Skip to main content

Menyimak Pemilu Parlemen di Turki

http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/01/menyimak-pemilu-parlemen-di-turki



Oleh: Luthfi Widagdo Eddyono
Anggota Indonesia-Turkey Research Community, Tinggal di Istanbul, Turki
TANGGAL 1 November 2015 ini merupakan hari penting bagi warga Turki. Hari itu berlangsung pemilihan umum (pemilu) parlemen Turki (Grand National Assembly) yang kedua setelah pemilu pertama, 7 Juni 2015 lalu tidak menghasilkan koalisi partai di parlemen. 
Turki memang menganut sistem parlementer dengan presiden sebagai kepala negara yang saat ini dijabat Presiden Erdoğan dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dijabat Ahmet Davutoğlu.
Pemilu 1 November 2015 seperti Pemilu 7 Juni 2015 lalu menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar tertutup (closed list proportional representation).
Terdapat 85 daerah pemilihan di 81 provinsi yang ada di Turki. Kurang lebih 54 juta pemilih terdaftar untuk memilih di Turki dan 2,9 juta pemilih dari luar negeri. Pemilu kedua ini dengan tambahan 310.620 pemilih di Turki dan 28.227 pemilih dari luar negeri dibandingkan pada pemilu pertama.
Pemilu pertama terdapat 20 parpol dan 9.271 kandidat anggota parlemen, pemilu kedua hanya terdapat 16 parpol dengan total 8.426 kandidat yang akan bertarung memperebutkan 550 kursi parlemen. Partai politik tersebut sebelumnya perlu memenuhi 10 persen ambang batas (threshold).
Penyelenggaraan pemilu Turki dilaksanakan oleh Yüksek Seçim Kurulu (YSK). YSK adalah lembaga yang terdiri dari 11 anggota dengan periode enam tahun. Enam anggotanya dipilih oleh the General Board of High Court of Appeals dan lima anggota dipilih oleh the General Board of Council of State.
YSK juga bertanggung jawab untuk membentuk panitia pemilihan di 81 provinsi, 1.067 distrik, dan 175.006 panitia pemungutan suara.
Pemilu kali ini sangat penting. Pada pemilu sebelumnya, partai yang berkuasa, yaitu Justice and Development Party (AKP) yang selama ini memiliki kursi mayoritas sejak 2002, walau dominan dan menang dengan perolehan 258 kursi, akan tetapi AKP tak mampu mencapai batas minimal pembentukan parlemen sejumlah 276 kursi.
Partai lain yang memperoleh kursi adalah Republican People’s Party (CHP), Nationalist Movement Party (MHP), dan People’s Democratic Party (HDP).Sampai batas waktu terakhir, 23 Agustus 2015 lalu, koalisi parlemen tetap tidak terjadi.
Jika setelah Pemilu 1 November ini AKP tidak berhasil membentuk kabinet lagi, mandat pembentukan kabinet akan diserahkan ke partai yang memperoleh kursi terbesar kedua. Jika gagal kembali, Presiden Erdoğan akan meminta Pemilu parlemen untuk diadakan kesekian kalinya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Penulis : Luthfi Widagdo Eddyono Penerbit : Insignia Strat Cetakan Pertama , Maret 2013 Terbitan Online :  http://bit.ly/11IgInD Buku ini menceritakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Baik Mahkamah Konstitusi, maupun sengketa kewenangan lembaga negara merupakan hal yang baru dalam konsepsi ketatanegaraan Indonesia akibat perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang menguatkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi ( checks and balances ) antarlembaga negara. Tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara dan dipahaminya kedudukan setara antarlembaga negara menciptakan potensi konflik antarlembaga negara tersebut. Karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman baru, diberi wewenang untuk menentukan siapa lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan UUD 1945. Buku ini ak
Post a Comment
Read more

Ichibangase Yoshio, Bayang-Bayang Kemerdekaan Indonesia

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Saat ini sulit untuk mengetahui keberadaan Ichibangase Yoshio, padahal pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang memiliki jabatan yang penting. Ichibangase Yoshio (namanya dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan [EYD] adalah Itibangase Yosio) berkebangsaan Jepang dan menjadi Ketua Muda ( Hoekoe Kaityoo ) atau Wakil Ketua Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). BPUPK adalah sebuah lembaga yang diumumkan mula keberadaannya pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada yang pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan (dilantik) pada 29 April 1945 oleh Yuichiro Nagano (pengganti Harada) bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. BPUPK beranggotakan 62 orang dengan Ketua dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat, serta Wakil Ketua Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (anggota istimewa) dan terdapat terdapat tujuh orang an
Post a Comment
Read more

PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SETJEN DAN KEPANITERAAN MK RI

Oleh Luthfi Widagdo Eddyono Organisasi yang ideal mampu mencapai tujuan secara optimal. Untuk itu organisasi dapat berulangkali melakukan perubahan organisasional dan perencanaan sumber daya manusia (SDM) agar tujuan dan sasarannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hal inilah yang melatarbelakangi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI menyelenggarakan rapat koordinasi "Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI" pada 23-25 Maret 2007 di Jakarta. Sekretaris Jenderal MK RI, Janedjri M. Gaffar, dalam rapat koordinasi menyatakan bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 357/KEP/SET.MK/2004 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI memang perlu disempurnakan. Penyempurnaan itu menurut Janedjri idealnya harus melalui analisis jabatan dan analisis manajemen. "Penyempurnaan ini diharapkan dapat komprehensif yaitu dengan mendasarkan pada teori organisasi dan
Post a Comment
Read more