980-an dalam kondisi melarat.”

Simpati dan dukungan Maeda terhadap kemerdekaan Indonesia tidaklah demi kepentingan Jepang. Bahkan, Hatta (Memoir, 2002) merekam kejadian ketika Soekarno dan Hatta berkunjung ke rumah Maeda ketika peristiwa Rengasdengklok berakhir, Maeda sangat bergembira bertemu dengan mereka. Soekarno mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesediaan Admiral Maeda meminjamkan rumahnya untuk rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan malam itu. Maeda serentak menjawab, “Itu kewajiban saya yang mencintai Indonesia merdeka.”


Sumber Bacaan:
Hero Triatmono (ed.), Kisah Istimewa Bung Karno, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Mavis Rose, Indonesia Free: a Political Biography of Mohammad Hatta, Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd., 2010.
Barbara Gifford Shimer, Guy Hobbs, (trans.), The Kenpeitai in Java and Sumatra, Jakarta: Equinox Pub., 2010.
R. E. Elson, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan, Serambi, 2008.
Benedict Anderson, Java in a Time of Revolutio : Occupation and Resistance, 1944-1946. Jakarta: Equinox Publishing, 2006.
Mohammad Hatta, Memoir, Yayasan Hatta, 2002.
Frances Gouda, Thijs Brocades Zaalberg, American Visions of the Netherlands East Indies, Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism: 1920-1949, Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2002.
Rudolf Mrázek, Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia, Ithaca, NY Southeast Asia Program, Cornell Univ. 1994
Soegiarso Soerojo, “Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai” (G30 S PKI dan Peran Bung Karno), 1988.

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.

Tuesday, April 8, 2014

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia


Oleh Luthfi Widagdo Eddyono




Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda (Hoekoe Kaityoo) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang anggota istimewa berkebangsaan Jepang lainnya yang tidak memiliki hak suara karena merupakan anggota istimewa atau luar biasa. Kedudukan Ichibangase Yoshio sebagaimana disebutkan oleh RM. A.B. Kusuma (2004) adalah anggota istimewa/luar biasa (Tokubetu Iin) yang memimpin tujuh anggota istimewa/luar biasa berkebangsaan Jepang lainnya. Selanjutnya terdapat tujuh anggota tambahan BPUPK.

BPUPK pernah melaksanakan dua kali pertemuan pleno yang resmi, yaitu pada 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar konstitusional berupa dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, ekonomi/keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran, serta rancangan Undang-Undang Dasar, yang penting bagi pembentukan dasar-dasar konstitusi Indonesia nantinya. Sidang-sidangnya kerap dilaksanakan di Gedung Tyuuooo Sangi-in yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di daerah Pejambon, Jakarta. Selain itu, terdapat pula sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK yang berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945 (Mukadimmah) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Keberadaan Ichibangase Yoshio pada saat itu memang dianggap sebagai “bayang-bayang” dan representasi pemerintahan Jepang yang berkuasa, karenanya Yoshio berkomentar agar pendapat-pendapat yang muncul tetap disesuaikan dengan kebijakan pemerintah Jepang atas kemerdekaan Indonesia nantinya. Yudi Latif dalam buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011: 78) mengungkapkan anggapan Ichibangase Yoshio yang memandang kegiatan-kegiatan Ir. Soekarno merupakan pembangkangan.

Kutipan dari Yudi Latif tersebut didasarkan pada buku RMAB. Kusuma berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (2004) yang menyebutkan kegiatan untuk menyusun “Mukadimmah” yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dilakukan di luar prosedur yang ditetapkan oleh Jepang, sehingga Ichibangase Yoshio menyatakan bahwa kegiatan tersebut adalah suatu pelanggaran. Menurut RMAB. Kusuma, Ir. Soekarno memang menyadari bahwa kegiatan itu melanggar formalitet, karenanya pada sidang BPUPK tanggal 10 Juli 1945 beliau meminta maaf atas “pelanggaran” yang dilakukannya. Pada saat itu, rancangan Jepang adalah kemerdekaan Indonesia akan diberikan melalui dua tahap, pertama, BPUPK didirikan dan kedua, PPKI dibentuk. Menurut Ir. Soekarno, kedua tahap itu hanyalah akal-akalan Jepang untuk memperlambat kemerdekaan Indonesia. (Kusuma, 2004:20).

Terlepas dari pernyataan Ichibangase Yoshio yang menganggap sidang tidak resmi yang dipimpin Ir. Soekarno sesuatu pelanggaran terhadap rancangan Jepang atas kemerdekaan Indonesia, menurut RMAB. Kusuma, yang didasarkan pada Statement 13 November 1946, Jepang tidak dapat berbuat apa-apa karena Amerika telah menduduki Okinawa yang sangat dekat dengan Tokyo. (Kusuma, 2004:20).

Kenyataannya, BPUPK secara otomatis kemudian bubar setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) didirikan pemerintahan Jepang pada 7 Agustus 1945. Pendirian PPKI tersebut bisa dianggap sebagai salah satu peran dari  Ichibangase Yoshio sebagai Wakil Ketua BPUPK yang memimpin tujuh anggota istimewa/luar biasa berkebangsaan Jepang lainnya. Ichibangase Yoshio mungkin sekali memberi laporan yang membuat penguasa Jepang paling tidak mengambil kebijakan agar PPKI dapat dibentuk sesuai rencana Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Keberadaan PPKI dapat dikatakan sebagai dorongan tersendiri bagi kemerdekaan Indonesia pada masa itu. PPKI itu sendiri baru bisa bersidang setelah 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia, yaitu pada tanggal 18-22 Agustus 1945.

Sayang sekali tidak ada sumber yang dapat ditemukan mengenai siapa sebenarnya Ichibangase Yoshio. Bahkan dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (1995) Edisi III yang diterbitkan Sekretariat Negara pada tahun 1995 dan memuat biodata ringkas dan pas foto Anggota BPUPK/PPKI tidaklah ditemukan biodata maupun foto Ichibangase Yoshio, termasuk tujuh anggota istimewa/luar biasa berkebangsaan Jepang lainnya.

Sumber Bacaan:
1.    2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Yudi Latif).
2.    2008. Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008 (M.C. Rickles).
3.    2010. Konflik di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan (St Sularto, Dorothea Rini Yunarti).
4.    2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (RMAB. Kusuma).
5.    2003. BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI (D. Rini Yunarti).
6.    2002. Memoir (Mohammad Hatta).
7.    1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Penyunting: Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati).

8.    1952. Nationalism and Revolution in Indonesia (George McTurnan Kahin).

#Telah dimuat di Majalah Konstitusi Maret 2014.